TEMPO.CO, Bekasi - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Tumai, mengatakan, pihaknya meminta penerimaan siswa baru untuk Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Negeri di Kota Bekasi menggunakan jalur keluarga miskin serta zonasi wilayah ditambah.
"Kami malah minta ditambah kuotanya," kata Tumai, Kamis, 18 Mei 2017. Tumai mengatakan, dua jalur tersebut untuk mengakomodasi calon siswa baru dari kalangan keluarga miskin dan yang berada di sekitar sekolah, sehingga mereka berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
Baca: Penerimaan Siswa Baru, Bekasi Pakai Lagi Jalur Lingkungan
Tahun lalu, ujar Tumai, siswa yang diterima melalui jalur afirmasi atau keluarga miskin mencapai 15 persen dari kuota di sekolah terkait. Sedangkan 10 persen jalur lingkungan atau zonasi di sekitar sekolah. "Warga miskin berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas yang ditanggung pemerintah," ucap Tumai.
Karena itu, Tumai menambahkan, lembaganya meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bekasi ihwal program yang sudah berjalan tersebut. Sebab, dua jalur tersebut adalah kebutuhan yang wajid dipenuhi oleh pemerintah. "Sekarang kewenangan SMA dan SMK Negeri berada di provinsi," kata Tumai.
Menurut Tumai, program yang sudah berjalan baik, tidak dihilangkan lantaran kewenangan pengelolaan sekolah telah beralih ke provinsi. "Jangan sampai lebih buruk dari program yang sudah ada sebelumnya," kata Tumai.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatulah, mengatakan pihaknya meminta kepada Provinsi Jawa Barat untuk mensinkronkan sistem penerimaan peserta didik baru tahun 2017 untuk tingkat SMA/SMK Negeri. "SMP ada jalur afirmasi dan zonasi," kata Inayatullah.
Tahun lalu, kata Inayatullah, SMA/SMK Negeri ketika masih dikelola organisasinya, menggunakan dua jalur tersebut. Kuotanya 25 persen, dengan rincian 10 persen zonasi lokal, dan 15 persen warga miskin. "Kami ingin tetap ada penerimaan dari jalur tersebut," ujar Inayatullah.
Baca juga: Hari Pertama Pendaftaran Siswa Online di Bekasi Kisruh
Penerimaan dari jalur tersebut untuk mengakomodir siswa dari keluarga miskin dan lokal yang tak bisa bersaing dengan dari jalur umum. Sehingga, warga miskin dan lokal bisa bersekolah di sekolah negeri yang dikelola oleh pemerintah. "Sesuai jadwal, penerimaan siswa baru pada pertengahan Juni mendatang," kata Inayatullah.
ADI WARSONO
