TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi minta bantuan Polri untuk menangkap Miryam S Haryani, anggota DPR dari Partai Hanura, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka. KPK menetapkan Miryam sebagai buron karena mangkir saat dua kali dipanggil untuk diperiksa.
Baca juga: Kasus E-KTP, Kenapa Peran Setya Novanto Dianggap Penting?
"Kita berharap juga kalau memang ada informasi-informasi dari masyarakat atau dari pihak lain terkait dengan keberadaan tersangka MSH itu dapat melaporkan ke kantor kepolisian yang terdekat karena saat ini kita mengirimkan surat DPO tersebut ke Kapolri. Kita tentu melakukan koordinasi juga dengan pihak kepolisan tentang hal ini," ujar Febri Diansyah, juru bicara KPK, di kantornya, Jakarta, Kamis 27 April 2017.
Febri menjelaskan bahwa KPK menetapkan Miryam sebagai tersangka dugaan memberi keterangan tidak benar atau keterangan palsu dalam persidangan korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.
Miryam mencabut keterangan BAP dalam persidangan tersebut karena mengaku diperiksa atas tekanan penyidik KPK.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 5 April 2017, Miryam dipanggil penyidik dua kali pada tanggal 13 dan 18 April. Namun, Miryam tak memenuhi panggilan. KPK lalu meminta bantuan Polri untuk menangkap Miryam S Haryani.
"Sebelumnya pemanggilan secara patut dan layak sudah kita lakukan, penjadwalan ulang juga sudah kita lakukan. Untuk kebutuhan penanganan perkara ini, indikasi pemberian keterangan tidak benar di persidangan kasus e-KTP ini kami terbitkan surat DPO itu dan minta bantuan kepada pihak kepolisian," ujar Febri.
Sebelumnya, pada tanggal 5 April 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan mantan anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani sebagai tersangka terkait kasus korupsi e-KTP.
Miryam S Haryani diduga dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan tindak pidana korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.
Miryam S Haryani merupakan tersangka ke-4 yang sudah ditetapkan KPK dalam kasus indikasi korupsi e-KTP.
Atas perbuatannya Miryam S Haryani disangkakan Pasal 22 jo Pasal 35 Undang-undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
KPK sudah menetapkan Andi Agustinus, Irman dan Sugiharto sebagai tersangka kasus e-KTP. Andi adalah pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri. Dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Andi bersama dua terdakwa lain, yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, serta Pejabat Pembuat Komitmen Sugiharto, diduga memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi hingga merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun.
Dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, peran Andi disebut sangat sentral. Ia diduga mendalangi korupsi proyek senilai Rp 5,9 triliun ini. Andi diduga berperan aktif mulai ijon saat pembahasan anggaran, proses tender, hingga mark up bahan belanjaan.
GRANDY AJI | YY
Video Terkait: Sidang e-KTP, Miryam Haryani Dikonfrontir dengan Penyidik KPK
