Krisis Rohingya, Tim Pencari Fakta PBB Minta Myanmar Kooperatif

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Pencari Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Myanmar, Marzuki Darusman meminta Pemerintah Myanmar bisa bekerja sama dengan Tim Pencari Fakta untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi tentang orang orang Rohingya.  

"Kami berharap Pemerintah Myanmar dapat bekerjasama sebaik-baiknya membantu Tim Pencari Fakta agar dapat mencari fakta mengenai perkembangan-perkembangan ini," ucap Marzuki  saat koferensi pers, Minggu, 2 September 2017.

Baca juga: PKS Tunggu Pernyataan Jokowi Terkait Rohingya

"TPF melaksanakan tugasnya dengan pikiran terbuka dan tidak ada prasangka yang kami gunakan untuk melakukan penelitian. Ini penelitian yang terbuka dan diarahkan oleh fakta-fakta di lapangan," kata dia.

TPF ingin memastikan fakta tentang bagaimana skala kejadian atau dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di sana. Pencari fakta ini juga tertuju kepada akuntabilitas terhadap lembaga atau individu yang bertanggung jawab atas kejadian itu.

Baca juga: SBY Minta Aung San Suu Kyu Segera Atasi Krisis Rohingya

"Fakta-fakta yang dikumpulkan sesuai dengan fakta di lapangan dan juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah," kata dia.

Ia mengatakan pada 18 September 2017, Tim Pencari Fakta yang dibentuk pada Maret 2017 tersebut akan melapor secara lisan kepada Dewan HAM PBB tentang metodologi atau bagaimana tim pencari fakta melakukan tugasnya di lapangan.

"Apa yang saya jelaskan tadi adalah merupakan pratinjau agar media dapat memahami kedudukan dan ruang tugas Tim Pencari Fakta," pungkas dia.

Baca juga: Bahas Nasib Rohingya, Menteri Retno ke Myanmar

Marzuki menjelaskan Tim Pencari Fakta ini bertugas untuk melakukan pencarian fakta mengenai dugaan-dugaan pelanggaran HAM di Myanmar. Sebelumnya, Pemerintah Myanmar sempat menolak Tim Pencari Fakta dari PBB untuk melakukan kegiatannya di Myanmar.

Marzuki mengungkapkan Tim Pencari Fakta dibutuhkan untuk bekerja dengan cepat. Hal ini disebabkan peningkatan konflik yang terjadi di Rakhine State, Myanmar.

Baca juga: Muhammadiyah Minta Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi Dicabut

"Bahwa telah terjadi eskalasi yang sangat cepat, memerlukan percepatan dari Tim Pencari Fakta untuk mengirim tim peneliti ke lapangan dalam waktu dua minggu ini," ucap Marzuki.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan, pemerintah Indonesia seharusnya mendesak pemerintah Myanmar untuk mengizinkan Tim Pencari Fakta yang dibentuk Dewan HAM PBB pada Maret 2017 untuk mengungkap kebenaran, menuntut tanggung jawab para pelaku kejahatan HAM dan menjamin keadilan bagi para korban.

SYAFIUL HADI | ANTARA