TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, enggan menanggapi soal adanya tuntutan agar partai ini keluar dari koalisi partai pendukung pemerintah. Menurut dia, posisi PAN dalam koalisi adalah urusan Presiden Joko Widodo.
"Pokoknya kalau reshuffle itu hak penuh Presiden. Hak prerogatif presiden," kata Zulkifli, yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 24 Juli 2017.
Baca: Analis Politik Ini Sebut 'Dosa' Terbesar PAN di Kabinet Jokowi
Posisi PAN sempat menuai kontroversi di kalangan partai pendukung pemerintah. Ini terkait sikap Fraksi PAN di DPR yang memutuskan untuk melakukan aksi walk out saat pengambilan keputusan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu pada pekan lalu.
PAN bersama Fraksi Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat walk out dari pengambilan keputusan. Ini berbeda dengan fraksi partai pendukung pemerintah seperti Golkar, PDI Perjuangan, NasDem, PPP, Hanura, dan PKB yang sepakat memilih opsi A dalam paket lima isu krusial RUU Pemilu.
Baca: Isu Reshuffle Kabinet Menguat, PDIP Incar Posisi Menteri BUMN
Opsi A, yang didukung pemerintah, mengatur ketentuan Presidential Threshold 20-25 persen kursi di DPR bagi partai dan koalisi partai yang akann mengusung kandidat pada Pemilihan Presiden 2019.
PAN juga mengambil posisi berbeda dalam pembahasan Perpu Ormas dan Pilkada DKI Jakarta 2017. Posisi PAN di kabinet menjadi pertanyaan sebagian kalangan dan dihubungkann dengan isu perombakan kabinet yang kembali muncul dua - tiga pekan terakhir.
Wakil Ketua Umum PAN, Hanafi Rais, menanggapi isu penarikan kader partai ini dari kabinet dengan diplomatis. Menurut dia, perombakan kabinet adalah hak Presiden. "Presiden punya solusi sendiri. Apapun keputusan Presiden kita menghormati keputusan itu," kata Hanafi.
Ketika ditanya apakah PAN siap di-reshuffle dari barisan partai koalisi pendukung pemerintah, putra mantan Ketua MPR, Amien Rais, itu mengatkan, "Apapun keputusan Presiden, kita menghormati keputusan Presiden.
Seperti diberitakan, Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional, Amien Rais, mengaku dia telah mengusulkan kepada pengurus PAN untuk menarik kader partai ini dari kabinet yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur.
ARKHELAUS W.
