TEMPO.CO, Klaten - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kewalahan menjawab pertanyaan puluhan wartawan yang mengerumuninya seusai acara diseminasi dan sharing session optimalisasi dana desa di Gedung Banyu Panguripan, kantor Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Rabu sore, 23 Agustus 2017.
"Kalian menanyakan sesuatu yang (tidak bisa dijawab) dalam waktu setengah menit. Nanti aja, ya," kata Sri Mulyani saat Tempo menanyakan alasan pemerintah menyetujui alokasi anggaran pembangunan gedung baru dan Alun-alun Demokrasi di DPR.
Dengan pengawalan ketat, Sri Mulyani pun bergegas menuju mobil hitam yang hendak mengantarkannya kembali ke Yogyakarta.
Baca juga:
Anggaran Gedung Baru DPR, Sri Mulyani: Tunggu Reaksi Masyarakat
Di akhir pidatonya di hadapan seratusan kepala desa dari Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Sri Mulyani sempat menjabarkan nota keuangan APBN 2018. "Bapak Presiden sudah menyampaikan di DPR, jumlah anggaran yang akan dibelanjakan pada 2018 sebanyak Rp 2.204 triliun," kata Sri Mulyani.
Dari anggaran Rp 2.204 triliun itu, Sri Mulyani berujar, Rp 292 triliun di antaranya untuk program pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, seperti Program Keluarga Harapan, subsidi beras, dan Kartu Indonesia Sehat. Sedangkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 409 triliun.
Baca pula:
Mahfud Md Sarankan Jokowi Menolak Pembangunan Gedung Baru ...
"Transfer ke daerah Rp 761 triliun. Sebagian untuk dana alokasi umum provinsi dan kabupaten/kota, dana bagi hasil, dana alokasi khusus fisik, dan lain-lain," ujar Sri Mulyani. Adapun anggaran untuk pembangunan pertanian, perikanan, dan pariwisata dialokasikan Rp 35 triliun.
Sri Mulyani mengklaim dari keseluruhan belanja pemerintah pada 2018, sekitar 25 persennya untuk pembangunan yang dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat. "Kami hanya mengelola untuk bisa membelanjakan itu. Uangnya kami kumpulkan dari pajak," katanya.
DINDA LEO LISTY
