TEMPO.CO, Semarang - Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah menetapkan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada 27 Juni 2018. KPU Jawa Tengah memulai persiapan secara efektif sejak sepuluh bulan sebelum hari-H. “KPU sudah menetapkan tanggal pelaksanaan pilkada, yakni Rabu Pon, 27 Juni 2018,” kata Ketua KPU Jawa Tengah Joko Purnomo, Senin, 24 April 2017.
Menurut Joko, tahapan pemilihan gubernur dilakukan sejak Agustus mendatang berupa penyusunan dan penetapan regulasi. “Dilanjutkan, pada September-Oktober, pembentukan badan penyelenggara PPK dan PPS,” ucap Joko.
Baca: Ganjar Sedang Berpikir agar Jateng Tak Tertular Pilkada Jakarta
Menurut dia, KPU Jawa Tengah juga memberikan kesempatan kepada calon gubernur dari jalur perseorangan dengan mengirimkan syarat dukungan. Dukungan tersebut akan diverifikasi KPU pada akhir November-awal Desember.
Sedangkan pendaftaran pasangan calon perseorangan dan partai politik dilakukan Januari 2018. KPU memberikan kesempatan kepada semua calon untuk melakukan perbaikan berkas selama satu bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon pada Februari.
KPU menetapkan masa pilkada dimulai sekitar Maret 2018. Selain melaksanakan pemilihan gubernur, KPU menggelar pemilihan kepala daerah di tujuh kabupaten/kota di Jawa Tengah pada waktu bersamaan. Berkaitan dengan masalah itu, KPU Jawa Tengah serta tujuh kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada telah menyiapkan anggaran dan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). “Diharapkan akhir Mei 2018 ada penandatangan NPHD,” ujar Joko.
Simak: Pilkada Jawa Barat, Giliran Ridwan Kamil Diserang Isu Agama
Menurut dia, anggaran pilkada tujuh kabupaten/kota tak sama. Meski begitu, Joko memastikan NPHD tetap diteken. Dalam waktu dekat, tutur dia, penjelasan NPHD sudah disinkronkan dengan kabupaten/kota. Selanjutnya tinggal menata dan melaksanakan program masing-masing tahapan. “Kami harapkan NPHD sudah ada rincian. Dengan demikian, penggunaan anggaran terencana jelas dari awal,” kata Joko.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebelumnya berharap pelaksanaan pilkada di wilayahnya tak tertular oleh suasana pilkada Jakarta yang panas. “Bagaimana caranya menjaga persatuan agar Jawa Tengah tak tertular (Jakarta), supaya hubungan masyarakat tetap baik,” ucap Ganjar.
Ganjar tak memungkiri bahwa efek pilkada DKI membuat masyarakat Jawa Tengah ikut ribet. Dia minta pilkada DKI yang baru usai dijadikan pengalaman dan pembelajaran. Dia tak ingin ada polarisasi berlebihan dengan mengusung isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
EDI FAISOL
