TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault terlihat penuh senyum seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Kamis, 10 Agustus 2017. Ikut mendampingi Adhyaksa, sejumlah pengurus dan panitia kegiatan Raimuna Nasional yang bakal berlangsung di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur.
Menurut Adhyaksa, dia urung menjual rumah pribadi untuk mendanai perkemahan Raimuna Nasional yang diikuti 14.000 pramuka penegak dan pandega. Alasannya, anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan yang bakal berlangsung 13-21 Agustus 2017 tersebut akan dibantu pemerintah.
Baca juga:Tentang Adhyaksa Dault, Khilafah, dan Uang Pramuka Rp 34 Miliar
"Enggak jadi. Alhamdulillah ini kan dibantu Presiden," kata Adhyaksa kepada wartawan yang mewawancarai di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 10 Agustus 2017.
"Saya sudah bilang, kalau pun tidak dicairkan, saya siap menjual rumah. Tapi ini kan Presiden bilang tidak mungkin. Kami dibantu beliau," kata dia menambahkan.
Beberapa waktu lalu Adhyaksa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada pimpinan kwartir nasional dan kwartir daerah (kwarda). Berikut isi pesan tersebut:
“Kakak kakakku kakwarda yang baik...menjawab banyak pertanyaan dari daerah apakah jadi Raimuna atau tidak ? bagaimana jika dananya tak turun dari menpora ?? maka saya selaku kawarnas menjawab pertanyaan tsb bahwa RAIMUNA HARUS TERLAKSANA DENGAN IZIN TUHAN DENGSN ATAU TANPA DANA MENPORA !!! SAYA PRIBADI AKAN BERTANGGUNG JAWAB PENUH TERHADAP PENDANAAN RAINAS JIKA MENPORA TETAP TAK MENURUNKAN DANA !! saya kalau perlu menjual rumah saya demi terlaksananya RAIMUNA !! Demikian tanggung jawab saya . terima kasih. ADHYAKSA DAULT. Kakwarnas Pramuka.”
Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi sebelumnya menyatakan, akan menghentikan sementara pencairan dana APBN untuk Kwarnas Gerakan Pramuka sampai Adhyaksa Dault menjelaskan pernyataannya dalam sebuah video yang menjadi viral.
Video itu diambil ketika Adhyaksa hadir dalam acara ulang tahun Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Senayan, Jakarta pada 2013. Dalam video yang beredar Mei 2017, terlihat Adhyaksa Dault mendukung khilafah.
Video ini menjadi kontroversial. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan meminta Menteri Pemuda dan Olah Raga untuk mengganti Adhyaksa dari jabatannya dan menghentikan sementara dana APBN untuk Kwarnas Gerakan Pramuka.
Terhadap tuntutan tersebut, Adhyaksa menolak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka. Mantan Menpora tahun 2004-2009 itu sempat mengirim pesan melalui Whatsapp. Ini isi pesannya:
“Hidup cuma sekali kak ! Saya sudah sering diterpa tantangan dari kedengkian orang seperti ini. ALLAH akan bersama orang-orang iklas. SAYA TAKKAN MUNDUR DARI JABATAN KAKWARNAS SEBELUM MASA JABATAN SAYA BERAKHIR SEPERTI KEINGINAN ORANG ITU! SEKALI LAYAR TERKEMBANG SURUT KITA BERPANTANG!! TUHAN MENJAGA PRAMUKA.”
Akibat video tersebut, sempat terdengar kabar bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan hadir pada acara ulang tahun Gerakan Pramuka 14 Agustus 2017 di Bumi Perkemahan Cibubur. Kwartir Nasional sudah mengundang Presiden Joko Widodo selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka untuk hadir dalam HUT Pramuka dan sekaligus membuka Raimuna Nasional 2017.
Ternyata hari ini, Kamis 10 Agustus 2017, Presiden Jokowi menerima Adhyaksa dan panitia Raimuna Nasional. "Beliau Insya Allah hadir," kata Adhyaksa memastikan kehadiran Jokowi di Cibubur pada 14 Agustus 2017.
Adhyaksa mengatakan, ia bersyukur diterima Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. Ikut mendampingi Jokowi adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.
Dalam pertemuan selama dua jam itu, Adhyaksa Dault memberikan klarifikasi langsung kepada Joko Widodo soal dugaan dirinya mendukung HTI. Menurut Adhyaksa, Jokowi bisa memahami penjelasannya. Ia pun menyatakan klarifikasi ke pemerintah soal dukungan pada HTI sudah clear.
"Presiden mengerti, kok. Presiden tahu saya sudah lama, sudah mengenal. Saya nasionalis religius dari dulu," kata Adhyaksa.
Adhyaksa juga menyampaikan soal rencana kegiatan Raimuna Nasional. Dia mengatakan anggaran Rp 10 miliar yang cair pada dua hari lalu adalah anggaran rutin untuk Kwarnas Gerakan Pramuka.
Sementara, anggaran yang dibutuhkan untuk Raimuna yakni Rp 15 miliar, kata Adhyaksa, hingga kini belum cair. Dalam pertemuan itu, Jokowi menjanjikan anggaran untuk Raimuna akan diberikan.
"Presiden akan membantu kami melalui APBN-P," kata Adhyaksa. Dia menambahkan, penyelenggaran Raimuna bukan dilakukan oleh pengurus Kwarnas, namun oleh Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega Kwartir Nasional (DKN).
Adhyaksa juga menyampaikan soal penurunan anggaran rutin untuk Kwarnas Gerakan Pramuka. Saat menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (2004-2009), Adhyaksa mengatakan anggaran rutin itu mencapai Rp 45 miliar. Jumlah ini tetap bertahan, ujarnya, setelah dirinya tidak menjabat. Namun kini anggaran rutin untuk Kwarnas Pramuka mengalami penurunan menjadi Rp 10 miliar.
"Presiden akan membantu soal kenaikan anggaran rutin, karena Pramuka sangat strategis," katanya. Adhyaksa mengatakan bisa memahami bila pemerintahan saat ini mengurangi anggaran untuk Gerakan Pramuka.
"Memang kondisi keuangan, kan kita tahu sendiri, sekarang sedang banyak kepentingan-kepentingan pembangunan. Kami bisa pahamlah," kata Ketua Kwarnas Pramuka Adhyaksa Dault yang tidak jadi menjual rumahnya untuk membiayai Raimuna Nasional 2017.
AMIRULLAH SUHADA
