Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Taksi Online, Ini Hasil Telekonferensi Soekarwo dengan Menhub

image-gnews
Ilustrasi - Taksi dan jaringan sinyal di telepon genggam pintar. dok/shutterstock KOMUNIKA ONLINE
Ilustrasi - Taksi dan jaringan sinyal di telepon genggam pintar. dok/shutterstock KOMUNIKA ONLINE
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta taksi berbasis dalam jaringan (daring) atau online mematuhi Peraturan Menteri Perhubungan No 32 Tahun 2016 yang telah direvisi. Soekarwo mengatakan revisi Permen tersebut sudah mengakomodasi keperluan taksi daring yang sebelumnya tidak masuk dalam regulasi. Itu sebabnya, ia minta taksi daring untuk mematuhi.

"Intinya peraturan ini menempatkan taksi daring yang tidak punya trayek tersebut untuk jangan sampai merugikan taksi konvensional yang sudah punya trayek," kata Soekarwo,  usai video conference dengan pihak terkait guna membahas permasalahan taksi daring di Mapolda Jatim Surabaya, Selasa 21 Maret 2017.

Baca: Pemerintah Atur Taksi Online Tak Seenaknya Naikkan Tarif

Soekarwo menjelaskan, taksi daring harus didaftarkan, berbadan hukum, aplikasinya harus dikontrol dan mengantongi izin dari Menkominfo. Menurut dia, regulasi itulah yang nantinya menata keseimbangan atau bisa menumbuhkan rasa keadilan. Ihwal standarisasi tarif atas dan bawah taksi kovensional dan taksi daring, Gubernur mengaku masih perlu membicarakan hal tersebut bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Dinas Perhubungan dan para pihak terkait di Jatim. Dia juga meminta pemerintah untuk melindungi angkutan maupun taksi yang tertib aturan.

"Kami minta pendelegasian tentang aplikasi oleh Menkominfo terhadap provinsi. Dalam artian, hanya taksi yang sudah berizin saja yang boleh beroperasional. Kami bersama stakeholder akan menegakkan peraturan perundang-undangan. Seperti kata-kata wartawan, bahwa demokrasi harus berbanding lurus dengan law enforcement," tutur Soekarwo.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera menambahkan, Polri dalam hal ini membantu pengamanan akan konsekuensi atau dampak sosial dari kebijakan terkait regulasi taksi daring tersebut. "Dampak yang nanti akan timbul ini akan mendapat pengamanan dari Polisi, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan semua stakeholder yang ada," kata dia.

Menurut Barung, telekonferensi yang dilakukan Gubernur Jatim, Kapolrestabes Surabaya dengan perwakilan pekerja transportasi konvensional, mendapat apresiasi oleh Kapolri dan Menteri Perhubungan. Dalam telekonferensi tersebut, Barung menyebut Kapolri memuji bahwa langkah pemprov Jatim merupakan langkah maju untuk mengantisipasi dampak-dampak sosial. Barung melanjutkan, Kapolri tidak ingin di Jatim terjadi aksi seperti di Jawa Barat.

Baca: Kisruh Tarif Taksi Online, Jawa Barat Sodorkan Beberapa Solusi  

"Kami tidak ingin dampak dari protes keras taksi daring ini berimplikasi terhadap masyarakat. Kalau mereka (sopir angkot) mogok, siapa yang dirugikan, kan masyarakat juga," ucapnya.

Sementara menyoal pengamanan, Barung menegaskan, Polda Jatim mengantisipasi hal itu dengan cara-cara persuasif. "Secara nasional, Jatim adalah barometer keamanan dan percontohan. Saya yakin tidak ada aksi sweeping maupun anarkis. Tentunya dengan melakukan pendekatan secara persuasif," tuturnya

Dosen Internasional Business Management (IBM) Universitas Ciputra Surabaya, Antonius Juanta Tetangena Tarigan, mengatakan pemerintah perlu melibatkan semua pemangku kepentingan atau stakeholder untuk membicarakan soal penerapan batas atas dan bawah tarif taksi online. Menurut dia, hal terpenting saat ini adalah bagaimana cara mencari solusi terkait taksi online.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Saya kira semua stakeholder harus dikumpulkan dan duduk bersama membicarakan hal tersebut,” kata Antonius saat dihubungi Tempo pada Selasa, 21 Maret 2017.

Antonius mengatakan, pemerintah yang ikut mengatur penerapan batas atas dan bawah tarif taksi online tersebut wajar saja karena sesuai dengan kewenangannya. Namun, dia menambahkan, hal yang menjadi fokus utama sebenarnya adalah pada penataan transportasi publik di setiap daerah. “Bukan malah menata soal tarif atau harga,” ujar Antonius.

Baca:Pro Kontra soal Taksi Online, ini 11 Poin Revisi Aturannya  

Dia menuturkan, Kementerian Perhubungan hendaknya mengidentifikasi masalah terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan pragmatis terkait tarif taksi online. Menurut dia, perlu pemetakan terlebih dahulu mengenai kota-kota mana saja yang bermasalah soal transportasi online. Selanjutnya, bisa dilakukan pembatasan kepada taksi online untuk boleh beroperasi di wilayah mana saja. “Saya rasa bisa dibatasi itu dulu, tapi juga jangan kemudian tidak diberi peluang sama sekali,” tutur Antonius.

Antonius berpendapat, apabila pemerintah ikut mengatur soal tarif taksi online, maka harga tiap daerah kemungkinan akan berbeda-beda. Dia berujar, hal tersebut akan merugikan masyarakat dan memicu terjadinya gesekan sosial. “Eksodus besar-besaran mungkin akan terjadi,” kata Antonius.

Oleh karena itu, sebelum terjadi gesekan sosial di beberapa daerah atau kota, Antonius menambahkan, pengaturan zona atau pemetakan daerah oleh pemerintah sangatlah penting. Namun sebelum itu, pemerintah juga harus mempunyai data jumlah taksi online terlebih dahulu.
“Itu PR pemerintah, petakan lagi trayek-trayek yang belum tersentuh,” Antonius berujar.

JAYANTARA MAHAYU | ANTARA

Baca: 3 Penyedia Transportasi Online Minta Penangguhan Aturan Permenhub

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ini Capaian Eri Cahyadi-Armuji Tiga Tahun Memimpin

8 hari lalu

Ini Capaian Eri Cahyadi-Armuji Tiga Tahun Memimpin

Berbagai terobosan dan inovasinya dapat dirasakan langsung oleh warganya.


Adhy Karyono Jadi Pj Gubernur Jawa Timur

42 hari lalu

Adhy Karyono Jadi Pj Gubernur Jawa Timur

Adhy menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang berakhir masa jabatannya pada 13 Februari 2024.


Rekomendasi Destinasi Wisata Kawasan Pecinan di Surabaya Saat Libur Tahun Baru Imlek

50 hari lalu

Gerbang Pecinan Kya-Kya di Surabaya (Sumber: shutterstock)
Rekomendasi Destinasi Wisata Kawasan Pecinan di Surabaya Saat Libur Tahun Baru Imlek

Libur tahun baru imlek, kunjungan wisata ke kampung pecinan menjadi pilihan. Berikut rekomendasi destinasi wisata pecinan yang unik di Kota Surabaya


Pemuda Muhammadiyah: Rompi Biru Wali Kota Surabaya Tidak Bernuansa Politik

52 hari lalu

Pemuda Muhammadiyah: Rompi Biru Wali Kota Surabaya Tidak Bernuansa Politik

Eri Cahyadi dinilai sejalan dengan semangat Pemuda Muhammdiyah menjadikan Surabaya yang maju dan religius.


Perayaan Natal di Taman Surya, Balai Kota Surabaya

12 Januari 2024

Perayaan Natal di Taman Surya, Balai Kota Surabaya

Puluhan ribu umat Kristiani memeriahkan malam Natal di Taman Surya


Airlangga Sebut Duet Khofifah-Pakde Karwo Penyerang di Jawa Timur, Siap Menangkan Prabowo-Gibran

7 November 2023

(dari kiri) Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyoono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat akan menyerahkan syarat pencalonan Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Kantor KPU, Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Airlangga Sebut Duet Khofifah-Pakde Karwo Penyerang di Jawa Timur, Siap Menangkan Prabowo-Gibran

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengklaim punya amunisi memenangkan Prabowo-Gibran di Jawa Barat dan Jawa Timur. Ada duet Khofifah-Pakde Karwo.


Ada Beasiswa Gandeng Kampus Top Jatim, Mengapa Banyak yang Tak Memanfaatkan?

6 November 2023

Ilustrasi beasiswa. shutterstock.com
Ada Beasiswa Gandeng Kampus Top Jatim, Mengapa Banyak yang Tak Memanfaatkan?

Pimpinan DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat menjalankan program unggulan Beasiswa Pemuda Tangguh untuk jenjang SMA.


Piala Dunia U-17 2023: Penguat Sinyal di Stadion Gelora Bung Tomo Mulai Dipasang

25 Oktober 2023

Pekerja melakukan perawatan rumput lapangan Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya, Jawa Timur, Senin 13 Maret 2023. Perbaikan sejumlah fasilitas agar sesuai standar FIFA di stadion itu dalam rangka persiapan penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di stadion itu pada Mei mendatang. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Piala Dunia U-17 2023: Penguat Sinyal di Stadion Gelora Bung Tomo Mulai Dipasang

Pemerintah Kota Surabaya dan provider memasang penguat sinyal di Stadion Gelora Bung Tomo menjelang Piala Dunia U-17 2023.


Bahagia Bocah Trenggalek, Raih Gelar Doktor Fisika ITS di Usia 27 Tahun

26 September 2023

Vinda Zakiyatuz Zulfa, peraih gelar doktor fisika di ITS Surabaya yang diwisuda pada 16-17 September 2023. Istimewa
Bahagia Bocah Trenggalek, Raih Gelar Doktor Fisika ITS di Usia 27 Tahun

Kebahagiaan menghampiri Vinda Zakiyatuz Zulfa, 27 tahun, yang meraih gelar doktor bidang fisika di Institut Teknologi Sepuluh Nopember atau ITS.


Surabaya Larang Wajibkan Siswa Beli Seragam Sekolah

25 Juli 2023

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menghadiri perayaan Imlek 2022 di Kelenteng Pak Kiki Bio di Jagalan, Kota Pahlawan, Jatim, Selasa 1 Februari 2022. ANTARA/HO-Pemkot Surabaya
Surabaya Larang Wajibkan Siswa Beli Seragam Sekolah

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji meminta sekolah di Kota Pahlawan tidak mewajibkan siswa membeli seragam sekolah pada tahun ajaran baru ini.