TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa pemerintah akan mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi, dan salah satunya memberikan modal kepada rakyat guna mengurangi ketimpangan sosial.
"Yang sudah ada selama ini infrastruktur, industri. Itu adalah untuk pertumbuhan. Harus ada pasangannya untuk pemerataan yang intinya memberi dukungan, memberi modal kepada rakyat dan memberi kesempatan," ujarnya, usai menghadiri Rapat Kerja Nasional XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Senin, 27 Maret 2017.
Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu menyatakan bahwa kebijakan pemerataan ekonomi menjadi pendukung dari berbagai paket kebijakan yang telah dikeluarkan, baik untuk pertumbuhan infrastruktur maupun industri nasional.
Kebijakan pemerataan ekonomi tersebut, diuraikannya, ada juga yang akan mengatur redistribusi lahan dan reforma agraria.
Pemerintah pun berkomitmen memberikan lahan seluas 12,7 juta hektare yang tersebar di berbagai provinsi akan dikelola masyarakat untuk budi daya tanaman kebun atau hortikultura.
"Ada lagi nanti kelompok lain 12,7 juta hektare itu bukan untuk dibagikan, tetapi untuk diberi izin masyarakat dan mengolahnya selama sekian tahun," katanya.
Ia menambahkan bahwa lahan akan dikelola dengan sistem klaster oleh rakyat dengan pemberian konsesi selama lima atau 10 tahun.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengatakan bahwa ada 12,7 juta hektare lahan yang sudah disiapkan pemerintah akan diberikan mulai dari koperasi hingga masyarakat adat.
"Sekarang sudah siap 12,7 juta hektare lahan yang akan kita berikan pada rakyat dan akan kita berikan kepada koperasi, kepada pondok pesantren dan kepada masyarakat adat yang arahnya sebuah pemerataan," kata Presiden.
Presiden juga menegaskan, meskipun terjadi penurunan tingkat ketimpangan atau gini rasio, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi guna mengurangi ketimpangan sosial.
ANTARA
