TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah badan usaha milik negara, yang bergabung dalam konsorsium kereta cepat, masih kesulitan memenuhi modal tambahan untuk keperluan pembebasan lahan proyek. Salah satu perusahaan pelat merah yang kesulitan memenuhi modal tambahan itu adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Perusahaan itu belum menyetor modal tambahan karena masih menunggu pendapatan dari pemanfaatan lahannya. “Kami cari modal dari situ dulu,” kata Direktur Keuangan KAI Didiek Hartantyo di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Maret 2017.
Didiek menjelaskan, KAI sudah menyetor tambahan modal tahap pertama kepada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium empat BUMN Indonesia yang menguasai 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Setoran modal pertama itu senilai Rp 478 miliar. “Anggarannya dari pinjaman tahun lalu,” kata Didiek.
Untuk setoran modal tambahan tahap kedua, kata Didiek, KAI mesti menyetor Rp 950 miliar. Setoran kedua itu telah dianggarkan pada tahun ini, tapi duitnya berasal dari hasil optimalisasi aset KAI.
Menurut Didiek, KAI memiliki aset tanah seluas 325 juta meter persegi. Sebagian di antaranya bakal dimanfaatkan lewat kerja sama dengan BUMN lain. Dia mencontohkan pemanfaatan aset di sekitar Stasiun Manggarai untuk kawasan pusat belanja, bekerja sama dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. “Kerja sama pemanfaatan aset dengan PT Pembangunan Perumahan dan PT Hutama Karya juga ada,” kata Didiek.
PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) atau PTPN, yang menjadi anggota konsorsium PSBI, juga kesulitan modal tunai. Menurut Didiek, lantaran tak punya uang, anggota konsorsium PSBI memutuskan hanya KAI, Jasa Marga, dan Wijaya Karya yang mesti menyetor modal tambahan dalam bentuk tunai. “PTPN setor tanah saja,” ujar Didiek.
Megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung saat ini masih terhambat lahan. KCIC belum bisa membebaskan sejumlah bidang lahan di Karawang dan Purwakarta, yang akan dilewati jalur kereta cepat. Padahal debitur proyek, China Development Bank, meminta pembebasan lahan harus rampung sebagai syarat pencairan pinjaman.
Pada pertengahan Februari lalu, Direktur Utama KCIC Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan sejumlah bidang lahan masih dikuasai warga dan kawasan industri. “Kami belum bisa masuk ke sana," kata Hanggoro.
Sebelumnya, Wijaya Karya menyatakan kebutuhan dana buat pembebasan lahan di Karawang-Purwakarta itu mencapai Rp 2 triliun. Namun, menurut Hanggoro, KCIC belum mengetahui estimasi kebutuhan dana tersebut. "Kami belum bisa mengukur tanahnya sehingga belum ada estimasinya," ujar dia.
Untuk membebaskan lahan itu, KCIC membutuhkan modal tambahan dari semua anggota konsorsium KCIC. Sebanyak 60 persen saham KCIC dipegang PSBI. Sisanya dipegang konsorsium BUMN Cina lewat konsorsium China Railway Corporation.
Artinya, empat BUMN Indonesia mesti menyetor Rp 1,2 triliun. Dengan 38 persen saham di PSBI, WIKA kebagian menyetor Rp 456 miliar. Sedangkan KAI dan JSMR, yang masing-masing punya 25 persen saham di PSBI, mesti merogoh Rp 300 miliar. Adapun PTPN 8 dengan saham 12 persen harus mengeluarkan Rp 144 miliar.
Kesulitan modal tambahan tak hanya dialami konsorsium saat pembebasan lahan. Pada saat pembentukan KCIC, awal 2016, empat BUMN itu juga kelabakan menyetor tunai buat modal awal perusahaan patungan tersebut. Sebab, dalam rencana bisnisnya, modal empat BUMN itu tidak dalam bentuk duit. KAI, misalnya, bermodalkan tanah kelolaannya, yang akan dipakai untuk lahan kereta cepat. Begitu juga dengan PTPN 8 dan Jasa Marga.
KHAIRUL ANAM
