Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Renegoisasi Kontrak Freeport, Ini Tawaran Kementerian Keuangan

image-gnews
Lokasi Tambang Freeport/TEMPO/Rully Kesuma
Lokasi Tambang Freeport/TEMPO/Rully Kesuma
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Renegosiasi skema fiskal antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia belum mencapai titik temu. Kementerian Keuangan tetap menghendaki skema fiskal dinamis mengikuti undang-undang yang berlaku, atau prevailing.

Sebaliknya, Freeport menuntut kepastian hukum dengan sistem pajak tetap hingga kontrak berakhir (nail down). "Belum ada keputusan. Masih dalam proses perundingan," kata Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Goro Ekanto, kepada Tempo, kutip dari Koran Tempo, Selasa 8 Agustus 2017.

Skema fiskal adalah satu di antara empat poin renegosiasi kontrak yang tengah dirundingkan pemerintah dengan Freeport sejak Mei lalu. Saat kontrak karya Freeport selesai pada 2021, perusahaan ini wajib beralih status menjadi pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Simak: Freeport Indonesia Tetap Diwajibkan Lepas 51 Persen Saham

Dengan status tersebut, Freeport wajib membayar pajak dan royalti secara dinamis (prevailing) sesuai dengan peraturan dan kondisi yang berlaku saat itu. Freeport juga harus membayar bea keluar ekspor sesuai dengan kemajuan pembangunan smelter, yakni 0–7,5 persen.

Sumber Tempo di pemerintah mengatakan, jika skema prevailing dipaksakan, perusahaan asal Amerika Serikat tersebut bisa berhenti membayar pajak. Situasi ini bisa terjadi manakala aturan pajak berubah. "Karena itu, harus dicari titik kesepakatan agar tak terjadi kondisi seperti ini.” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tapi, saat berkunjung ke kantor Tempo, pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa formula fiskal yang berlaku harus bisa mendongkrak penerimaan negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. "Prevailing itu sudahlah. Lebih besar, juga memenuhi undang-undang," tutur Sri Mulyani.  

Juru bicara Freeport, Riza Pratama, mengatakan mereka menginginkan skema fiskal seperti dalam kontrak karya. Nilai pajak, kata dia, harus ditetapkan sejak awal sebagai jaminan stabilitas investasi jangka panjang. "Kami tidak apa bayar tinggi, tapi nilainya tetap," ujar Riza.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Teguh Pamudji, mengatakan kepastian investasi yang diminta Freeport sebenarnya bisa tertuang dalam peraturan pemerintah. Usul ini dibahas dalam rapat Kementerian Energi, yang berlangsung kemarin. Adapun kebijakan turunan lainnya, kata Teguh, akan dibuat dalam regulasi setingkat peraturan menteri. “Kami sudah menerima konsep dari Kementerian Keuangan.”

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, menyarankan agar pemerintah menyiapkan prasyarat khusus dalam skema pajak tetap (nail down) ke Freeport. "Bisa nail down, tapi ada pasal yang memberi hak pemerintah melakukan negosiasi jika ada kondisi yang berpotensi merugikan negara.”

PUTRI ADITYOWATI  | ROBBY IRFANI | AYU PRIMASANDI | DESTRIANITA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Freeport Produksi 1,6 Miliar Pon Tembaga dan 1,9 Juta Ons Emas per November 2023

3 Desember 2023

Tambang Freeport. REUTERS/Muhammad Yamin
Freeport Produksi 1,6 Miliar Pon Tembaga dan 1,9 Juta Ons Emas per November 2023

Hingga November tahun ini, PT Freeport Indonesia telah memproduksi 1,6 miliar pon tembaga dan 1,9 juta ons emas .


Freeport Rogoh USD 370 Juta untuk Tutup Tambang Tembagapura pada 2041, Untuk Apa?

2 Desember 2023

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto (kedua kiri) bersama Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas (kedua kanan) meninjau pembangunan proyek Smelter Freeport di kawasan Java Integrated and Industrial Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, Kamis, 2 Februari 2023. Pembangunan proyek tersebut kini mencapai 51,7 persen dan ditargerkan selesai pada akhir 2023. ANTARA/Rizal Hanafi
Freeport Rogoh USD 370 Juta untuk Tutup Tambang Tembagapura pada 2041, Untuk Apa?

Freeport menyiapkan dana sebesar 370 juta dolar AS untuk menutup tambang di Tembagapura.


Sejarah Konsesi Tambang PT Freeport Indonesia yang Kembali Diperpanjang hingga 2061

19 November 2023

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Iriana Jokowi saat berkunjung ke Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, 1 September 2022. Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Sejarah Konsesi Tambang PT Freeport Indonesia yang Kembali Diperpanjang hingga 2061

Izin operasi tambang perusahaan Freeport Indonesia kembali diperpanjang hingga 2061. Begini awal mula konsesi tambang tembaga dan emas di Papua ini.


Kemendag Targetkan Perpanjangan Izin Ekspor Freeport Rampung Pekan Ini

6 Juli 2023

Presiden Joko Widodo saat mengecek tambang bawah tanah Deep Mill Level Zone (DMLZ) PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, Kamis, 1 September 2022. Sumber: Biro Setpres
Kemendag Targetkan Perpanjangan Izin Ekspor Freeport Rampung Pekan Ini

Kemendag buka suara soal perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga milik PT Freeport Indonesia.


Jokowi Bilang Rencana Pemerintah Tambah Saham di Freeport Segera Rampung

21 Juni 2023

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan rombongan berkunjung ke Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, 1 September 2022. Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, terletak di ketinggian 3.325-4.285 meter di atas permukaan laut (mdpl). Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Bilang Rencana Pemerintah Tambah Saham di Freeport Segera Rampung

Jokowi mengklaim proses divestasi atau pengurangan modal PT Freeport Indonesia dari asing terus berjalan.


Perpanjangan Izin Ekspor PT Freeport, Stafsus Menteri ESDM: Masalah Waktu Pembangunan Smelter

12 Juni 2023

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto (kedua kiri) bersama Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas (kedua kanan) meninjau pembangunan proyek Smelter Freeport di kawasan Java Integrated and Industrial Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, Kamis, 2 Februari 2023. Pembangunan proyek tersebut kini mencapai 51,7 persen dan ditargerkan selesai pada akhir 2023. ANTARA/Rizal Hanafi
Perpanjangan Izin Ekspor PT Freeport, Stafsus Menteri ESDM: Masalah Waktu Pembangunan Smelter

Staf Khusus Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara, Irwandy Arif, membantah pemerintah tidak tegas dalam melarang ekspor tembaga.


RI Minta Tambahan Saham 10 Persen, Begini Kata Luhut dan Bos Freeport

31 Mei 2023

Presiden Joko Widodo berbincang dengan CEO Freeport-McMoRan sekaligus Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia Richard Adkerson di tambang Grasberg, Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, Kamis, 1 September 2022. Jokowi juga mengunjungi  Deep Mill Level Zone (DMLZ) underground untuk meninjau tempat ibadah yang berada di bawah tanah. Tempat ibadah tersebut adalah Masjid Jami Baabul Munawwar dan Gereja Oikumene Soteria.  Foto : Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
RI Minta Tambahan Saham 10 Persen, Begini Kata Luhut dan Bos Freeport

Menko Luhut Binsar Pandjaitan dan Bos Freeport Indonesia Tony Wenas buka suara tentang tambahan kepemilikan saham 10 persen.


Izin Ekspor Freeport Diperpanjang, Pengamat Khawatir Program Hilirisasi Berantakan

2 Mei 2023

Presiden Joko Widodo berbincang dengan CEO Freeport-McMoRan sekaligus Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia Richard Adkerson di tambang Grasberg, Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, Kamis, 1 September 2022. Jokowi juga mengunjungi pertambangan bawah tanah di OB 04 untuk meninjau ruang kontrol pengendali alat berat berteknologi 5G. Sumber: Biro Setpres
Izin Ekspor Freeport Diperpanjang, Pengamat Khawatir Program Hilirisasi Berantakan

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan pemerintah seharusnya tidak memberikan izin perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia (PTFI).


Bahlil: Pemerintah Akan Tambah Kepemilikan Saham 10 Persen di Freeport

28 April 2023

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan rombongan berkunjung ke Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, 1 September 2022. Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, terletak di ketinggian 3.325-4.285 meter di atas permukaan laut (mdpl). Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Bahlil: Pemerintah Akan Tambah Kepemilikan Saham 10 Persen di Freeport

Bahlil mengatakan pembahasan rencana penambahan kepemilikan saham di Freeport telah dilakukan secara intensif dalam beberapa waktu terakhir.


PT Freeport Indonesia Terima Penghargaan SAR Award dari Basarnas

19 Februari 2023

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Iriana Jokowi saat berkunjung ke Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, 1 September 2022. Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
PT Freeport Indonesia Terima Penghargaan SAR Award dari Basarnas

PT Freeport Indonesia menyabet penghargaan Search and Rescue (SAR) Award dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).