Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Divestasi Freeport, BPJS Ketenagakerjaan Ditawari Investasi

image-gnews
Logo BPJS Ketenagakerjaan. wikipedia.org
Logo BPJS Ketenagakerjaan. wikipedia.org
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Agus Santoso bertemu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno di lantai 19 gedung Kementerian BUMN, Senin pekan lalu. Rini mengundang Agus terkait dengan divestasi saham Freeport.

“Ibu Rini menawari kami ikut investasi di Freeport,” kata Agus, kutip dari Majalah Tempo edisi Senin 21 Agustus 2017.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu lembaga yang diundang berpartisipasi mengeksekusi divestasi saham PT Freeport Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, ikhtiar pemerintah mencaplok saham Freeport Indonesia kian menguat. Fajar Harry Sampurno, deputi yang membawahkan sektor pertambangan, industri strategis, dan media, mengatakan Kementerian BUMN bahkan sudah memetakan lembaga yang akan mendukung upaya pemerintah mengambil jatah 51 persen divestasi saham Freeport. Salah satunya, BPJS Ketenagakerjaan.

Simak: Defisit Rp 3,6 T, Pemda Diwajibkan Bayar Iuran BPJS Kesehatan

Rencananya lembaga asuransi sosial itu bergabung ke Konsorsium Indonesia, yang di dalamnya terdapat PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Persero, Pemerintah Provinsi Papua, serta kabupaten yang wilayahnya beririsan dengan area kerja Freeport. Di dalam konsorsium itu, Inalum kebagian 55 persen saham, BPJS Ketenagakerjaan 25 persen, dan 20 persen pemerintah daerah. “Saat rapat dengan Bu Rini, Bu Ani (Menteri Keuangan Sri Mulyani) bilang skema itu sudah bagus,” ucap Fajar.

Konsorsium ini dibentuk setelah pendirian holding BUMN pertambangan, yang disiapkan mengambil divestasi saham Freeport, berlarut-larut. Seorang pejabat di Kementerian BUMN mengatakan mereka mengajak BPJS Ketenagakerjaan karena lembaga ini memiliki dana yang fantastis. “Dengan begitu, kami bisa meminjami pemerintah daerah sebagai modal mereka berpartisipasi di dalam konsorsium,” kata pejabat tersebut.

Rencana pemerintah melibatkan BPJS Ketenagakerjaan dalam divestasi saham Freeport sudah muncul sejak Januari tahun ini. Saat itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan Presiden Joko Widodo meminta lembaga dana pensiun pelat merah ikut mengeksekusi divestasi. Terutama lembaga yang punya dana kelolaan jumbo.

Saat ini pemerintah baru menguasai 9,36 persen saham Freeport Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, Freeport harus melepas sahamnya sampai 51 persen ke pemerintah Indonesia. Pembeli saham itu secara berurutan diprioritaskan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, baru badan usaha swasta nasional.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Santoso, peluang mereka ikut andil mengambil saham Freeport terbuka lebar karena investasi mereka ke penyertaan langsung masih sangat kecil. Sampai akhir Juli tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana Rp 290 triliun. Dari angka itu, BPJS Ketenagakerjaan menginvestasikan 82 persen atau Rp 238 triliun ke proyek-proyek pemerintah. Hanya 12 persen atau Rp 52 triliun mengucur ke swasta. Porsi investasi BPJS Ketenagakerjaan masih dikuasai surat utang, saham, deposito, dan reksa dana.

Agus mengungkapkan kepastian BPJS Ketenagakerjaan ikut serta tinggal menyesuaikan dengan regulasi dan kelayakan investasi. Dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, investasi berupa penyertaan langsung paling tinggi lima persen dari jumlah investasi. Sementara mengacu pada laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan per Juni 2016, investasi lembaga ini pada penyertaan langsung baru 0,06 persen.

Pemerintah, menurut Fajar, tidak mau mengulangi kesalahan divestasi saham Newmont. Saat itu PT Indonesia Masbaga Investama membeli 2,2 persen saham di Newmont dengan modal utang Newmont Ventures dengan jaminan saham. Pemerintah Nusa Tenggara Barat juga berkongsi dengan PT Multicapital, yang dimiliki Grup Bakrie, untuk membeli 24 persen saham bermodal pinjaman dari Credit Suisse, yang juga memakai agunan saham.

Saat berkunjung ke Tempo awal bulan ini, Sri Mulyani mengatakan divestasi saham Freeport sebesar 9,36 persen pada 1991 menggunakan pola yang serupa. “Dijual ke swasta, entah swasta itu pinjam uang dari mana. Akhirnya dibeli lagi oleh Freeport,” kata Sri Mulyani.

Fajar menuturkan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan akan memudahkan proses pengambilalihan saham Freeport. Tinggal Inalum yang akan memperluas kemampuan dananya melalui pembiayaan perbankan. Keduanya kemudian akan menyediakan pinjaman buat 20 persen saham porsi pemerintah daerah di konsorsium.

KHAIRUL ANAM | AYU PRIMASANDI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

7 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.


BPJS Ketenagakerjaan Apresiasi SRC Bantu Perlindungan Pekerja

3 hari lalu

BPJS Ketenagakerjaan Apresiasi SRC Bantu Perlindungan Pekerja

Sebanyak 22.685 orang telah mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui fitur Pojok Untung di aplikasi AYO Toko by SRC.


Penolakan Klaim BPJS Ketenagakerjaan Transpuan Dipersoalkan

12 hari lalu

Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan.
Penolakan Klaim BPJS Ketenagakerjaan Transpuan Dipersoalkan

Komunitas untuk BPJS Tenaga Kerja (JKU BPJS TK) menyebut banyak klaim transpuan lansia miskin yang ditolak BPJS.


Pemerintah Didesak Penuhi Hak BPJS Ketenagakerjaan Transpuan

12 hari lalu

Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Didesak Penuhi Hak BPJS Ketenagakerjaan Transpuan

Komunitas untuk BPJS Tenaga Kerja meminta pemerintah untuk memenuhi hak BPJS Tenaga Kerja kelompok transpuan dan minoritas.


Kahitna dan Musisi Anggota FESMI Resmi Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

24 hari lalu

Kahitna dalam acara penyerahan simbolis kartu fisik BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek). Foto: Instagram/@ywpiano
Kahitna dan Musisi Anggota FESMI Resmi Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Kahitna, Yovie & Nuno, HiVi, dan musisi anggota Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI) resmi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.


Pemerintah Berikan Santunan Rp 2,6 Miliar untuk 44 Petugas Ad Hoc Pemilu yang Meninggal dan Kecelakaan

30 hari lalu

(Dari kiri) Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko MPK, Jakarta Pusat pada Senin, 19 Februari 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pemerintah Berikan Santunan Rp 2,6 Miliar untuk 44 Petugas Ad Hoc Pemilu yang Meninggal dan Kecelakaan

Pemerintah memberikan santunan kepada 44 ahli waris petugas ad hoc Pemilu 2024 yang meninggal dan mengalami kecelakaan kerja.


Top 3 Metro: Janji AHY Berpihak ke Rakyat Kecil Melawan Mafia Tanah, BPJS Ketenagakerjaan Gugat Penunggak Iuran Rp 153,9 Juta

31 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan sertifikat tanah secara langsung kepada masyarakat di Kota Manado, Sulawesi Utara. ANTARA/HO-Kementerian ATR/BPN
Top 3 Metro: Janji AHY Berpihak ke Rakyat Kecil Melawan Mafia Tanah, BPJS Ketenagakerjaan Gugat Penunggak Iuran Rp 153,9 Juta

Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan tantangan terbesarnya adalah penyerobotan lahan oleh mafia tanah.


BPJS Ketenagakerjaan Gugat Lembaga Kursus Bahasa Inggris yang Menunggak Iuran Rp 154,9 Juta

32 hari lalu

Ilustrasi pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Tempo/Tony Hartawan
BPJS Ketenagakerjaan Gugat Lembaga Kursus Bahasa Inggris yang Menunggak Iuran Rp 154,9 Juta

Gugatan terhadap perusahaan yang menunggak iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ke PN Semarang itu yang pertama kali pada 2024.


Anggota KPPS di Tangsel Meninggal, Korban Punya Penyakit Asma

36 hari lalu

Petugas kesehatan saat memeriksa tensi darah pada warga saat mendaftar sebagai calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemilihan Umum (KPPS) di Kelurahan Paseban, Jakarta, Senin, 11 Desember 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Anggota KPPS di Tangsel Meninggal, Korban Punya Penyakit Asma

KPU Tangsel telah menyampaikan bela sungkawanya atas berpulangnya anggota KPPS itu dan sedang mengurus uang santunan kematiannya.


Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan: Cara dan Syarat Klaim JHT

50 hari lalu

Layanan Tanpa Kontak Fisik (LAPAK ASIK) di BPJAMSOSTEK.
Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan: Cara dan Syarat Klaim JHT

Berikut cara dan syarat klaim JHT melalui platform online BPJS Ketenagakerjaan yang disebut "Lapak Asik."