TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nainggolan mengatakan dana parpol yang ideal adalah Rp 10 ribu per suara sah. Dana tersebut digunakan untuk operasional dan pendidikan politik kader partai.
"Yang ideal Rp 10 ribu untuk operasional dan pendidikan politik saja," kata Pahala seusai diskusi tentang sistem integritas parpol di DPP Partai Nasdem, Menteng, Jakarta, Rabu, 13 September 2017.
Baca juga: Penjelasan Sri Mulyani Mengenai Kenaikan Dana Parpol
Saat ini pemerintah memutuskan pemberian dana parpol adalah Rp 1.000 per suara sah, naik dari sebelumnya yakni Rp 108. Pahala mengatakan hal tersebut tak masalah karena memang disesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah.
Kedatangan KPK ke DPP Nasdem adalah untuk mengajak kerja sama dalam menciptakan sistem integritas partai. Sebab, pelibatan parpol dalam pencegahan korupsi dianggap sangat penting.
Baca juga: Dana untuk Parpol Naik, Sri Mulyani: Jangan Perkaya Diri Sendiri
Dia mencontohkan rendahnya pelaporan harta kekayaan anggota DPRD se-Indonesia yang hanya sekitar 28 persen. Jika partai mengeluarkan surat yang mewajibkan anggotanya melaporkan harta kekayaan, kata Pahala, maka persoalan tersebut bisa selesai.
Pahala mengatakan partai adalah pilar yang tidak boleh diabaikan dalam upaya pencegahan korupsi. Karena itu, KPK dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melakukan penelitian pada 2014 untuk mengidentifikasi apa saja yang harus diperkuat oleh partai.
Baca juga: Mendagri Sebut Dana Partai Politik Bisa Dinaikkan, asal...
Hasilnya, yang dibutuhkan partai mencakup empat hal, yaitu keuangan harus transparan, etiknya harus ada dan diberlakukan, sistem rekruitmen harus terbuka, serta kaderisiasi yang transparan.
Sejauh ini KPK telah berkunjung ke enam parpol untuk menjalin kerja sama penciptaan integritas partai, yaitu PDIP, Gerindra, Hanura, PKB, Nasdem, dan Demokrat. KPK akan mengajak empat parpol lagi. "Ini cuma masalah jadwal saja, kok. Intinya KPK datang menawarkan kerja sama," kata Pahala.
Baca juga: Sri Mulyani: Usulan Dana Parpol Rp 1.000 Dekati Kajian KPK
Kerja sama tersebut akan melibatkan sekolah kader yang dimiliki parpol dalam pelatihan bagi kader maupun calon kepala daerah. Untuk kader pemula, kata Pahala, pelatihan kader akan berisi training for trainers. KPK akan memberikan pelatihan langsung bagi kader pemula dengan materi integritas, serta menyiapkan modul dan fasilitatornya.
Sementara untuk calon legislator dan calon kepala daerah, selain berisi materi tentang integritas, juga akan ada materi soal gratifikasi dan lainnya. KPK akan memberi materi berdasarkan best practices pengalaman di 350 kabupaten/kota dalam pencegahan korupsi.
Baca juga: BPK Akan Mengawasi Dana Partai Politik, Ini Kata Ketua KPK
Selain menawarkan kerja sama, KPK juga mendorong parpol untuk membuat sistem etik untuk menciptakan sistem integritas bagi kader-kader parpol. Pahala mengatakan hampir semua partai telah memiliki kode etik, dewan kehormatan. "Tapi itu upaya mendisiplinkan kader partai untuk rekruitmen dan kaderisasi. KPKK akan membantu secara langsung, kami punya modul integritas," kata Pahala.
AMIRULLAH SUHADA
