Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Terkait Program Nuklir, AS Tingkatkan Sanksi Terhadap Iran  

image-gnews
Iran melakukan uji coba rudal balistik jarak menegah (MRBM) Ghadr-110, pada 21 November 2015. Rudal Ghadr-110 merupakan rudal dua tingkat hasil pengembangan dari rudal Shahab-3A atau Ghadr-101. Ghadr-110 memakai bahan bakar cair untuk roket tingkat pertama dan bahan bakar padat untuk tingkat kedua. Rudal balistik ini dapat membawa hulu ledak nuklir dan diyakini mampu menghancurkan target sejauh 1.800 hingga 2.000 km. youtube.com.
Iran melakukan uji coba rudal balistik jarak menegah (MRBM) Ghadr-110, pada 21 November 2015. Rudal Ghadr-110 merupakan rudal dua tingkat hasil pengembangan dari rudal Shahab-3A atau Ghadr-101. Ghadr-110 memakai bahan bakar cair untuk roket tingkat pertama dan bahan bakar padat untuk tingkat kedua. Rudal balistik ini dapat membawa hulu ledak nuklir dan diyakini mampu menghancurkan target sejauh 1.800 hingga 2.000 km. youtube.com.
Iklan

TEMPO.CO, Washington -  Sehari setelah Senat menyetujui rancangan undang-undang penerapan sanksi terhadap Iran, pemerintah Amerika Serikat langsung bergerak.

Pemerintahan Presiden Donald Trump menerapkan sanksi terhadap 30 perusahaan asing mapun individu yang mentransfer teknologi sensitif kepada Iran guna pengembangan program nuklir.

"Mereka melanggar sanksi yang ditetapkan masyarakat internasional karena mengekspor teknologi kepada Iran," ujar Kementerian Luar Negeri AS, Jumat, 24 Maret 2017.

Menurut Kementerian Luar Negeri AS melalui pernyataan pers, sebelas perusahaan atau indidivu dari Cina, Korea Utara dan Uni Emirat Arab bakal dikenai sanksi lantaran menyediakan teknologi untuk memperkuat program misil balistik Teheran.

"Sembilan belas entitas atau individu dikenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan berasal dari Iran, Korea Utara dan Suriah," tambahnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mereka diyakini mentransfer atau setidaknya mendapatkan teknologi sensitif yang dapat mendukung pengembangan senjata pemusnah massal.

Keputusan Senat yang diamini oleh mayoritas anggota Partai Republik itu diharapkan didukung oleh Demokrat. Selanjutnya UU tersebut akan dibahas di Kongres dan diteken oleh Presiden Trump.

Sebelumnya, pada 25 Februari 2017, Pemerintah Presiden Trump telah menerapkan sanksi terhadap 25 individu atau entitas di Iran terkait dengan progarm nuklir.

MIDDLE EAST MONITOR | CHOIRUL AMINUDDIN

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


5 Milisi Pendukung Iran, Ada Houthi Hingga Organisasi Badr

14 menit lalu

Sejumlah anggota Houthi bersenjatakan senapan mesin berada di atas truk pick-up selama prSejumlah anggota Houthi bersenjatakan senapan mesin da RPG saaat berada di atas truk pick-up selama protes untuk mengecam serangan pimpinan AS terhadap Houthi di dekat Sanaa, Yaman 25 Januari 2024.  REUTERS/Khaled Abdullahotes untuk mengecam serangan pimpinan AS terhadap Houthi di dekat Sanaa, Yaman 25 Januari 2024.  REUTERS/Khaled Abdullah
5 Milisi Pendukung Iran, Ada Houthi Hingga Organisasi Badr

Sejak revolusi 1979, Iran telah membangun jaringan proksi di seluruh Timur Tengah. Pengawal Revolusi Iran dan Pasukan elit Quds memberikan senjata, pelatihan dan dukungan keuangan kepada gerakan milisi tersebut.


Uni Eropa Ajukan Perluasan Embargo terhadap Iran Setelah Serang Israel, Ini Riwayat Negara Barat Embargo Iran

39 menit lalu

Presiden Iran Ebrahim Raisi. Kepresidenan Iran/WANA via REUTERS
Uni Eropa Ajukan Perluasan Embargo terhadap Iran Setelah Serang Israel, Ini Riwayat Negara Barat Embargo Iran

Sepanjang sejarah, Iran telah menjadi sasaran berbagai sanksi internasional atau embargo dari beberapa negara, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa.


Menlu Retno Marsudi Minta AS Bantu De-eskalasi Konflik Iran-Israel, Apa Artinya?

10 jam lalu

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memakai keffiyeh saat penyampaian pendapat di ICJ, Jumat, 23 Februari 2024. Sumber : istimewa
Menlu Retno Marsudi Minta AS Bantu De-eskalasi Konflik Iran-Israel, Apa Artinya?

Apa arti dari de-eskalasi khususnya dalam konteks politik dan konflik Iran-Israel? Menlu Retno Marsudi minta AS lebih berperan.


Amerika Serikat Siap Jatuhkan Sanksi Baru ke Tehran Dampak Serangan Iran ke Israel

20 jam lalu

Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan berbicara dalam konferensi pers, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Tel Aviv, Israel, 15 Desember 2023. REUTERS/Violeta Santos Moura
Amerika Serikat Siap Jatuhkan Sanksi Baru ke Tehran Dampak Serangan Iran ke Israel

Pemerintah Amerika Serikat sedang berupaya menjatuhkan sanksi baru ke Iran sebagai bentuk balasan atas serangan Iran ke Israel pada akhir pekan lalu.


Sejarah FBI dan Apa Saja Tugas-tugasnya

21 jam lalu

Logo Biro Investigasi Federal terlihat di markas besar FBI di Washington, AS, 14 Juni 2018. REUTERS/Yuri Gripas
Sejarah FBI dan Apa Saja Tugas-tugasnya

FBI mengatakan bahwa pihaknya sudah membuka penyelidikan kriminal atas runtuhnya jembatan Baltimore.


DK PBB akan Putuskan Keanggotaan Penuh Palestina Hari ini, AS Ancam Veto?

23 jam lalu

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berbicara dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang penerapan Pasal 99 piagam PBB untuk mengatasi krisis kemanusiaan di tengah konflik antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas di markas besar PBB di New York City, AS, 8 Desember 2023. REUTERS/Shannon Stapleton
DK PBB akan Putuskan Keanggotaan Penuh Palestina Hari ini, AS Ancam Veto?

AS secara aktif berupaya mencegah rancangan resolusi yang mendukung pemberian keanggotaan penuh di Dewan Keamanan PBB untuk Palestina.


FBI Buka Penyelidikan Ambrolnya Jembatan Baltimore, Begini Cara Mereka Bekerja

1 hari lalu

Pemandangan udara dari kapal kargo Dali yang menabrak Jembatan Francis Scott Key, menyebabkannya runtuh di Baltimore, Maryland, AS, 26 Maret 2024. Maryland National Guard/Handout via REUTERS
FBI Buka Penyelidikan Ambrolnya Jembatan Baltimore, Begini Cara Mereka Bekerja

Agen FBI melakukan penyelidikan dengan menaiki kapal kargo Dali atas izin pengadilan terhadap kasus jembatan Francis Scott Key atau Jembatan Baltimore


Survei: 74% Warga Israel Tentang Serangan Balik terhadap Iran

1 hari lalu

Pemandangan menunjukkan drone atau rudal berlomba-lomba mencari sasaran di lokasi yang dirahasiakan di Israel utara, awal 14 April 2024. Menurut IDF tentara Israel pada awal 14 April Iran meluncurkan rudal dari wilayahnya menuju wilayah Negara Israel. IDF menyerukan masyarakat untuk waspada dan bertindak sesuai dengan pedoman Home Front Command. EPA-EFE/ATEF SAFADI
Survei: 74% Warga Israel Tentang Serangan Balik terhadap Iran

Hampir tiga perempat responden survei Universitas Hebrew Israel melihat perlunya mempertimbangkan tuntutan politik dan militer dari sekutu soal konfli


Staf Google Gelar Aksi Duduk Memprotes Kontrak dengan Israel

1 hari lalu

Para karyawan melakukan aksi duduk di kantor Google di New York untuk memprotes kerja sama raksasa teknologi tersebut dengan Israel. latimes.com
Staf Google Gelar Aksi Duduk Memprotes Kontrak dengan Israel

Para pengunjuk rasa menekan Google untuk mengakhiri kontraknya dengan Amazon untuk proyek cloud dan pembelajaran mesin Israel.


Amerika Serikat Klaim Keanggotaan Penuh PBB Tak akan Bantu Palestina Jadi Negara

1 hari lalu

Duta Besar AS yang baru untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Linda Thomas-Greenfield, mengadakan konferensi pers untuk menandai dimulainya kepresidenan AS di Dewan Keamanan PBB untuk bulan Maret, di markas besar PBB di New York, AS, 1 Maret 2021. [REUTERS / Mike Segar]
Amerika Serikat Klaim Keanggotaan Penuh PBB Tak akan Bantu Palestina Jadi Negara

Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB menilai keanggotaan penuh PBB tidak akan membantu Palestina memperoleh status kenegaraan.