Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Industri Perikanan Jadi Alternatif Serap Eks Pekerja Freeport

image-gnews
Pekerja PT. Freeport di Timika. REUTERS/Muhammad Yamin
Pekerja PT. Freeport di Timika. REUTERS/Muhammad Yamin
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengembangan industri perikanan di Mimika, Papua, bisa menjadi alternatif untuk menyerap tenaga kerja Freeport yang dirumahkan.

Direktur Utama PT Perikanan Nusantara (Persero) atau PT Perinus Dendi Anggi Gumilang berpendapat penghiliran perikanan di Kota Emas bisa mengikis ketergantungan masyarakat setempat terhadap lapangan kerja yang selama ini ditawarkan raksasa tambang emas dan tembaga PT Freeport Indonesia.

Dengan stok ikan lestari yang melimpah, dia menilai Mimika potensial menjadi pusat industri perikanan di kawasan Indonesia timur melampaui Bitung, Sulawesi Utara. Berdasarkan kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, perairan Mimika yang masuk wilayah Laut Arafura-Laut Timor (WPP 718), menyimpan stok ikan lestari nyaris 2 juta ton atau 20,2% dari total sumber daya ikan di Tanah Air. Jumlah itu sekaligus yang terbesar di antara 11 WPP di Tanah Air.

BUMN perikanan, kata Dendi, siap memelopori penghiliran perikanan di Mimika sejalan dengan rencana pemerintah membangun sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) di kabupaten yang menjadi pintu masuk ke Tembagapura --tempat beroperasinya tambang Freeport-- itu.

"Kami bisa memimpin semuanya di situ, membuat masterplan-nya, bagaimana bentuk bisnisnya, bagaimana pemberdayaan nelayannya," katanya kepada Bisnis, Rabu (8 Maret 2017)

Dengan manufaktur perikanan di Mimika, karyawan eks Freeport dapat ditarik masuk ke pabrik-pabrik pengolahan ikan setempat. Dendi menyadari standar upah karyawan Freeport memang tinggi. Namun, industri perikanan di Mimika setidaknya dapat menjadi solusi untuk mengatasi pengangguran di kabupaten itu sekalipun dengan upah lebih kecil.

Pemkab Mimika sebelumnya melaporkan, per 6 Maret, 1.525 karyawan Freeport yang sebagian besar merupakan pekerja kontraktor telah di-PHK seiring dengan penghentian kegiatan produksi perusahaan asal AS sejak 10 Februari (Bisnis, 8/3/2017).

"Daripada menganggur, dengan selisih (upah) yang mungkin separuh dari yang dulu (saat bekerja di Freeport), Anda bisa hidup. Toh kalau nanti industrinya menjadi besar, upah bisa jadi menyamai upah Freeport," ujarnya.

Dendi yang baru diangkat menjadi Dirut Perinus Februari lalu optimistis dengan masa depan Mimika sebagai minapolitan baru. Selain jarak antararea penangkapan (fishing ground) di perairan Mimika yang berdekatan, jenis ikannya pun berorientasi ekspor, seperti kakap; tuna, cakalang, tongkol (TCT); dan udang. Menurut dia, saat swasta gamang membuka ladang bisnis baru, 'tangan dingin' BUMN diperlukan untuk memulai.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kendati demikian, mantan Direktur Operasional dan Pemasaran Perum Perikanan Indonesia (Perindo) itu mengungkapkan BUMN perikanan tak bisa sendirian. Fasilitasi pemerintah dibutuhkan, misalnya dengan mengalokasikan sebagian bantuan kapal penangkap ikan dan fasilitas pengolahan kepada BUMN perikanan.

Jika memang pasokan ikan belum mencukupi karena aktivitas nelayan setempat belum gencar, pemerintah dapat memberikan opsi impor bahan baku untuk sementara.

BUMN nonperikanan pun perlu dilibatkan, misalnya Pelindo untuk memenuhi kebutuhan container reefer dan Garuda Indonesia untuk memperbanyak kargo ke Mimika.  

Seperti diketahui, pemerintah merancang pembangunan SKPT di Mimika tahun ini dengan anggaran Rp19,6 miliar. Dokumen rencana pembangunan SKPT Mimika yang diperoleh Bisnis menyebutkan Kementerian Kelautan dan Perikanan merancang pembangunan unit pengolahan ikan di kabupaten itu dengan produk berupa kembung utuh beku, layang utuh beku, steak tengiri beku, fillet kakap putih dan kakap merah beku, serta udang tiger HL beku, dengan estimasi nilai penjualan Rp1,6 triliun per tahun.

Dalam hitungan KKP, dibutuhkan 167 unit kapal penangkap ikan beragam ukuran hingga 60 gros ton untuk menunjang pasokan bahan baku ke UPI. Namun, KKP hanya dapat mengalokasikan bantuan 50 kapal penangkap ikan tahun ini kepada nelayan Mimika dengan rincian 25 unit kapal berukuran 5 GT dilengkapi alat tangkap rawai dan 25 unit kapal berukuran 5 GT dilengkapi alat tangkap jaring insang.

Namun, dokumen itu pada saat yang sama juga menyebutkan permintaan KKP kepada Freeport agar perusahaan itu melakukan kegiatan tanggung jawab sosial (CSR) dengan membangun satu unit UPI berkapasitas 300 ton di Mimika dan pengadaan satu unit mesin pemecah es berkapasitas 10 ton untuk keperluan distribusi dan nelayan mencari ikan.

BISNIS.COM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

1 hari lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.


Top 3 Dunia: Jepang Krisis Tenaga Kerja Hingga Profil Cawapres AS Nicole Shanahan

1 hari lalu

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi dalam acara jumpa wartawan di kantor Kedutaan Besar Jepang, Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Top 3 Dunia: Jepang Krisis Tenaga Kerja Hingga Profil Cawapres AS Nicole Shanahan

Berita Top 3 Dunia pada Rabu 27 Maret 2024 diawali oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia mengungkap alasan negaranya membuka banyak loker bagi WNI


Jepang Krisis Tenaga Kerja, Butuh Banyak Pekerja dari Indonesia

2 hari lalu

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Jepang untuk Indonesia, Yasushi Masaki, di Jakarta, Selasa (19 Maret 2024). (ANTARA/HO-Kemnaker)
Jepang Krisis Tenaga Kerja, Butuh Banyak Pekerja dari Indonesia

Duta Besar Jepang untuk Indonesia mengungkap alasan negaranya banyak membuka lowongan kerja bagi warga negara Indonesia.


Jerman Krisis Tenaga Kerja, Minta Pelajar Sopiri Trem

5 hari lalu

Penumpang melintasi rel kereta api pada jam sibuk di stasiun kereta Gare de Lyon, saat karyawan kereta melakukan aksi mogok massal, di Paris, 3 April 2018. Aksi mogok pekerja kereta di Prancis mengganggu kelancaran perjalanan kereta di Eropa terutama untuk rute perjalanan dari Prancis ke Inggris dan Brussels yang dilayani kereta Eurostar. REUTERS
Jerman Krisis Tenaga Kerja, Minta Pelajar Sopiri Trem

Jerman sedang mengalami krisis tenaga kerja sehingga meminta anak muda magang menjadi sopir trem.


Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

7 hari lalu

Ilustrasi lowongan kerja. Tempo/M Taufan Rengganis
Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

Pertumbuhan ekonomi RI tidak diikuti penyerapan kerja yang optimal.


Sandiaga Uno: Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Capai Rp 1,4 Triliun

15 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, dalam acara The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Kantor Kemenparekraf, Jakarta, Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Sandiaga Uno: Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Capai Rp 1,4 Triliun

Menteri Sandiaga Uno menyebut nilai tambah ekonomi kreatif mencapai Rp 1,4 triliun. Melampaui target.


Jokowi Sebut Kontribusi UMKM terhadap PDB Capai 61 Persen

22 hari lalu

Presiden Jokowi singgung produk UMKM kerupuk 'Mama Muda' saat memberikan sambutan di BRI Microfinance Outlook 2024, Menara Brilian, Jakarta Selatan, Kamis 7 Maret 2024. TEMPO/ Subekti
Jokowi Sebut Kontribusi UMKM terhadap PDB Capai 61 Persen

Jokowi mengklaim kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 61 persen.


Sekretariat JETP Tunggu Aturan Kementerian ESDM untuk Pandu Pensiun Dini PLTU Batu Bara

29 hari lalu

PLTU Suralaya, Cilegon, Banten. TEMPO/Dasril Roszandi
Sekretariat JETP Tunggu Aturan Kementerian ESDM untuk Pandu Pensiun Dini PLTU Batu Bara

Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) menunggu perangkat peraturan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).


Apa Itu Tenaga Honorer? Ini Pengertian dan Perbedaannya dengan PPPK

38 hari lalu

Ilustrasi Tenaga Honorer
Apa Itu Tenaga Honorer? Ini Pengertian dan Perbedaannya dengan PPPK

Tenaga honorer merupakan bagian integral dari struktur tenaga kerja di Indonesia, terutama di sektor publik.


TPN Ganjar - Mahfud Sebut Hilirisasi Dimanfaatkan Tenaga Kerja Asing

55 hari lalu

Ilustrasi tenaga kerja asing. REUTERS/Marko Djurica
TPN Ganjar - Mahfud Sebut Hilirisasi Dimanfaatkan Tenaga Kerja Asing

Dewan Pakar TPN Ganjar - Mahfud, Sonny Keraf, mengkritik bahwa manfaat hilirisasi lebih dirasakan tenaga kerja asing.