TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) Moeldoko menyampaikan pendapatnya untuk melindungi petani dalam negeri. Ia menyarankan subsidi pertanian seharusnya dialihkan pada proses pasca panen.
Baca: Pimpin HKTI, Begini Rencana Moeldoko Percepat ...
"Subsidi benih, subsidi pupuk yang jumlahnya Rp 31 triliun itu mungkin lebih bagus dialihkan saja menjadi subsidi harga gabah. Petani menjadi ada kepastian," ujar Moeldoko ketika ditemui di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Juli 2017.
Moeldoko mengaku mendengar banyak saran dari para petani di daerah. Mereka menilai agar subsidi tidak diberikan dalam bentuk benih dan pupuk, karena dampaknya dirasa tidak begitu signifikan. Moeldoko pun merujuk pada praktik agrikultur di Jerman, yang menggelontorkan subsidi hanya pasca panen.
"Justru yang diinginkan itu melindungi petani dari harga pasca panen. Jangan lagi harga itu ditentukan Rp 3.700 per kilogram. Subsidi harganya, jadikan saja dua kali lipat agar petani langsung menikmati," kata Moeldoko.
Moeldoko tidak menampik pupuk dan benih juga diperlukan para petani. Namun ia menekankan banyak kasus di mana barang subsidi hilang di lapangan. Sekali pun ada, subsidi harus dibayar tunai -- kesulitan tambahan yang dialami petani jika berbicara modal. Petani terpaksa menurut pada pemodal besar perihal harga. Itu pun belum menghitung kemungkinan harga gabah yang rendah karena hama dan cuaca buruk.
Para petani, ucap Moeldoko, juga kerap berada pada posisi yang selalu kalah dalam penentuan harga. Berbeda dengan beras biasa dan beras medium, beras premium masih minim aturan.
Baca: 2017, Pemerintah Alokasikan Rp 31,3 Triliun untuk Subsidi Pupuk ...
"Ini jadi area bermain. Yang pada akhirnya sepanjang pasar menerima, mekanisme pasar berjalan. Ini perlu penataan yang lebih baik," jelas Moeldoko.
AGHNIADI
