Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rohingya, Minoritas yang Paling Dipersekusi di Dunia

image-gnews
Pengungsi Rohingya melintasi jalanan berlumpur setelah melewati perbatasan Bangladesh-Myanmar di Teknaf, Bangladesh, 3 September 2017. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Pengungsi Rohingya melintasi jalanan berlumpur setelah melewati perbatasan Bangladesh-Myanmar di Teknaf, Bangladesh, 3 September 2017. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Iklan

TEMPO.CO, Yangoon— Warga minoritas Muslim Rohingya kembali menjadi tajuk utama di media massa menyusul operasi militer terbaru Myanmar yang memaksa 90 ribu penduduknya lari ke Bangladesh selama sepekan terakhir.

1. Siapa Muslim Rohingya?

Mereka adalah kaum minoritas Muslim yang menggunakan etnis bahasa Rohingya —bahasa yang mirip dengan bahasa Bengali. Mereka tinggal di Rakhine (sebelumnya disebut Arakan), negara bagian termiskin di Myanmar . Mereka berjumlah sekitar satu juta orang dari total 50 juta penduduk Myanmar.

Saat ini sekitar 140.000 warga Rohingya tinggal di kamp konsentrasi di Rakhine dan tak bisa bebas bepergian tanpa izin pemerintah setempat.

Organisasi Nasional Rohingya Arakan (ARNO) menyatakan bahwa orang-orang ini telah bermukim di Myanmar sejak abad ke-15. Nenek moyang mereka berasal dari bangsa Arab, Moor, Pathan, Moghul, Bengali, dan beberapa orang Indo-Mongoloid.

Sedangkan ahli sejarah dan warga Myanmar menuding warga Rohingya merupakan imigran yang dibawa penjajah Inggris dari Bangladesh.

2. Mengapa Rohingya tak diakui pemerintah Myanmar?

Pada 1982, pemerintah Myanmar mengeluarkan undang-undang yang menyatakan bahwa rakyatnya adalah warga yang telah menetap di negara tersebut sebelum kemerdekaan pada 1948. Dalam undang-undang itu hanya 135 etnis yang diakui.

Kelompok minoritas yang ingin secara resmi diakui harus menunjukkan dokumen sebagai bukti bahwa nenek moyang mereka hidup di Myanmar (dulu disebut Burma) sebelum 1823.

Warga Rohingya mengklaim bahwa leluhur mereka telah tinggal di Myanmar sejak ratusan tahun yang lalu. Namun, mereka tidak memiliki dokumentasi yang tepat untuk membuktikan klaim tersebut karena kerap ditolak pemerintah sejak dulu.

Pada 2014, Myanmar membuat sebuah rencana kontroversial untuk memecahkan masalah ini: Pemerintah akan memberikan kewarganegaraan bagi kaum Rohingya jika mereka mengubah etnis mereka sebagai Bangladeshi atau warga Bangladesh.

Ini berarti pengakuan bahwa kelompok ini adalah ilegal di negara itu, sebuah ide yang ditolak oleh sebagian besar komunitas Rohingya.

3. Persekusi terhadap Rohingya akibat tak diakui

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Karena dianggap sebagai pendatang haram meski telah hidup di Myanmar selama beberapa generasi, warga Rohingya  kesulitan untuk memenuhi hak mereka memperoleh pendidikan, bekerja, bepergian, menikah, beribadah hingga mendapat layanan kesehatan.

Mereka tak dapat memilih dalam pemilu, dipilih menjadi wakil rakyat atau pejabat pemerintah hingga berprofesi di dunia medis maupun hukum. Dan meski dapat melalui tes kewarganegaraan, status mereka adalah naturalisasi hal yang ditentang Rohingya.

Bahkan pada Oktober 2012, presiden Myanmar saat itu, Thein Sein meminta PBB untuk merelokasi warga Rohingya ke negara lain. “Kami akan mengurus warga kami, tapi Rohingya masuk ke Myanmar secara ilegal dan kami tak bisa menerima mereka di sini.”

4. Mengapa Rohingya lari dari Myanmar?

Rohingya mengalami diskriminasi selama beberapa dekade terakhir, yang mengakibatkan mereka berupaya melarikan diri dari Myanmar. Sebuah laporan New York Times menyatakan bahwa “mereka telah ditolak kewarganegaraan dan diusir dari rumah mereka, tanah mereka disita, dan mereka diserang oleh militer”.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan mengakui bahwa masyarakat Rohingnya sebagai salah satu kaum minoritas yang paling teraniaya di dunia.

Sebuah insiden besar melibatkan mereka terjadi pada 2012, ketika umat Islam Rohingya dituduh terlibat dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang wanita Budha di Myanmar. Hal ini mengakibatkan serangkaian serangan sektarian antara umat Buddha di Rakhine dan Muslim Rohingya. Sebuah laporan mengatakan sedikitnya 90 orang tewas dan 3.000 rumah hancur akibat kekerasan tersebut.

Pemerintah Myanmar bertindak dengan membatasi 140 ribu Rohingya dalam sebuah kamp pengungsian yang dibatasi dengan kawat berduri. Kamp-kamp tersebut menerima sumber makanan dan bantuan medis yang sangat minim, sehingga mengakibatkan kelaparan dan penyakit, bahkan kematian. Polisi setempat juga melarang Rohingya meninggalkan kamp.

Kondisi yang sangat tak manusiawi ini membuat warga Rohingya tak tahan lagi dan memilih pergi ke sejumlah negara seperti Bangladesh dan Malaysia. UNHCR mencatat sejak 2012 sebanyak 110 ribu warga Rohingya lari ke Thailand, Filipina dan Malaysia.

Tiga bulan pertama 2015 bahkan pengungsi Rohingya atau manusia perahu mencapai 50 ribu orang atau dua kali lipat dari periode yang sama tahun sebelumnya.

AL JAZEERA | THE NEW YORK TIMES | SITA PLANASARI AQUADINI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dubes Jose: Rusia Mitra Tepat untuk Kembangkan PLTN di Indonesia

9 jam lalu

Duta Besar RI untuk Federasi Rusia, Jose Tavares. ANTARA/HO-KBRI Moskow.
Dubes Jose: Rusia Mitra Tepat untuk Kembangkan PLTN di Indonesia

BUMN energi nuklir Rusia, Rosatom, telah sejak lama menawarkan kerja sama pengembangan PLTN ke Indonesia


Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar

2 hari lalu

Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.


Bentrok di Rakhine, MER-C Minta Rumah Sakit Tak Diusik Pihak Bertikai Myanmar

3 hari lalu

Seorang pria memegang perangkat rakitan selama protes menentang kudeta militer, di Yangon, Myanmar, Sabtu, 27 Maret 2021. REUTERS / Stringer
Bentrok di Rakhine, MER-C Minta Rumah Sakit Tak Diusik Pihak Bertikai Myanmar

Ketua Presidium MER-C berharap Rumah Sakit Indonesia di Rakhine menjadi tempat netral di tengah konflik bersenjata Myanmar.


Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

3 hari lalu

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih melalui kudeta pada 1 Februari 2021, memimpin parade tentara pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. REUTERS/Stringer
Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

Junta Myanmar mengumumkan bahwa pemilu Myanmar berikutnya berpotensi tak diselenggarakan secara nasional.


Kapal Tenggelam, Puluhan Pengungsi Rohingya Diselamatkan Nelayan Aceh dan Tim SAR

8 hari lalu

Dua orang anak bermain di lokasi  kapal mengangkut imigran etnis Rohingya yang mendarat di pantai desa  Ie Meule, kecamatan Suka Jaya, Pulau Sabang, Aceh, Sabtu 2 Desember 2023.  Sebanyak 139 imigran etnis Rohingya terdiri dari laki laki,  perempuan dewasa dan anak anak menumpang kapal kayu kembali mendarat di Pulau Sabang, sehingga total jumlah imigran di Aceh tercatat  sebanyak 1.223 orang. ANTARA FOTO/Ampelsa
Kapal Tenggelam, Puluhan Pengungsi Rohingya Diselamatkan Nelayan Aceh dan Tim SAR

Nelayan Indonesia dan tim SAR pada Rabu 20 Maret 2024 berjuang menyelamatkan puluhan warga Rohingya setelah air pasang membalikkan kapal mereka


Rumah Aung San Suu Kyi di Myanmar Dilelang, Tapi Tak Ada yang Menawar

9 hari lalu

Rumah Aung San Suu Kyi yang sekarang kosong terlihat di tepi danau Inya Yangon, 4 Juli 2009. REUTERS/Louis Charbonneau
Rumah Aung San Suu Kyi di Myanmar Dilelang, Tapi Tak Ada yang Menawar

Rumah besar di tepi danau tempat pemimpin demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi menghabiskan bertahun-tahun sebagai tahanan rumah dilelang pada Rabu


Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

12 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ridwan Kamil saat meninjau proyek Tol IKN seksi 3A di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023. Tol IKN yang menghubungkan Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan jarak 57 kilometer itu telah mencapai progres 55 persen. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

Ridwan Kamil pernah ingatkan Jokowi, IKN harus layak huni dan manusiawi jangan sampai gagal seperti pemindahan ibu kota baru di beberapa negara.


Ditunjuk Jokowi Jadi Kurator IKN, Ridwan Kamil Belajar dari Kegagalan Malaysia dan Myanmar

14 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 3 November 2023. Mensesneg Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN, dan Ridwan Kamil turut serta dalam obrolan pagi di tengah rindang pepohonan IKN tersebut. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ditunjuk Jokowi Jadi Kurator IKN, Ridwan Kamil Belajar dari Kegagalan Malaysia dan Myanmar

Ridwan Kamil mengatakan bahwa IKN harus menjadi kota yang layak huni dan manusiawi, menghindari terulangnya kegagalan Malaysia dan Myanmar


Profil Myanmar, negara yang terletak paling utara di ASEAN

23 hari lalu

Myanmar/Unsplash
Profil Myanmar, negara yang terletak paling utara di ASEAN

Profil Myanmar yang merupakan negara kawasan Asia Tenggara yang terletak di utara sebagai anggota ASEAN.


Komisi Tinggi HAM PBB: Akses Junta Myanmar terhadap Senjata dan Uang Harus Diputus

28 hari lalu

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk berbicara saat konferensi pers di Amman, Yordania 10 November 2023. REUTERS/Alaa Al Sukhni
Komisi Tinggi HAM PBB: Akses Junta Myanmar terhadap Senjata dan Uang Harus Diputus

Komisi Tinggi HAM PBB menyoroti isu yang masih berlangsung di Myanmar, yaitu kekuasaan junta Myanmar dan persekusi etnis Rohingya.