TEMPO.CO, London - Inggris sepakat mengikuti prosedur yang termuat dalam Pasal 50 perjanjian Lisbon, untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Meski ada tawaran skenario lain untuk menghindari pasal 50 khususnya mengenai kompensasi.
Apa isi pasal 50 Perjanjian Lisbon? Pasal 50 adalah undang-undang yang dibuat untuk mengatur prosedur keluarnya sebuah negara dari keanggotaan Uni Eropa. Pasal 50 ditandatangani di Lisbon, Portugal pada 2007 oleh semua anggota Uni Eropa dan mulai diberlakukan dua tahun setelahnya, yakni 2009.
Berita terkait: Parlemen Sepakat Inggris Keluar dari Uni Eropa Pakai Pasal 50
Isi Pasal 50 sendiri cukup singkat, terdiri dari lima ayat yang menguraikan bahwa setiap negara anggota dapat memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa, setelah memberitahukan niatnya ke Dewan Eropa dan waktu untuk perundingan adalah dua tahun. Negara yang mengajukan diri untuk keluar keluar tidak bisa mengambil bagian dalam diskusi internal Uni Eropa tentang pengunduran dirinya.
Pengunduran diri baru akan sah jika disetujui oleh mayoritas yang memenuhi syarat atau 72 persen dari 27 negara Uni Eropa minus Inggris yang mewakili 65 persen dari populasi. Tetapi pengunduran diri juga harus mendapatkan dukungan dari anggota parlemen Eropa.
Berikut isi lengkap lima ayat dari Pasal 50 yang wajib dipatuhi oleh anggota yang ingin hengkang dari Uni Eropa.
Berita terkait: Ini Skenario Baru agar Inggris Mudah Keluar dari Uni Eropa
1 Anggota yang memutuskan untuk keluar harus mengikuti aturan kontitusional yang berlaku dan telah disepakati sebelumnya.
2. Negara anggota yang memutuskan untuk menarik diri wajib memberitahukan niatnya ke Dewan Eropa terlebih dahulu. Lalu dirudingkan oleh anggota termasuk mengatur kerangka kerja untuk hubungan di masa depan dengan Uni Eropa.
Dalam perundingan harus sesuai dengan apa yang dimuat dalam Pasal 218 ayat 3 dari Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa. Setelahnya akan dibahas di parlemen Eropa sebelum disahkan keluar.
3. Perjanjian tersebut berlaku terhitung sejak negara tersebut mengajukan niat pengunduran diri. Pengunduran diri dinyatakan gagal jika proses perundingan melewati batas waktu dua tahun, kecuali ada perjanjian khusus dengan Dewan Eropa untuk memperpanjang periode perundingan.
4. Dalam menjalankan apa yang tertulis dalam ayat 2 dan 3, negara yang mengundurkan diri tidak diizinkan berpartisipasi dalam diskusi Dewan Eropa dalam keputusan mengenai hal itu.
Kualifikasi mayoritas suara yang setuju pengunduran diri harus sesuai dengan apa yang dimuat dalam Pasal 238 (3) (b) dari Perjanjian tentang Fungsi dari Uni Eropa.
5. Jika suatu negara yang telah keluar dari Uni Eropa meminta untuk bergabung kembali, permintaannya dikenakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
Dalam menjalankan prosedur Pasal 50, Inggris telah menjadwalkan hal-hal yang akan dibuat dalam perundingan selama dua tahun. Berikut rencana jadwal perundingan Inggris keluar dari Uni Eropa.
Akhir Maret - Meski telah disepakati oleh Majelis Tinggi Parlemen Inggris, namun negara itu baru akan memulai perundingan pada akhir Maret. Saat Perdana Menteri Theresa May akan menyampaikan niat tersebut secara resmi kepada Dewan Eropa.
Awal April - Setelah disampaikan, Presiden Dewan Eropa Donald Tusk mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi Uni Eropa dengan mengundang pemimpin dari 27 negara anggota kecuali Inggris untuk memberikan Komisi Eropa mandat bernegosiasi dengan Inggris.
Seusai KTT Komisi Eropa akan menerbitkan pedoman negosiasi berdasarkan amanat para pemimpin Uni Eropa. Uni Eropa diduga akan merekomendasikan negosiasi paralel terkait kesepakatan perdagangan Uni Eropa-Inggris Raya di masa depan.
April hingga Mei - Negosiasi diperkirakan akan berjalan dan akan ditunda sesaat dengan adanya pemilihan umum di Jerman dan Prancis.
Musim Gugur 2017, Inggris mulai memperkenalkan undang-undang untuk meninggalkan Uni Eropa dan melepaskan semua hukum Uni Eropa yang ada dalam hukum Inggris. Pada Oktober 2018, perundingan berakhir dan sudah harus mendapatkan kesepakatan.
Oktober 2018 hingga Maret 2019, Parlemen Inggris, Dewan Eropa dan Parlemen Eropa sudah harus melakukan pemungutan suara untuk mencapai kesepakatan apapun hasilnya.
Akhir Maret 2019, Inggris Raya secara resmi keluar dri Uni Eropa.
WASHINGTON POST|BBC|YON DEMA
