TEMPO.CO, Malang - Tim Penyidik KPK menggelar pemeriksaan sebagai saksi terhadap sejumlah anggota DPRD Kota Malang secara maraton mulai hari ini, Senin 14 Agustus 2017 hingga Rabu lusa, 16 Agustus 2017 di Malang, Jawa Timur dalam dugaan korupsi APBD Kota Malang.
Lokasi pemeriksaan terhadap sejumlah wakil rakyat Kota Malang itu sudah ditentukan di aula Polres Kota Malang.
Baca : PDIP Beri Banguan Hukum pada Ketua DPRD Malang Arief Wicaksono
"Kami memang diminta menyiapkan tempat untuk pemeriksaan yang akan dilakukan tim penyidik KPK, tempatnya di aula karena jumlah yang diperiksa cukup banyak," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Resort Kota Malang Ipda Ni Made Seruni Marhaeni di Malang, Senin, 14 Agustus 2017.
Meja dan kursi yang disiapkan untuk proses pemeriksaan sejumlah anggota DPRD Kota Malang tersebut sebanyak 15. Dan, kemungkinan pemeriksaan tersebut akan dilakukan secara serentak dalam satu ruangan dengan harapan pemeriksaan bisa cepat dan efektif.
Untuk melengkapi alat bukti dugaan suap yang menjerat Ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono (sudah mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPRD), mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Jarot Edy Sulistyono (saat ini menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Malang), serta salah seorang pengusaha (Komisaris PT ENK) Hendrawan Maruszaman) itu, KPK telah menggeledah sejumlah lokasi.
Simak : KPK Angkut Barang Bukti Hasil Penggeledahan di Kota Malang
Beberapa lokasi yang menjadi bidikan penggeledahan tim penyidik KPK sejak Rabu 9 Agustus 2017 tersebut, di antaranya adalah ruangan Wali Kota Malang Moch Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiaji, Sekretaris Daerah Kota Malang Wasto, ruangan Asisten I, II dan III yang ada Balai Kota Malang, kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), dan hampir seluruh ruangan di gedung DPRD Kota Malang.
Selain itu, Kantor Dinas Perizinan, Kantor Barenlitbang Kota Malang, rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang, rumah dinas dan rumah pribadi Wali Kota Malang, serta rumah Kepala Bidang Tata Ruang DPUPR atau mantan kepala bidang bina marga di dinas setempat.
Baca pula : Penyidik KPK Geledah Ruang Kerja Wali Kota Malang
Kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Ketua DPRD Kota Malang Arif Wicaksono tersebut terkait dengan anggaran pembangunan Jembatan Kedungkandang.
ANTARA
