TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, meminta arus logistik di pelabuhan harus lebih baik, murah, dan cepat. Hal ini seiring dengan dimulainya kerja sama antara pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau swasta yang ditunjuk menjadi operator.
Hal itu Budi sampaikan seusai penandatanganan kerja sama pemanfaatan barang milik negara pada Pelabuhan Probolinggo, Jawa Timur; dan Pelabuhan Sintete, Kalimantan Barat, di Pelabuhan Probolinggo, Ahad, 20 Agustus 2017. Ke depan, kata dia, masih ada 28 pelabuhan dan bandara yang akan diserahterimakan kepada operator untuk dikerjasamakan.
Baca: Distribusi Barang Nonmigas di Pelabuhan Jawa Tengah Turun
Budi menjelaskan kerja sama ini bertujuan untuk mengurangi anggaran APBN setiap tahunnya. "Kami bisa pastikan ini akan lebih baik, lebih murah dan lebih cepat sehingga logistiknya lancar," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Ahad.
Ia berharap nantinya operator dapat bekerja lebih baik lantaran pemerintah pusat selaku regulator akan memacunya dengan suatu regulasi. "Doakan proses ini bisa cepat selesai supaya APBN ringan karena nantinya kita (pemerintah) akan sebagai regulator dan operatornya adalah BUMN, BUMD dan swasta.
Menurut dia, kerja sama pemanfaatan ini dapat menurunkan biaya logistik minimal sebesar 20 persen dan meningkatkan pengguna jasa pelabuhan sebesar 30 persen. "Sehingga keluar masuk barang tidak lagi lewat darat tapi lewat laut," tutur mantan Dirut PT Angkasa Pura II ini.
Simak: Total Pungli di Pelabuhan Palaran Samarinda Capai 2,6 Triliun
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, mengatakan pihaknya diminta menteri perhubungan untuk meningkatkan daya saing pelabuhan. “Kami siap karena prinsip dasarnya bahwa kepercayaan yang kami lakukan agar barang ini lebih cepat proses pengirimannya, biayanya lebih murah dan pelayanannya lebih baik," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pelindoo II, Elvyn G Masassya, berterima kasih lantaran Kemenhub telah merealisasikan rencana kerja sama pemanfaatan pengelolaan pelabuhan kepada perusahannya di Kalimantan Barat.
"Ini suatu wujud konkret kita bersama-sama bisa menurunkan biaya logistik khususnya di Kalimantan Barat dan ini adalah awal untuk nanti mengelola pelabuhan lain yang saya kira sekarang sedang di-review oleh Kemenhub," kata dia.
Elvyn menambahkan kerja sama ini menjadi bukti nyata bahwa antara regulator dan operator dapat bekerja sama secara erat untuk mendukung program Pemerintah khususnya dalam menurunkan biaya logistik.
AHMAD FAIZ
