Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kompensasi KLB Pengembang di Jakarta Tercatat Rp 2,3 Triliun  

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Suasana bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Rawa Bebek di Jakarta Timur, 6 Januari 2016. ANTARA FOTO
Suasana bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Rawa Bebek di Jakarta Timur, 6 Januari 2016. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta mengalihkan pencatatan piutang atas kewajiban kompensasi pelampauan koefisien lantai bangunan (KLB). Pencatatan sebelumnya dilakukan oleh Dinas Penataan Kota dan Lingkungan Hidup.

"Guna akuntabilitas maka pencatatan piutang dialihkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu," kata Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Gamal Sinurat di Balai Kota DKI, Rabu, 16 Agustus 2017.

Gamal mengatakan, pengalihan pencatatan merupakan salah satu rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut dia, pengalihan pencatatan juga sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2016. Pergub itu ditandatangani dua hari sebelum mantan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, memasuki masa cuti pilkada, pada Oktober 2016.

Menurut Gamal, dokumen pengalihan pencatatan itu juga berisi perjanjian pemenuhan kewajiban antara Pemprov DKI dan pengembang. Hari ini, ada 9 dokumen dengan total nilai kompensasi Rp 2,3 triliun, yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah DKI kepada Kepala Dinas PMPTSP Edi Junaedi.

Dokumen pertama memuat perjanjian PT Mitra Panca Persada, dengan nilai kompensasi Rp 579 miliar dalam bentuk pembangunan simpang susun Semanggi.

Dokumen kedua adalah perjanjian PT Mulia Karya Gemilang dengan nilai kompensasi atau piutang mencapai Rp 213 miliar. Bentuk kompensasinya berupa 2 tower Rusun Daan Mogot dan RPTRA seluas 2.159 meter persegi di rusun tersebut.

Kemudian PT Sampoerna Land juga mengajukan KLB dan dikenai kewajiban membangun 3 tower Rusun Daan Mogot, rehabilitasi gedung sekretariat KPU, dan penataan Kota Tua senilai Rp 723 miliar.

Adapun bentuk kompensasi yang harus dibayarkan PT Singa Propertindo Haryono ialah dalam bentuk perbaikan interior Jakarta Creative Hub Gedung Jakarta UKM (Smesco), dan pekerjaan tata pamer dan pembangunan pintu masuk baru di sisi jalan pintu besar utara. Nilai kompensasinya mencapai Rp 20 miliar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dokumen kelima, PT Putragaya Wahana tercatat memiliki nilai kompensasi sebanyak Rp 264 miliar, dalam bentuk pembangunan 3 tower rusun di Pulogebang, dan rehabilitasi gedung eks Dinas Pekerjaan Umum dan eks gedung UPT Dana Bergulir Dinas KUMKMP.

Selanjutnya, PT Kepland Investama diwajibkan membangun 2 tower Rusun Daan Mogot, peningkatan jalan dan pedestrian Sudirman-Thamrin, dan pembangunan resto apung di kawasan Pelabuhan Muara Angke. Kewajiban tersebut memiliki nilai kompensasi Rp 551 miliar.

PT Mitra Pertala Perkasa juga dikenai kewajiban pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kawasan Terminal Terpadu Pulo Gebang senilai Rp 9,7 miliar.

Sedangkan Rahadi Santoso dan Irma Rahadi Santoso memiliki kewajiban membangun pagar dan fasilitas pendukung di Lapangan Banteng, dengan nilai kompensasi Rp 8,9 miliar.

Dokumen terakhir memuat perjanjian PT Alfindo Mercu Estate untuk membangun fasilitas penunjang infrastruktur sistem pengolahan persampahan TPST Bantargebang, dengan nilai piutang Rp 4,5 miliar.

Saefullah menekankan bahwa nilai kompensasi atas pengajuan koefisien lantai bangunan pengembang tidak dalam bentuk uang tunai. "Tidak ada satu sen rupiah pun. Sarana prasarana diputuskan sesuai dengan kebutuhan mendesak dan paling dibutuhkan masyarakat," ujarnya.

FRISKI RIANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DKI Lanjutkan Sumur Resapan pada 2023, tapi Tidak Masif karena Banyak Kendala

16 November 2022

Kondisi sumur resapan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu, 1 Desember 2021. TEMPO/Ridho Fadilla
DKI Lanjutkan Sumur Resapan pada 2023, tapi Tidak Masif karena Banyak Kendala

Pemprov DKI harus teken memorandum of understanding (MoU) untuk mendirikan sumur resapan di aset milik TNI dan polisi.


Wali Kota Tinjau Rencana Lokasi Pembangunan Kampus IAIN Bima

5 Oktober 2021

Walikota Bima Tinjau Rencana Lokasi Pembangunan Kampus IAIN
Wali Kota Tinjau Rencana Lokasi Pembangunan Kampus IAIN Bima

Beberapa sekolah yang menjadi tujuan kunjungan kerja Walikota Bima akan menjadi alternatif pembangunan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) .


Anies Baswedan Larang PT Jakpro Bangun Stadion BMW, Jika..

28 Desember 2018

Seorang warga melintas di lahan Taman BMW di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, 4 Desember 2018. Tempo/Imam Hamdi
Anies Baswedan Larang PT Jakpro Bangun Stadion BMW, Jika..

Anies Baswedan menargetkan pembangunan Stadion BMW yang digarap PT Jakpro sudah bisa dimulai tahun depan.


Pembangunan Gedung World Capital Tower Dipercepat

28 Agustus 2017

Ilustrasi pembangunan gedung. TEMPO/Imam Sukamto
Pembangunan Gedung World Capital Tower Dipercepat

Progres pembangunan gedung World Capital Tower (WCT) di Mega Kuningan sudah mencapai 70 persen.


Alasan DPD Ingin Bangun Gedung Baru  

11 Agustus 2017

Ketua DPD Oesman Sapta Odang menggelar open house pada hari kedua Lebaran di rumahnya di Jalan Karang Asem Utara, Jakarta, 26 Juni 2017. TEMPO/Arkhelaus Wisnu
Alasan DPD Ingin Bangun Gedung Baru  

Ketua DPD Oesman Sapta Odang menjelaskan alasan pentingnya pembangunan gedung baru untuk lembaganya.


Pembangunan Signature Tower, SCBD akan Surati Presiden  

13 Juli 2017

Lokasi pembangunan gedung pencakar langit, Signature Tower di kawasan Sudirman Central Bussines District (SCBD) masih kosong dan belum ada aktifitas pembangunan. Jakarta, Sabtu, 8 April 2017. Tempo/Fajar Pebrianto
Pembangunan Signature Tower, SCBD akan Surati Presiden  

Pemprov DKI Jakarta juga perlu membahas kawasan terpadu SCBD, tempat Signature Tower dibangun.


DKI Tunda Bahas Izin Pembangunan Gedung Tertinggi se-Asean

16 Juni 2017

Lokasi pembangunan gedung pencakar langit, Signature Tower di kawasan Sudirman Central Bussines District (SCBD) masih kosong dan belum ada aktifitas pembangunan. Jakarta, Sabtu, 8 April 2017. Tempo/Fajar Pebrianto
DKI Tunda Bahas Izin Pembangunan Gedung Tertinggi se-Asean

Danayasa Arthatama sudah membuat panduan rancang kota atau urban design guidelines (UDGL) di kawasan perkantoran itu.


Desain Gedung Kesenian Jawa Barat Dipilih Lewat Sayembara

13 Mei 2017

Wakil Gubernur Deddy Mizwar memaparkan pandangannya dalam diskusi bertema bincang-bincang banjir Bandun Selatan di Aula Barat ITB, Bandung, Jawa Barat, 26 Mei 2016. Pihak pemerintah yang diwakili Wakil Gubernur Deddy Mizwar mewacanakan penegakan hukum yang lebih keras karena permasalahan DAS Citarum melibatkan beberapa kabupaten. TEMPO/Prima Mulia
Desain Gedung Kesenian Jawa Barat Dipilih Lewat Sayembara

Wakil Gubernur Jawa barat, Deddy Mizwar, mengatakan desain pemenang sayembara pembangunan gedung kesenian Jawa Barat diumumkan pekan depan.


Gedung Baru Bareskrim Polri Habiskan Dana Rp 646 Miliar  

20 April 2017

Kepala Polri, Jenderal Tito Karnavian dan Kepala Badan Narkotika Nasional, Budi Waseso, hadir dalam acara groundbreaking pembangunan gedung Bareskrim Mabes Polri Sisi Barat di Jakarta, 20 Februari 2017. Tempo/Fajar Pebrianto
Gedung Baru Bareskrim Polri Habiskan Dana Rp 646 Miliar  

Mantan Kabareskrim Komjen Budi Waseso malu karena banyak tamu asing yang disambut tikus di gedung lama Bareskrim.


DKI Beri Izin Peningkatan KLB Gedung Tertinggi Se-Asia Tenggara

7 April 2017

Ilustrasi pembangunan gedung. TEMPO/Imam Sukamto
DKI Beri Izin Peningkatan KLB Gedung Tertinggi Se-Asia Tenggara

Pemerintah DKI menyetujui izin prinsip peningkatan koefisien lantai bangunan untuk gedung pencakar langit di kawasan SCBD.