Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PUPR Temukan 40 Persen Rumah Murah Tak Dihuni  

image-gnews
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat meninjau rumah murah di Villa Kencana Cikarang, Jawa Barat, 4 Mei 2017. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. kembali menyediakan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan uang muka (down payment/DP) sekitar Rp1,12 juta dan cicilan sekitar Rp800.000 per bulan. Tempo/Tony Hartawan
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat meninjau rumah murah di Villa Kencana Cikarang, Jawa Barat, 4 Mei 2017. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. kembali menyediakan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan uang muka (down payment/DP) sekitar Rp1,12 juta dan cicilan sekitar Rp800.000 per bulan. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.COJakarta - Sebanyak 30 hingga 40 persen rumah bersubsidi yang disalurkan pemerintah dalam program sejuta rumah ternyata tidak dihuni pemiliknya. Hal itu ditemukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat melakukan tinjauan ke lapangan. 

"Dari wawancara kepada pemiliknya, alasannya adalah rumah belum laik huni. Terutama terkait dengan penyaluran air bersih dan listrik,” ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lana Winayanti di kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin, 21 Agustus 2017.

Saat ini pemerintah telah menyalurkan 504.079 unit rumah kepada masyarakat. Lana meminta banyaknya rumah yang belum dihuni hendaknya menjadi perhatian semua pihak. “Walaupun Presiden sudah berkunjung ke lapangan dan menyatakan puas ke beberapa lokasi, tapi seperti yang disampaikan Menteri PUPR berulang kali, masih ada keluhan masyarakat mengenai rumah bersubsidi,” katanya.

Kualitas bangunan yang rendah, kata Lana, bisa terjadi karena beberapa faktor, di antaranya rendahnya kualitas pekerja, material bangunan, atau malah pengawasan terhadap pekerjaan bangunan itu. Hal yang semestinya menjadi perhatian, menurut dia, bukan hanya kualitas bangunan, melainkan juga kualitas lingkungan, yang meliputi jalan lingkungan, penyaluran air bersih, penyaluran listrik, dan sanitasi. 

Baca: Pemerintah Akan Tingkatkan Kualitas Rumah Subsidi 

Memang, kata dia, pembangunan rumah bersubsidi ini mesti menghadapi sejumlah batasan, misalnya mengejar plafon tertentu. Tantangan lain adalah keterbatasan material yang ada di daerahnya. Sehingga akhirnya semua itu bakal berdampak pada kualitas bangunan. “Inilah yang akhirnya menjadi fokus kita sekarang. Tidak hanya mengejar kuantitas, tapi juga kualitas bangunan,” Lana berujar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari sisi konsumen, Lana mengatakan sebenarnya mereka memiliki hak untuk menolak dan tidak tanda tangan ketika melakukan akad kredit apabila memang kualitas rumah belum laik huni dari segi bangunan, lingkungan, serta prasarana dan sarana umum (PSU). “Tapi di samping itu, memang mereka tidak tahu kriteria rumah laik huni itu seperti apa. Nanti kami akan sosialisasikan ke masyarakat untuk digunakan sebagai referensi,” dia menambahkan.

Untuk memperbaiki permasalahan itu, pemerintah bakal membentuk tim untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas rumah bersubsidi tersebut. Selain itu, standar atau patokan minimum rumah bersubsidi yang perlu dibangun pengembang juga bakal dibuat. Dengan begitu, pemerintah ke depannya akan menerapkan sanksi terhadap pengembang yang kurang serius menggarap rumah bersubsidi.

“Juga akan ada kebijakan terkait dengan material, teknologi konstruksi, dan penyediaan tanah untuk rumah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Itu untuk menjaga harga tanah agar tidak naik,” tutur Lana.

CAESAR AKBAR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


5 Jalan Tol Terpanjang di Indonesia

12 Desember 2023

Foto udara kendaraan berjalan satu arah menuju Cikampek di Tol Cikopo-Palimanan, Jawa Barat, Kamis, 27 April 2023. Pada arus balik Lebaran 2023, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri masih akan memperpanjang skema rekayasa lalu lintas satu arah di km 414 Tol Kalikangkung hingga km 72 Tol Cikampek hingga Kamis, 27 April 2023 pukul 24.00 WIB. ANTARA/Rivan Awal Lingga
5 Jalan Tol Terpanjang di Indonesia

Indonesia mempunyai banyak jalan tol yang menghubungkan beberapa daerah, berikut 5 jalan tol terpanjang di Indonesia.


Tol Nirsentuh Diuji Coba Bulan Depan

9 November 2023

Lalu lintas kendaraan di ruas Gerbang TOL Cililitan, Jakarta (03/03/2022). Rencana Penerapan MLFF ( Multi Lane Free Flow ) sistem transaksi tol tanpa setop. akan implemetasikan desember 2022 dilakukan secara bertahap dan akan diterapkan secara penuh pada tahun 2023. // Faisal Ramadhan Magang Tempo
Tol Nirsentuh Diuji Coba Bulan Depan

Uji coba sistem transaksi tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Bali akan diadakan pada bulan Desember 2023.


Bantuan RLH untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kaltim Lampaui Target

3 Oktober 2023

Bantuan RLH untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kaltim Lampaui Target

Kalau dengan CSR bisa bangun 3.000 rumah layak huni, maka kemiskinan Kaltim akan turun tinggal 2 persen


Terkini: Mengapa Waduk Indonesia Tidak Capai 10 Persen Korea, KAI Tebar 73 Ribu Tiket Promo

1 Oktober 2023

Warga menyaksikan bendungan air usai pembukaan Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, 31 Agustus 2015. Warga dari berbagai daerah di Jawa Barat sengaja datang untuk melihat waduk terbesar ke dua di Indonesia. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Terkini: Mengapa Waduk Indonesia Tidak Capai 10 Persen Korea, KAI Tebar 73 Ribu Tiket Promo

Terkini: Mengapa Waduk Indonesia tidak mencapai 10 persen waduk di Korea, PT KAI tebar 73 tiket promo.


Sistem Penyediaan Air Minum Semarang Barat Rampung, Pasok Air Bersih untuk 70 Ribu Rumah Tangga

31 Juli 2023

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau rekonstruksi Jalan Raya Surakarta-Gemolong-Purwodadi di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Minggu, 23 Juli 2023. Jokowi mengajak Ganjar meninjau langsung proses rekonstruksi Jalan Raya Surakarta-Gemolong-Purwodadi yang sering dilalui Jokowi sejak kecil. Foto: Biro Pers Setpres/Laily Rachev
Sistem Penyediaan Air Minum Semarang Barat Rampung, Pasok Air Bersih untuk 70 Ribu Rumah Tangga

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelesaikan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat.


Jokowi Mulai Perbaiki Jalan Rusak Juni, PUPR Siapkan Anggaran Rp 14,6 Triliun

20 Mei 2023

Presiden Joko Widodo mengecek ruas Jalan Gunting Saga, Kabupaten Labuanbatu Utara, Sumatera Utara, yang rusak. Rabu, 17 Mei 2023. Setneg/Agus Suparto
Jokowi Mulai Perbaiki Jalan Rusak Juni, PUPR Siapkan Anggaran Rp 14,6 Triliun

Presiden Jokowi akan mulai memperbaiki jalan rusak di daerah pada Juni 2023. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siapkan Rp 14,6 tr


9 Ribu Toilet di 127 Rest Area Disediakan untuk Pemudik Lebaran

5 April 2023

Pekerja menyelesaikan pembuatan lajur tiga di sekitar rest area KM 130 ruas tol Cipali, Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 5 April 2023. Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan saat arus mudik Lebaran, PT Astra Tol Cipali menambah lajur sepanjang 4,5 km di tiga titik sekitar rest area tol Cikopo-Palimanan dan ditargetkan selesai pada H-10 Lebaran. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
9 Ribu Toilet di 127 Rest Area Disediakan untuk Pemudik Lebaran

Saat Lebaran tahun lalu, hanya ada sekitar 6 ribu toilet di 127 rest area jalan tol.


Viral Kucing Kokom Pegawai Baru Kementerian PUPR, Ini Jabatannya

8 Januari 2023

Kokom, kucing di Kementerian PUPR. Twitter/Kemenpu
Viral Kucing Kokom Pegawai Baru Kementerian PUPR, Ini Jabatannya

Kementerian PUPR menghebohkan publik lantaran memperkenalkan kucing bernama Kokom sebagai "pegawai baru"-nya di akun Twitternya.


Pasca-erupsi Semeru, Giliran Akses Jalan Gladak Perak Ambles karena Hujan

4 November 2022

Kondisi jalan ambles di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jumat, 4 November 2022. Jalan ambles memutus akses ke Gladak Perak yang sedang pembangunan ulang karena runtuh pasca-erupsi Semeru. Foto: Istimewa
Pasca-erupsi Semeru, Giliran Akses Jalan Gladak Perak Ambles karena Hujan

Gladak atau jembatan itu sudah pernah runtuh pascaerupsi Gunung Semeru 2021 dan kini sedang dalam pembangunan kembali.


MLFF Segera Gantikan E-Toll, Transaksi Lewat HP

19 Mei 2022

Pengendara roda empat melintas di jalur tol Cililitan, Jakarta, Kamis, 3 Maret 2022. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR akan menerapkan teknologi transaksi tol nirsentuh atau dikenal Multi Lane Free Flow (MLFF) rencana sistem pembayaran tersebut akan di uji coba pada 43 gerbang tol di pulau Jawa 2022. TEMPO/Febri
MLFF Segera Gantikan E-Toll, Transaksi Lewat HP

Sistem pembayaran jalan tol nirsentuh atau multi lane free flow (MLFF) yang menggantikan e-toll bakal diuji-cobakan pada akhir 2022.