TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengelar pertemuan dengan elit pimpinan Partai Demokrat di Kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat di Jalan Proklamasi Jakarta, Rabu 13 September 2017. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan yang hadir dalam diskusi Sistem Integritas Partai Pmengapresiasi Partai Demokrat yang dinilai selangkah lebih maju dalam upaya membangun sistem integritas partai dengan mendirikan satu departemen yang khusus berhubungan dengan KPK.
BACA: Di Depan SBY, Petinggi KPK Ini Puji Sistem Integritas Partai Demokrat
Namun Basaria tetap mengingatkan pentingnya sistem integritas partai karena survei Indikator Politik Indonesia tahun 2016, partai merupakan lembaga yang tidak dipercaya. Ia juga memaparkan sejumlah survei lain yang menunjukkan bahwa publik memandang partai politik sebagai lembaga korup yang berakibat pada rendahnya partisipasi politik publik, yaitu di angka 64 persen dari target 75 persen.
BACA: SBY Minta Presiden Jokowi Menolak Pelemahan KPK
"Kita tahu 32 persen pesakitan di KPK itu merupakan aktor politik, kepala daerah 78 dan anggota legislatif pusat dan daerah ada 134 orang. Ini adalah update terkini bulan Juni 2017," kata Basaria di Partai Demokrat, Rabu 13 September 2017.
Menurut Basaria, ada empat pembenahan yang perlu dilakukan partai politik, yaitu penerapan kode etik, rekrutmen dan kaderisasi, pendanaan partai politik, dan transparansi dan akuntabilitas keuangan.
BACA: KPK Bicara Bangun Sistem Integritas Partai di Kantor Nasdem
Terkait pendanaan partai, KPK turut mendukung pemerintah menaikkan dana partai politik dari Rp 108 menjadi Rp 1000 per suara sah, meski angka tersebut dinilai masih jauh dari nominal ideal. KPK juga merekomendasikan pembentukan Mahkamah Etik partai.
Basaria mengatakan pihaknya siap mendampingi partai politik dalam pelaksanaan penerapan sistem integritas tersebut.
BUDIARTI UTAMI PUTRI
