TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan pihaknya bakal melakukan lobi ke pemerintah terkait peningkatan alokasi anggaran pada 2018 untuk DPR.
“Sebenarnya anggaran DPR itu termasuk yang relatif kecil dibanding anggaran eksekutif,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 11 Agustus 2017.
Ia mengatakan pemegang kekuasaan terhadap anggaran DPR tetap berada di Sekretariat Jenderal DPR.
Baca : Kompleks Parlemen, DPR: Gedung Baru Dahulu Apartemen Kemudian
Fadli mengatakan hingga kini alokasi anggaran untuk DPR yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara hanya 0,34 persen. Menurut Fadli, nilai ini kecil untuk memenuhi tata kelola di lembaganya.
“Itu sudah semua dengan pegawai, belanja pegawai, sebagainya. Itu juga tidak dikelola oleh anggota DPR tidak ada sepeserpun yang kita kelola,” ujar Fadli.
DPR mengajukan bujet Rp 7,25 triliun untuk tahun anggaran 2018. Nilai itu naik 70 persen dari anggaran tahun ini, yang besarnya Rp 4,2 triliun. Di antara rencana penggunaan anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan gedung baru.
Simak : DPR Sudah Minta Gedung Baru sejak 2006
Fadli, yang juga politikus Partai Gerindra itu, mengatakan soal pembangunan beberapa fasilitas DPR untuk menunjang kerja legislatif telah disetujui pemerintah. “Menkeu juga enggak ada masalah, cuma pelaksanaannya saja yang terlambat,” ujar Fadli.
Ia mengatakan pelaksaanaan penataan kembali kompleks parlemen, termasuk pembangunan gedung baru, dilakukan atas dasar efektivitas kerja anggota dewan. Menurut dia, pelaksanaannya dapat dilakukan pada 2018. “Masih ada waktu untuk pembicaraan anggarannya, masih kurang-lebih 2 bulanan,” ujar Fadli.
ARKHELAUS W.