Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bappenas Susun Program Strategis Nasional 2018

image-gnews
Geduang Bappenas. bappenas.go.id
Geduang Bappenas. bappenas.go.id
Iklan

TEMPO.CO, Batam - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mulai menyusun rencana kerja program strategis nasional tahun 2018 bersama kementerian teknis dan pemerintah daerah. Pembahasan ini untuk menyatukan program unggulan dari pemerintah pusat dan usulan dari pemerintah daerah.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Arifin Rudiyanto, menyatakan, pihaknya akan nantinya akan membicarakan dengan kementerian dan pemerintah daerah terlebih dulu. “Belum ada anggarannya. Begitu ada pagu anggaran di masing-masing kementerian, baru kami cari dari total usulan prioritas sekarang," kata di sela-sela Rapat Koordinasi Teknis Wilayah Indonesia Barat di Batam, Selasa, 21 Februari 2017.

Penetapan program prioritas nasional kali ini, kata Arifin, menggunakan skema money follow program. Bappenas menyatukan proyek-proyek yang terkait satu sama lain berdasarkan wilayah dan kebutuhan prioritas.

Pemerintah mulai merinci sumber pendanaan program yang dapat berasal dari pagu Kementerian dan Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Usaha Milik Negara, kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), kerjasama swasta, atau dengan pemerintah daerah. "Jadi sumber pendanaan pun jelas. Kami pastikan proyek prioritas nasional ini didanai," tutur Arifin.

Bappenas bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik menghitung realisasi penerimaan negara, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi tahun ini untuk disesuaikan dengan pendanaan program nasional. Penerimaan tersebut juga disebar untuk membiayai bunga utang, subsidi, belanja pusat, dan transfer dana ke daerah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Akhir pekan lalu, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro meluncurkan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) untuk mengakselerasi pembangunan nasional. Bambang menyebut skema ini digunakan dalam pembangunan tahap awal sembilan ruas jalan tol senilai Rp 70 triliun, di mana lima di antaranya adalah Tol Trans Jawa.

"Pada pilot program PINA ini, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) memberikan pembiayaan ekuitas tahap awal kepada PT Waskita Toll Road sebesar Rp 3,5 triliun sehingga total ekuitas menjadi Rp 9,5 triliun dari kebutuhan Rp 16 triliun," kata Bambang.

Bambang juga mendorong pembiayaan dari pengelolaan investasi jangka panjang seperti dana pensiun dan asuransi. Dengan demikian, lembaga pengelola dapat meraup keuntungan sekitar 14-18 persen pada tahu ke enam. Bappenas menetapkan 22 proyek yang dibiayai dari skema KPBU pada 2017. Satu proyek bernilai Rp 1,09 triliun dan 21 proyek lainnya senilai Rp 112,23 triliun.

PUTRI ADITYOWATI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

8 Februari 2023

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa meninjau kawasan IKN di Kalimantan Timur. Instagram
Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membuka penyebab rendahnya penurunan angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi


ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

25 Oktober 2022

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat | Foto: freepik, image by wirestock
ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

RUU Daerah Kepulauan ini sangat strategis dalam membangun daerah berciri kepulauan dan pesisir.


Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

29 April 2022

gedung bappenas setkab.go.id
Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

Pemerintah memikirkan nasib bangunan pemerintah setelah ibu kota negara pindah ke Penajam Paser Utara. Sudah ada gambaran tentang gedung Bappenas.


BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

21 Februari 2022

Diskusi online KSIxChange#40: Potensi Kerja Sama Antar Lembaga Riset dengan Pengambil Kebijakan untuk Mendorong Proses Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti dan Inklusif yang disiarkan secara daring, Kamis (20/1)
BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

BRIN tengah mencari cara melembagakan bentuk kerja sama dengan LRI seperti yang telah dilakukan dengan sejumlah universitas.


Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

21 Februari 2022

Diskusi online KSIxChange#40: Potensi Kerja Sama Antar Lembaga Riset dengan Pengambil Kebijakan untuk Mendorong Proses Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti dan Inklusif yang disiarkan secara daring, Kamis (20/1)
Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

Lembaga riset independen melakukan riset hingga dapat menghasilkan produk pengetahuan, lalu mengadvokasi kepada lembaga pemerintahan agar dapat mendorong pada hasil kebijakan yang inklusif.


Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

23 Desember 2021

Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/ Bappenas, Dr. Gellwynn Jusuf
Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

Konsolidasi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyiapkan pendanaan biru sehingga dapat memperoleh blue bond.


Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

23 November 2021

KSIxChange bertajuk
Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

Swakelola Tipe III baru berjalan sejak 2018. Masih banyak pihak ormas dan pemerintah yang belum memahaminya. Sosialisasi penggunaan dan manfaat patut digencarkan.


Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

16 Juli 2021

Dr Sri Yanti ,Direktur Kelautan dan Perikanan , Kementerian PPN/Bappenas dalam acara Launching Multistakeholder Platform For sustainable Fisheries
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat


Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

15 Juli 2021

Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencananaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sri Yanti
Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

Ada tiga isu yang sangat strategis yakni harmonisasi kewenangan dan kordinasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta harmonisasi Rencana Pengelolaan Perikanan setiap WPP.


Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

15 Juli 2021

Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencananaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sri Yanti
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat.