Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

FPI dan GNPF-MUI Tak Ikut Aksi 212 Jilid 2 di DPR  

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Juru bicara Front Pembela Islam Munarman bersama Kuasa Hukum Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Kapitra Ampera, saat memberikan pernyataan terkait aksi 21 Februari 2017, di Masjid Al Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, 19 Februari 2017. Tempo/Egi Adyatama
Juru bicara Front Pembela Islam Munarman bersama Kuasa Hukum Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Kapitra Ampera, saat memberikan pernyataan terkait aksi 21 Februari 2017, di Masjid Al Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, 19 Februari 2017. Tempo/Egi Adyatama
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Front Pembela Islam dan Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) menyatakan tak akan ikut aksi demonstrasi pada 21 Februari 2017 (212) di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat.

"GNPF tidak terlibat dan juga tidak ikut aksi, khususnya GNPF tidak akan ikut aksi 212. Habib Rizieq selaku dewan pembina dan UBN (Ustadz Bachtiar Nasir) sebagai ketua, termasuk pak Munarman tidak ikut turun," ujar Kuasa Hukum GNPF-MUI, Kapitra Ampera saat ditemui di Masjid Al Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, Ahad malam, 19 Februari 2017.

Juru bicara FPI Munarman juga ikut mendampingi Kapitra saat memberikan pernyataan. Kapitra mengatakan alasan utama FPI dan GNPF tak ikut dalam aksi, karena mereka tak ikut merencanakan aksi itu. Ia mengatakan aksi itu adalah bagian dari domain umat.

"Ini kan umat membela ulamanya. Kami tak punya inisiatif ke situ. Biarkan umat berfikir sendiri atas ulamanya. Kita hanya menjaga agar mereka tidak distruktif," kata Kapitra.

Ia juga mengatakan agar aksi ini tidak membawa atribut apa pun yang terkait dengan FPI dan GNPF-MUI. Meski begitu, Kapitra mengatakan FPI dan GNPF-MUI akan tetap memantau jalannya aksi ini.

"Kami hanya memonitor, kalau istilah Habib Rizieq itu, agar aksi ini tidak kontraproduktif," kata Kapitra. Ia bahkan tak menutup kemungkinan Rizieq dan pimpinan FPI dan GNPF-MUI lainnya untuk turun, jika kondisi mereka nilai darurat.

"Umpamanya ada orang-orang yang ikut nebeng di dalamnya, sehingga aksi yang tadi dengan niat menyampaikan aspirasi begitu ke Komisi 3 DPR, ketika ada yang menunggangi, maka jika diperlukan Insya Allah pimpinan GNPF dan dewan pembina membantu untuk menengahi, atau menyelesaikannya," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun dalam aksi nanti, Kapitra meminta agar massa aksi tetap pada identitas aksi muslim. Selama ini, menurut dia, beberapa aksi bela islam telah membuktikan aksi bisa berjalan damai, bersih, juga aspiratif.

Ia pun meminta penyampaian aspirasi tidak dilakukan dengan kekerasan. "Jadi kalau ada yang tak damai, itu bukan dari umat islam. Minta aparat tindak tegas saja," kata dia.

Aksi 212, rencananya digelar di gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada 21 Februari 2017. Demonstrasi itu dikabarkan akan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI), Muhammad Al Khaththath.

Untuk aksi 21 Februari itu, rencananya bakal diikuti ratusan ribu massa dari berbagai daerah. Mereka menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dicopot dari jabatannya. Mereka juga menuntut untuk menghentikan kriminalisasi terhadap ulama, stop penangkapan mahasiswa, dan mendesak aparat hukum memenjarakan penista agama. Penista agama yang mereka maksud adalah Ahok yang saat ini tengah menjalani persidangan dalam perkara penistaan agama.

Jika tuntutan tak diakomodir, mereka siap menduduki Gedung Parlemen. Mereka juga merencanakan aksi lempar jumroh, atau melempar kerikil di DPR.

EGI ADYATAMA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

9 jam lalu

Logo Google. REUTERS
Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

Dalam beberapa bulan terakhir Google telah melakukan PHK sebanyak 3 kali, kali ini berdampak pada 28 karyawan yang melakukan aksi protes.


Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

18 jam lalu

Eks Danjen Kopassus Soenarko memberi keterangan di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, soal kedatangannya jelang aksi demonstrasi pada hari ini, Jumat, 19 April 2024, terkait gugatan Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi.  TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

Din Syamsuddin dan eks Danjen Kopassus, Soenarko, turut hadir di unjuk rasa jelang putusan MK soal sengketa Pilpres 2024


Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

20 jam lalu

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024, Jumat, 19 April 2024. Foto: Dok. Polisi
Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024.


Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

20 jam lalu

Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat arah Harmoni dan Balai Kota mulai ditutup, pada Jumat pagi, 19 April 2024, imbas dilakukan jelang aksi demonstasi di Mahkamah Konstitusi perihal putusan sengketa Pilpres 2024. TEMPO/ Advist Khoirunikmah.
Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

Polisi mulai menutup Jalan Medan Merdeka Barat menyusul rencana demonstrasi jelang sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).


Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial

1 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial

Komandan Tim Kampanye Nasional bidang relawan Haris Rusli Moti menyatakan, Prabowo meminta penghentian aksi damai di depan gedung MK


Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

2 hari lalu

Polisi mengevakuasi jenazah korban kecelakaan di Tol Jakarta-CIkampek KM 58, Karawang Timur, Jawa Barat, Senin, 8 April 2024. Kecelakaan yang  melibatkan tiga kendaraan yaitu Bus Primajasa, Grand Max dan Daihatsu Terios tersebut mengakibatkan 12 orang tewas. ANTARA/Awaludin
Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

Tol Cikampek Kilometer atau KM 50-an kembali menjadi lokasi tragedi. Sebuah kecelakaan maut terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek pada arus mudik lalu


Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

29 hari lalu

Suasana di sekitar Gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024, Kamis, 21 Maret 2024. Pembatas di Jalan Imam Bonjol yang mengarah ke Gedung KPU sudah dibuka pukul 14.25 WIB. TEMPO/Defara
Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

Begini suasana di kawasan Gedung KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024.


Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

29 hari lalu

Wakil presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla (kiri) didampingi tokoh muslim Indonesia, Din Syamsuddin saat memberikan keterangan dalam acara konferensi pers Tokoh Bangsa di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2024. Dalam konferensi pers tersebut tokoh bangsa yang terdiri dari Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla, tokoh muslim Indonesia Din Syamsuddin, pendeta Kristen Sherphard Supit dan para akademisi menyinggung soal politisasi bansos, serta menyuarakan gerakan pemilu jujur dan adil. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh penggerak aksi unjuk rasa menolak pemilu curang


Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

30 hari lalu

Pakar hukum tata negara Refly Harun berorasi di depan kantor KPU RI saat demonstrasi menolak hasil Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, 20 Maret 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

Refly Harun mendesak massa untuk menolak hasil Pemilu 2024.


16 Orang Ditangkap saat Demonstrasi di DPR dan KPU, Ini Penjelasan Polres Metro Jakpus

30 hari lalu

Ilustrasi demo/unjuk rasa. Toulousestreet.com
16 Orang Ditangkap saat Demonstrasi di DPR dan KPU, Ini Penjelasan Polres Metro Jakpus

Menurut Humas Polres Metro Jakarta Pusat, aksi demonstrasi di DPR semalam berujung anarkis.