TEMPO.CO, Jakarta - Pengelola Rumah Susun ( rusun ) Rawa Bebek pusing dengan ulah ratusan penghuninya yang menunggak pembayaran sewa hingga lebih dari Rp 1 miliar. "Rata-rata mereka sudah menunggak hingga 9 bulan," kata Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Rusun Rawa Bebek, Ade Setiarini kepada Tempo pada Selasa, 15 Agustus 2017.
Ade mengatakan jumlah penunggak pembayaran sewa rusun lebih dari 300 kepala keluarga. Penunggak yang paling banyak berasal dari warga bekas gusuran Kampung Akuarium dan Pasar Ikan, Jakarta Utara. Jumlahnya sekitar 186 kepala keluarga.
Baca juga: Penghuni Rusun Masih Menunggak Sewa, Djarot: Silakan Keluar
Pihak pengelola mengaku sudah berupaya menagih. Pemerintah bahkan membuatkan rekening Bank DKI. Penghuni hanya perlu menabung, kemudian secara otomatis akan dipotong untuk bayar sewa rusun. Namun sistem itu tidak berjalan mulus, karena banyak warga tak menabung.
"Kami juga sudah keliling menugaskan satpam menagih dan memberi surat peringatan," ujar Ade. Sebagian besar penghuni yang tak bayar berasal dari warga Pasar Ikan. Mereka ngotot tak akan bayar sewa, karena pemerintah tak memberi uang pengganti saat mereka digusur.
Baca juga: Djarot Minta Penghuni Tak Bayar Agar Tinggalkan Rusunawa
"Ada satu yang ngotot, kemudian menular ke tetangganya, tak mau membayar," ujar dia. Mereka juga beralasan tak memiliki uang untuk membayar sewa. Padahal rata-rata warga rusun bekerja dengan penghasilan setara upah minimum provinsi DKI.
Padahal biaya rumah susun Rp 204 ribu-Rp 300 ribu per bulan. Biaya di lantai satu lebih mahal, sedangkan di lantai lima paling murah.
Baca juga: Tak Mampu Bayar, Penghuni Rusunawa di DKI Nunggak Rp 32 Miliar
Jumlah total penghuni di Rusun Rawa Bebek mencapai 886 kepala keluarga atau terdiri daei 3.095 jiwa. Mereka tersebar di 14 blok di rusun tersebut. Mereka berasal dari warga bekas gusuran Bukit Duri, Kampung Akuarium, Pasar Ikan, Ciliwung, dan warga Jakarta yang bukan gusuran.
Tunggakan rusun 23 lokasi di DKI mencapai Rp 31,7 miliar. Setidaknya, ada 9.522 unit yang menunggak, terdiri atas 6.514 warga relokasi dan 3.008 warga umum. Jumlah tunggakan itu terus melonjak. Maret lalu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencatat tunggakan Rp 1,37 miliar. Hingga akhir Juni lalu, tunggakan melonjak hampir 20 kali lipat.
Baca juga: Djarot: Beli Rokok dan Pulsa Bisa, Masa Bayar Rusun Enggak
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengancam akan mengusir para penghuni rusun yang tak kunjung membayar tunggakan biaya sewa rusun. “Mereka yang menunggak dan dengan sengaja enggak mau bayar, ya sudah, silakan keluar," kata Djarot.
AVIT HIDAYAT
