Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jadi Saksi di Sidang E-KTP, Ganjar Pranowo Bawa Notulensi Rapat

image-gnews
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 7 Desember 2016. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 7 Desember 2016. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku sudah siap memberikan kesaksian di sidang dugaan korupsi proyek e-KTP. “Sudah siap sejak awal,” katanya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 30 Maret 2017.

Ganjar tiba di gedung Pengadilan Tipikor sekitar pukul 09.00. Ia mengenakan kemeja batik cokelat. Dalam sidang ini, dia akan bersaksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto.

Baca: Sidang E-KTP, Jaksa Hadirkan Agus Martowardojo dan Ganjar Pranowo

Mantan anggota Komisi II DPR itu mengatakan siap menjelaskan proses pembahasan e-KTP di hadapan majelis hakim. Dalam sidang ini, dia membawa sejumlah notulensi rapat pembahasan e-KTP di Komisi Pemerintahan Dalam Negeri itu.

Terkait dengan bagi-bagi uang dalam dugaan korupsi proyek e-KTP, Ganjar mengaku pernah ada yang memberinya duit, tapi dia menolak. Fakta ini juga tertuang dalam berita pemeriksaan Miryam S. Haryani, anggota Komisi II DPR periode 2009-2014.

”Ya memang mengkonfirmasi dari awal saya tidak terima. Tapi setidaknya ada orang yang ngasih saya,” kata Ganjar. Seingat dia, orang yang memberinya uang adalah Mustoko Weni, anggota Komisi II DPR. Sedangkan Miryam kala itu hanya menawarinya duit.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Simak pula: Miryam Cabut BAP di Sidang E-KTP, Pengacara: Ini Jadi Blunder

Dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto, Ganjar disebut menerima uang US$ 520 ribu. Uang korupsi e-KTP diduga juga mengalir ke puluhan anggota Dewan lainnya. Korupsi ini membuat negara rugi Rp 2,3 triliun.

MAYA AYU PUSPITASARI

Video Terkait:
Lanjutan Sidang E-KTP, 2 Orang Mantan Wakil Komisi II DPR RI Bantah Terima Uang
Dituduh Terima Duit E-KTP, Melchias Markus Laporkan Andi Narogong ke Polisi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sekjen PDIP Sebut Megawati dan Ganjar Masih Rutin Bertemu

8 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Sekjen PDIP Sebut Megawati dan Ganjar Masih Rutin Bertemu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons soal kapan silaturahmi Ganjar Pranowo dengan Megawati Soekarnoputri saat Idul Fitri 1445 H.


Ganjar Pranowo Sambut Keinginan Gibran untuk Bertemu Pasca Pemilu 2024: Bagus

8 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melaksanakan Shalat Idul Fitri 1445 H di Lapangan Dolo, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Jogjakarta, Rabu 10, April 2024).  Foto: Humas Ganjar-Mahfud
Ganjar Pranowo Sambut Keinginan Gibran untuk Bertemu Pasca Pemilu 2024: Bagus

Ganjar Pranowo memberikan respons saat dimintai tanggapan terhadap keinginan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka untuk bisa bertemu dengan dirinya di momentum Ramadan kemarin atau Lebaran 2024 ini.


Ganjar Pranowo Gelar Open House Hari Kedua Lebaran di Rumah Masa Kecilnya

8 hari lalu

Acara open house Ganjar Pranowo, di kediaman barunya, turut Kabupaten Sleman, Daerah Istimwa Yogyakarta (DIY) berlangsung meriah, Rabu, 10 April 2024. Turut hadir Mahfud MD. Foto: Humas Ganjar-Mahfud
Ganjar Pranowo Gelar Open House Hari Kedua Lebaran di Rumah Masa Kecilnya

Open house diadakan Ganjar Pranowo di Kabupaten Karanganyar, tepatnya di Griya Soeparni, Kecamatan Tawangmangu yang merupaka


Ganjar Pranowo Kenakan Kemeja Motif Garis Hitam Putih Lagi, Saat Salat Idul Fitri dan Open House

8 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melaksanakan Shalat Idul Fitri 1445 H di Lapangan Dolo, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Jogjakarta, Rabu 10, April 2024).  Foto: Humas Ganjar-Mahfud
Ganjar Pranowo Kenakan Kemeja Motif Garis Hitam Putih Lagi, Saat Salat Idul Fitri dan Open House

Ganjar Pranowo kenakan kemeja motif garis-garis hitam putih vertikal saat Salat Id dan open house, Rabu, 10 April 2024. Seperti saat awal nyapres.


Ketua TPN Ganjar-Mahfud Minta Bertemu Prabowo

9 hari lalu

Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid saat tiba di lokasi debat keempat di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat keempat Cawapres mengangkat tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua TPN Ganjar-Mahfud Minta Bertemu Prabowo

Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md., Arsjad Rasjid menyampaikan ingin bertemu calon presiden terpilih Prabowo Subianto.


Jokowi Diduga Politisir Bansos, Ini Jawaban 4 Menteri di Mahkamah Konstitusi

13 hari lalu

Foto kolase:  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. TEMPO/Subekti.
Jokowi Diduga Politisir Bansos, Ini Jawaban 4 Menteri di Mahkamah Konstitusi

Presiden Jokowi diduga melakukan politisasi Bansos saat kunjungan di sejumlah daerah. Ini jawaban 4 menteri di persidangan sengketa Pilpres di Mahkama


Timnas Anies-Muhaimin Minta MK Panggil Jokowi terkait Politisasi Bansos di Pilpres

13 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat penyerahan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah. TEMPO/Subekti.
Timnas Anies-Muhaimin Minta MK Panggil Jokowi terkait Politisasi Bansos di Pilpres

Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meminta Mahkamah Konstitusi memanggil Presiden Jokowi terkait dugaan politisasi Bansos di Pilpres.


Perbedaan Bansos dan Perlinsos yang Disinggung 4 Menteri Jokowi di Sidang Mahkamah Konstitusi

13 hari lalu

(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Perbedaan Bansos dan Perlinsos yang Disinggung 4 Menteri Jokowi di Sidang Mahkamah Konstitusi

Ini perbedaan Bansos dan Perlinsos yang disinggung oleh 4 menteri Jokowi di sidang Mahkamah Konstitusi.


Dicecar MK, Airlangga Bantah Bansos Picu Kenaikan Harga Beras

14 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Dicecar MK, Airlangga Bantah Bansos Picu Kenaikan Harga Beras

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah bahwa penyaluran Bansos menjelang Pilpres sebabkan kenaikan harga beras.


Sri Mulyani Bantah Pemblokiran Anggaran Kementerian untuk Biayai Bansos

14 hari lalu

(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani Bantah Pemblokiran Anggaran Kementerian untuk Biayai Bansos

Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah bahwa pemblokiran anggaran kementerian untuk pembiayaan bantuan sosial atau Bansos menjelang Pilpres.