TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Ekonomics and Finance Enny Sri Hartati mengatakan penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 menjadi tiket Presiden Joko Widodo dan kabinetnya untuk terpilih kembali di tahun 2019.
"(APBN) 2018 adalah pembuktian. Tidak terbukti di RAPBN pasti lewat (Pemerintahan Jokowi) di 2019," kata Enny dalam diskusi yang diadakan Populi dan Smart FM Network di Gado-gado Boplo Menteng, Jakarta, Sabtu, 19 Agustus 2017.
Baca: Ini Asumsi Makro RAPBN 2018 yang Dipaparkan Jokowi di DPR
Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen minimal harus dibuktikan oleh pemerintah jika ingin bertahan di 2019. Selain itu, pemerintah juga harus bisa menyelesaikan target yang telah dicanangkan untuk rakyat maupun sektor usaha.
"Pertumbuhan 5,4 persen itu minimal. Kalau tidak, kabinet ini lewat," ujarnya. Pemerintah mempunyai banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan seperti pengangguran dan daya beli masyarakat. Bahkan, masalah utang selama tiga tahun juga tidak bisa ditekan. "Utang justru lebih dari Rp 1.000 triliun."
Simak: Anggaran Belanja dalam RAPBN 2018 Diusulkan Rp 2.204,4 Triliun
Enny pesimis melihat postur anggaran pemerintah tidak ada terobosan baru dan spektakuler. Pemerintah butuh akselerasi jika pertumbuhan ekonomi ingin mencapai target. "Tumbuhkan di sektor industri," ujarnya, memberi masukan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia, sesuai target.
Ia menambahkan pemerintah harus bekerja ekstra untuk meningkatkan pembangunan yang telah ditargetkan tahun depan. Musababnya sejauh ini pemerintah belum bisa membuktikan janjinya untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi sampai 7 persen, utang menurun dan rasio pajak naik.
"Yang terjadi justru selama 3 tahun ini tidak ada yang tercapai. Malah kontra produktif dengan janjinya," ujarnya. "Utang justru naik."
Lebih jauh ia menuturkan kinerja pemerintah selama tiga tahun terakhir menjadi peringatan penting, karena banyak yang tidak tercapai. Sehingga, kata dia pemerintah harus mempunyai terobosan yang konkrit untuk kepentingan rakyat.
Jangan sampai target yang ditetapkan di RAPBN hanya ada di dokumen dokumen dan menjadi asumsi belaka. "Urusan rakyat harus konkrit. Apalagi ini bulan kemerdekaan. Merdeka itu bebas dari kemiskinan," ujarnya.
IMAM HAMDI
