TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Jepang ikut membantu proyek Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di pesisir Jakarta.
“Ini kita dapat bantuan tiga negara. Tidak cuma Belanda dan Korea, Jepang juga," ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Imam Santoso di Jakarta, pada Jumat 26 Mei 2017.
Baca juga: Bahas NCICD dan Investasi, 6 CEO dari Belanda Temui Jokowi
Kementerian menargetkan pembangunan tanggul sepanjang 22 kilometer, sebagai bagian proyek NCICD, bakal selesai dua tahun lagi.
Menurut Imam, Japan International Cooperation Agency (JICA) akan membantu menangani masalah land subsidence atau penurunan permukaan tanah yang dialami Jakarta.
JICA diminta membantu penyelidikan dan pengawasan, serta mendampingi Kementerian PUPR merumuskan strategi spesifik menanggulangi turunnya permukaan tanah.
Penanganan land subsidence menjadi penting seiring pelaksanaan proyek tanggul fase A NCICD. Menurut Imam, kini di Jakarta permukaan air laut lebih tinggi dibandingkan permukaan tanah.
Selain detail bantuan, Imam juga menuturkan sampai kapan Jepang akan terlibat. "Mereka baru masuk bulan Februari kemarin, jadi masih dalam progres. Kontraknya dua tahun," ujarnya.
Proyek NCICD mencakup pembangunan tanggul laut di pesisir utara Jakarta dalam tiga tahap. Kini pemerintah tengah berkutat untuk menyelesaikan tanggul pantai tahap pertama atau fase A pada 2019.
Sebelumnya, pemerintah melalui Bappenas juga dibantu Ministry of Infrastructure and Environment Belanda untuk masterplan keseluruhan, dan Korea International Cooperation Agency (KOICA) untuk detail desain tanggul.
Imam Santoso menjelaskan rencana pembangunan tanggul saat ini sebenarnya sepanjang 122 kilometer. Terdiri dari 60 kilometer di pesisir Jakarta sebagai penahan, serta tambahan 62 kilometer aliran sungai-sungai untuk sanitasi, antisipasi pencemaran dan penurunan tanah.
"Saat ini kami prioritaskan lagi dari 60, 22 kilometer kami prioritaskan, karena di sepanjang itu titik kritisnya," ujar Imam. Masyarakat sekitar, tambahnya, memerlukan tanggul untuk mengurangi banjir dari masuknya air rob ke darat.
Imam menambahkan, bobot pekerjaan bagian prioritas tersebut dibebankan kepada tiga pihak yakni Kementerian PUPR dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku perwakilan pemerintah daerah, serta sisanya oleh pengembang swasta.
Simak juga: KLHK Evaluasi Perpanjangan Sanksi Pengembang Reklamasi
Kementerian PUPR hingga saat ini telah mendapatkan pendanaan multiyears contract untuk pekerjaan sepanjang 4,3 kilometer di lapangan.
"Ini belum selesai, progresnya baru 32 persen, yang 22 kilometer ini kami targetkan rampung 2019," ucap Imam optimistis.
AGHNIADI
