Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Surat Terbuka Peraih Nobel Kritik Aung San Suu Kyi Soal Rohingya  

image-gnews
Aung San Suu Kyi. AP/Khin Maung Win
Aung San Suu Kyi. AP/Khin Maung Win
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 13 peraih Nobel dan 10 tokoh dari berbagai profesi mengirim surat terbuka ke Dewan Keamanan PBB untuk mengkritik pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi dalam menyelesaikan masalah etnis minoritas Rohingya dan mengingatkan tentang tragedi pembasmian etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Surat terbuka ditandatangani 13 peraih Nobel yakni Muhammad Yusuf, Uskup Desmond Tutu, Malala Yousafzai, Jose Ramos Horta, Tawakul Karman, Shirin Ebadi, Betty Williams, Mairead Maguire, Oscar Arias, Jody Willliams, Leymah Gbowee, Sir Richard J. Roberts, dan Elizabeth Blackburn.

Baca: Kantor Suu Kyi Tuding LSM Internasional Danai Milisi Rohingya

Adapun 10 tokoh itu adalah Emma Bonino, Arianna Huffington, Sir Richard Branson, Paul Polman, Mo Ibrahinm, Richard Curtis, Alaa Murabit, Jochen Zeitz, Kerry Kennedy, dan Romano Prodi.

Dalam surat terbuka mereka, yang diunggah di Guardian, 1 September 2017,  peraih Novel dan aktivis itu menyatakan serangan militer Myanmar telah membunuh ratusan orang termasuk anak-anak, pemerkosaan terhadap perempuan, pembakaran rumah dan penangkapan terhadap warga sipil secara semena-mena.

"Akses organisasi bantuan kemanusian hampir sepenuhnya ditolak, menciptakan krisis kemanusiaan yang sangat mengerikan di kawasan yang sudah sangat melarat," tulis surat terbuka itu.

Baca: Myanmar Tolak Tim PBB Pencari Fakta Rohingya

"Sejumlah pakar internasional telah mengingatkan potensi genosida. Yang terjadi baru-baru ini menandai tragedi masa lalu_Rwanda, Darfur, Bosnia, Kosovo. Jika kita gagal mengambil tindakan, jika mereka tidak tewas ditembak, maka orang-orang itu tewas akibat menderita kelaparan parah."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Para peraih Nobel dan tokoh serta aktivis ini menilai pemerintah Myanmar bertindak sangat tidak proporsional dalam menyelesaikan masalah Rohingya.

Rohingya sebagai etnis minoritas memiliki populasi 1 juta orang di Myanmar. Mereka hidup sudah beberapa generasi di Myanmar, tapi mereka diperlakukan seperti imigran gelap dan kewarganegaraannya ditolak. Mereka telah mengalami persekusi bertahun-tahun oleh pemerintah dan kelompok nasionalis Budha.

Baca: Bertemu Utusan PBB, Suu Kyi: Istilah Rohingya Tak Digunakan

Bentrokan berdarah yang diawali serangan kelompok pemberontak Rohingya ke sedikitnya 30 kantor polisi dan beberapa markas tentara di Rakhine, Myanmar, dibalas oleh militer Myanmar dengan operasi militer yang dinamai menumpas ekstrimis.

Bentrokan yang diklaim terburuk sejak 5 tahun terakhir, membuat gelombang pelarian etnis Rohingya ke perbatasan Bangladesh. Dan mereka tewas saat menyeberang ke Bangladesh terutama anak-anak dan perempuan.

Para aktivis HAM dan lembaga kemanusiaan internasional menilai Aung San Suu Kyi i tidak tegas bersikap atas penderitaan yang dialami Rohingya. Baru-baru ini malah kantor penasehat putri Jenderal Aung San, tokoh reformasi Myanmar, ini  menuding LSM internasional mendanai milisi Rohingya.

GUARDIAN | MARIA RITA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menlu Cina Sindir Sikap Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB

18 jam lalu

Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 18 April 2024. Wang Yi melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo usai Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, melawat ke China pada awal April lalu dan bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping. Keduanya berbagi pandangan mengenai kedamaian regional dan berkomitmen untuk mempererat hubungan. TEMPO/Subekti.
Menlu Cina Sindir Sikap Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB

Menteri Luar Negeri Cina menyindir sikap Amerika Serikat yang kerap memveto resolusi Dewan Keamanan PBB tentang gencatan senjata di Gaza.


Indonesia dan Cina Dukung Keanggotaan Penuh Palestina di PBB

19 jam lalu

Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi dan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat konferensi pers di gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat pada Kamis, 18 April 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Indonesia dan Cina Dukung Keanggotaan Penuh Palestina di PBB

Menlu Indonesia dan Cina menyatakan dukungan terhadap keanggotaan penuh Palestina di PBB.


DK PBB akan Putuskan Keanggotaan Penuh Palestina Hari ini, AS Ancam Veto?

22 jam lalu

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berbicara dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang penerapan Pasal 99 piagam PBB untuk mengatasi krisis kemanusiaan di tengah konflik antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas di markas besar PBB di New York City, AS, 8 Desember 2023. REUTERS/Shannon Stapleton
DK PBB akan Putuskan Keanggotaan Penuh Palestina Hari ini, AS Ancam Veto?

AS secara aktif berupaya mencegah rancangan resolusi yang mendukung pemberian keanggotaan penuh di Dewan Keamanan PBB untuk Palestina.


Amerika Serikat Klaim Keanggotaan Penuh PBB Tak akan Bantu Palestina Jadi Negara

1 hari lalu

Duta Besar AS yang baru untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Linda Thomas-Greenfield, mengadakan konferensi pers untuk menandai dimulainya kepresidenan AS di Dewan Keamanan PBB untuk bulan Maret, di markas besar PBB di New York, AS, 1 Maret 2021. [REUTERS / Mike Segar]
Amerika Serikat Klaim Keanggotaan Penuh PBB Tak akan Bantu Palestina Jadi Negara

Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB menilai keanggotaan penuh PBB tidak akan membantu Palestina memperoleh status kenegaraan.


Komite PBB Tidak Dapat Menyetujui Upaya Palestina untuk Jadi Anggota Penuh

1 hari lalu

Pandangan umum selama proses pemungutan suara pada pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang konflik antara Israel dan Hamas di markas besar PBB di New York, AS, 16 Oktober 2023. REUTERS/Andrew Kelly
Komite PBB Tidak Dapat Menyetujui Upaya Palestina untuk Jadi Anggota Penuh

Komite PBB yang mempertimbangkan permohonan Otoritas Palestina untuk menjadi anggota penuh "tidak dapat membuat rekomendasi dengan suara bulat".


Cina Puji Iran, Percaya Teheran Mampu Tangani Situasi dengan Israel

2 hari lalu

Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi berjabat tangan dengan Menlu Palestina Riyad Al-Maliki, disaksikan antara lain Menlu Retno Marsudi sebelum sesi foto di Diaoyutai State Guesthouse di Beijing, 20 November 2023. REUTERS/Florence Lo/Poo
Cina Puji Iran, Percaya Teheran Mampu Tangani Situasi dengan Israel

Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi membahas situasi di Timur Tengah dengan timpalannya dari Iran, Hossein Amir-Abdollahian, di tengah ketegangan meningkat dengan Israel.


Dewan Keamanan PBB Dianggap Lambat Terapkan Sanksi ke Israel

3 hari lalu

Dewan Keamanan PBB Dianggap Lambat Terapkan Sanksi ke Israel

Dewan Keamanan PBB lambat dalam memberikan respon atas konflik Israel - Iran sehingga Iran tidak melanggar perjanjian internasional apapun


Israel dan Iran Saling Tuding dalam Sidang Darurat Dewan Keamanan PBB

3 hari lalu

Israel dan Iran Saling Tuding dalam Sidang Darurat Dewan Keamanan PBB

Israel dan Iran saling saling tuding dalam sidang darurat Dewan Kemanan PBB pada Ahad sebagai ancaman utama bagi perdamaian di Timur Tengah.


Serangan Iran ke Israel, Rusia Khawatirkan Eskalasi Timur Tengah

3 hari lalu

Warga Iran merayakan di jalan, setelah serangan IRGC terhadap Israel, di Teheran, Iran, 14 April 2024. Majid Asgaripour/WANA
Serangan Iran ke Israel, Rusia Khawatirkan Eskalasi Timur Tengah

Rusia khawatir terjadinya eskalasi ketegangan di Timur Tengah setelah serangan Iran ke Israel pada 14 April 2024.


Kementerian Luar Negeri Desak Dewan Keamanan PBB Bertindak atas Situasi di Timur Tengah

3 hari lalu

Kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jln. Pejambon, Jakarta. Sumber: Suci Sekar/Tempo
Kementerian Luar Negeri Desak Dewan Keamanan PBB Bertindak atas Situasi di Timur Tengah

Kementerian Luar Negeri sangat prihatin atas eskalasi situasi keamanan di Timur Tengah menyusul Iran dan Israel yang sedang berkonflik.