TEMPO.CO, Bogor - Pemerintah Kota Bogor dan DKI Jakarta siap bersinergi untuk mewujudkan Sungai Ciliwung terbebas dari sampah pada 2020. Komitmen ini disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Salahuddin Uno bersama Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat melepas relawan “Lomba Mulung Sampah Ciliwung” ke-9 di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 20 Mei 2017.
"Kita tidak usah tuding-tuding Bogor kirim banjir ke DKI, sekarang ini zamannya kerja sama, mari sama-sama kita kerja bareng bersihin Ciliwung," kata Sandi.
Menurut Sandi saat ini dirinya belum bisa berbuat banyak karena baru resmi menjabat wakil gubernur DKI Jakarta setelah dilantik Oktober mendatang. Namun langkah yang dilakukan pemerintah Kota Bogor bersama relawan Komunitas Peduli Ciliwung (KPC) dinilai sangat berkaitan kondisi Jakarta.
Sandi mengatakan, “Lomba Mulung Sampah Ciliwung” patut diapresiasi. Sebab, hasil kerja relawan justru nantinya akan dinikmati oleh warga Jakarta. “Kita harus bekerjasama untuk menuntaskan masalah sungai, sedikitnya 13 sungai yang bermuara ke Jakarta, ini jadi PR bersama untuk merawat dan menjaga Ciliwung dari hulu hingga hilir," kata Sandi.
Sandi menyebutkan, selama berkampanye dirinya turun langsung menyusuri empat sungai yang ada di DKI Jakarta. Berbagai persoalan dihadapi terutama sampah. "Perlu kerja sama dan kegiatan relawan ini perlu terus digerakkan. Ke depan akan menjadi masa depan komunitas dan relawan, saya meyakini sendiri, Ciliwung pasti bebas sampah 2020," kata Sandi.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan dia sengaja mengundang Sandiaga untuk hadir melepas keberangkatan relawan “Lomba Mulung Sampah Ciliwung” ke-9. Bima mengatakan, keberadaan komunitas dan relawan peduli Ciliwung merupakan kekuatan paling tulus dalam mengatasi masalah sampah di Sungai Ciliwung.
"Kolaborasi ini dapat dirasakan warga Bogor dan juga DKI Jakarta. Tidak ada yang tidak mungkin, kalau kita sama-sama wujudkan 2020 Ciliwung bebas sampah," kata Bima.
Sementara itu Ketua Komunitas Peduli Ciliwung (KPC) Bogor, Een Irawan Putra menyebutkan, perlu ada komitmen kuat Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) agar terlindungi dari kerusakan akibat sampah maupun pembangunan.
"Selama ini kami melihat belum ada komitmen kuat dalam upaya pengelolaan sungai, baru sekedar dukungan. Yang diperlukan kebijakan baik dari segi anggaran maupun program," kata Een.
ANTARA
