TEMPO.CO, Yogyakarta -Para kepala desa di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo yang wilayahnya terdampak pembangunan bandara baru mengaku gamang karena hingga Februari 2017 ini masih ada puluhan keluarga terdampak yang masih bertahan tak mau pindah dari lokasi calon bandara.
Padahal pembersihan lokasi lahan bandara ditarget selesai pertengahan 2017 ini. Namun data warga yang hendak direlokasi belum juga memperoleh kepastian.
Para kepala desa di Kecamatan Temon itu pun mengadu kepada pemerintah dan DPRD DIY pada Senin 13 Februari 2017 guna mendesak segera ada solusi penyelesaian secepatnya karena posisi perangkat desa seolah terjepit antara kelompok warga yang setuju pergi dari lokasi dan tidak mau pergi.
Kepala desa Kecamatan Temon itu berasal dari Desa Palihan, Glagah, Jangkaran, Sindutan, dan Kebonrejo.
“Kalau orang Jawa itu ibarat tega larane ora tega patine, kalau mereka yang nolak terus itu nanti kleleran piye ? (tega sakitnya, tidak tega atas kematiannya, kalau mereka yang menolak terus nanti menggelandang bagaimana?),” ujar Kepala Desa Palihan Kecamatan Temon Kulon Progo Kalisa Paraharyana menggambarkan posisi perangkat desa menghadapi penolak bandara yang tak mau memilih opsi ganti rugi apapun.
Baca : Lokasi Calon Bandara New Yogyakata di Kulon Progo Rawan Bencana
Kalisa menuturkan, saat ini dari warga terdampak bandara di desanya, masih ada 45 keluarga yang kukuh tak mau mengambil opsi ganti rugi terakhir yakni bentuk relokasi. Padahal untuk warga terdampak langsung, dalam perjanjian pemerintah diwajibkan menyediakan tanah kas desa untuk relokasi warga.
Opsi relokasi menjadi pilihan terakhir karena opsi untuk pembayaran dalam bentuk uang sudah ditutup. Di Palihan ini, baru ada 133 yang resmi mengajukan relokasi.
Kepala Desa Glagah, Agus Parmono, menuturkan, di desanya ada 40 keluarga dari total 130 keluarga yang masih menolak mendapat ganti rugi relokasi.
“Kami sudah terlanjur usulkan lahan relokasi sebanyak 5,3 hektar jadi terpaksa diturunkan luasannya menjadi sekitar 4,8 hektar karena warga penolak bandara tetap tak mau mengambil opsi relokasi itu,” ujar Agus.
Warga penolak bandara yang dimaksud merupakan kelompok Wahana Tri Tunggal. Yang selama ini getol menyuarakan penolakan pembangunan bandara.
Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kulon Progo Sugimo menuturkan memang saat awal pembebasan lahan bandara dimulai, pemerintah menyiapkan lahan relokasi bagi 518 keluarga terdampak. Namun kemudian yang mengajukan relokasi di tanah kas desa itu menyusut menjadi 278 keluarga.
“Yang menjadi persoalan saat ini khususnya Desa Palihan karena tanah kas desa untuk relokasi ternyata juga habis untuk lahan bandara, belum ada tanah pengganti,” ujarnya.
Kepala Bidang Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional DIY Suardi menuturkan, terkait terus berubahnya data warga yang hendak direlokasi ini tentu saja berpotensi menganggu proses ganti rugi lahan bandara.
PRIBADI WICAKSONO
