Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemendagri Minta 3 Daerah Ini Seragamkan Konsep Smart City

image-gnews
Plt Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono. ANTARA
Plt Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementrian Dalam Negeri mendorong setiap daerah di Indonesia untuk bersiap melaksanakan tata kota dengan konsep Smart City. "Smart City adalah kunci sukses untuk membentuk Indonesia  Smart Nation," Kata Soni Sumarsono selaku Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri.

Demi menyukseskan program tersebut pemerintah pusat telah menyusun rancangan Peraturan Presiden yang berisikan tentang regulasi dari penyeragaman Kota Cerdas, mengingat ada banyak wilayah yang telah mengklaim melaksanakan program tersebut, sehingga mendesak, namun Soni juga mengingatkan bahwa peraturan ini hanya bersifat instruksi tanpa ada pemaksaan bagi setiap daerah untuk melaksanakannya.

Baca juga:

Bappenas: Smart City Bukan Hanya Soal IT, tapi Juga Sanitasi

Menurut Soni, Kemendagri hanya bisa memberikan instruksi sehingga tidak ada pemaksaan, Penyeragaman ini dilakukan dikarenakan perkembangan yang ada di daerah hingga mulai timbul perusahaan ataupun instansi yang siap memberikan pendampingan dalam pembentukan Smart City, yang tidak jelas asalnya. Sehingga membuat pemerintah yang ada di daerah menjadi bingung.

"Untuk daerah yang sudah mengembangkan seperti Surabaya, Bandung, Jakarta, tidak sama. Sehingga pemerintah pusat memberikan fasilitas untuk mengembangkan konsep Smart City sebagai upaya penyeragaman,” kata Soni.

Dalam acara Dialog yang bertajuk ‘Menembus Batas Komunikasi, Membangun Indonesia’ Hasilkan Rekomendasi Payung Hukum Nasional dan Panduan Pengembangan Smart City, Soni didampingi oleh Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, Kedeputian Bidang Lembaga dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Imam Mahdi dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Erwan Agus Purwanto yang semuanya juga ikut terlibat dalam penulisan draf perppu tersebut.

Soni juga mengharapkan bahwasanya kunci kesuksesan dari program Smart City adalah adanya upaya untuk saling besinergi dengan kerjasama antar daerah untuk mengembangkan inovasi Smart City.

“Maka saya berharap untuk untuk setiap daerah agar bisa bersinergi, bukan berkompetensi, untuk membangun Smart City karena ini bukan hanya untuk kepentingan daerahnya saja," tutur Soni. Dia pun menambahkan adanya pembelajaran bersama dalam mencapai konsep tersebut agar program pemerintah ini dapat berjalan dengan sukses.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Daerah yang sudah sukses mengembangkan inovasi smart city di daerahnya harus mau membagi ilmunya sehingga dapat bermanfaat bagi daerah lain. Sebaliknya daerah yang masih harus meningkatkan layanan publiknya juga tak boleh enggan mengambil pelajaran dari daerah laina” kata Soni

Dia mengakui bahwasanya Smart City dapat memberi kemudahan dalam upaya pelayanan masyarakat melalui sistem yang salin terkoneksi, sehingga menurutnya di era modern ini transparansi dapat terlaksanakan seiring dengan perkembangan teknolog sehingga dapat menjadi fondasi terbentuknya Smart Nation.

Soni menuturkan Pemerintah membuka pintu baik dari kalangan akademisi, bisnis, pemerintah dan komunitas dengan maksud mengumpulkan masukan tentang pembangunan dan pengelolaan Smart City. 

“Kita berbicara ekosistem secara nasional dengan standar tertentu namun tetap memuat kearifan lokal dengan melihat kesiapan masyarakat, infrastruktur dan tentunya lembaga pendidikan untuk dapat mengimplementasikannya sehari-hari,” ujar mantan Plt Gubernur Jakarta itu.

ALAMIN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

16 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali


AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

22 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.


Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

30 hari lalu

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan


Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

31 hari lalu

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.


Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

35 hari lalu

Terdakwa mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekjen Kemendagri, Dudy Jocom menjawab pertanyaan wartawan setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 6 Agustus 2018. Dudy Jocom diperiksa untuk pengembangan penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Kampus IPDN di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011 dengan pagu anggaran sebesar Rp 127,8 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan


Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

50 hari lalu

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia


Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memimpin sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.


Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia (kedua kanan) bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang (kedua kiri), Saan Mustopa (kanan), dan Syamsurizal (kiri) saat memimpin rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.


Taliban Minta Masyarakat Internasional Bersabar soal Pendidikan Perempuan di Afghanistan

5 September 2023

Suasana ruang kelas di Universitas Avicenna setelah Afghanistan jatuh ke tangan Taliban di Kabul, Afghanistan, 6 September 2021. Terjadi perbedaan kondisi kelas universitas di bawah pemerintahan Taliban, yaitu dengan memberikan tirai sebagai sekat untuk memisahkan tempat duduk mahasiswa laki-laki dan perempuan. Social media handout/via REUTERS.
Taliban Minta Masyarakat Internasional Bersabar soal Pendidikan Perempuan di Afghanistan

Taliban mendesak agar masyarakat internasional bersabar terkait pendidikan untuk anak perempuan di Afghanistan


Inilah 10 Profil Pj Gubernur yang akan Dilantik Presiden Jokowi

5 September 2023

PJ Gubernur DKI Heru Budi menerima penghargaan sebagai pemenang Tim Pengendali Inflasi Daerah oleh Presiden Joko Widodo saat Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis 31 Agustus 2023. TEMPO/Subekti.
Inilah 10 Profil Pj Gubernur yang akan Dilantik Presiden Jokowi

Jokowi menunjuk 10 penjabat atau Pj gubernur untuk menggantikan para gubernur yang habis masa jabatannya per 5 September 2023. Berikut profil mereka.