Rabu, 20 September 2017

Riak Hubungan RI-Australia

Kamis, 05 Januari 2017 | 23:16 WIB

.

Pemutusan sementara kerja sama militer Tentara Nasional Indonesia dengan Australian Defence Force hanyalah riak kecil dalam hubungan militer kedua negara. Keputusan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo cukup tegas tapi tak perlu dibesar-besarkan.

Seperti disampaikan juru bicara TNI, Mayor Jenderal Wuryanto, pemutusan hanya bersifat sementara menyangkut pelatihan. TNI menilai pemahaman tentara Australia atas sejarah kemerdekaan Timor Leste dan Papua tak sejalan dengan pemahaman bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Australia sudah meminta maaf atas pelesetan Pancasila menjadi "Pancagila" dan berjanji menginvestigasi ketidaksopanan itu.

Pelesetan tersebut masalah serius, tapi bisa diselesaikan tanpa merusak hubungan kedua negara. Pemahaman sejarah memang perlu diluruskan agar tentara Australia tak keliru memahami konteks sejarah TNI dan kedua provinsi itu. Papua dan Timor Leste selalu jadi duri dalam daging hubungan Indonesia. Karena itulah, pelatihan ini penting untuk memperjelas duduk soal sejarahnya.

Urusan kedua provinsi itu selalu jadi isu utama ketegangan kedua negara. Saat perang Timor Timur, kedua intelijen saling intip pembicaraan pimpinan kedua negara hingga tersiar insiden pengejaran tiga agen intelijen Australia yang sedang menerima dokumen intelijen situasi Timor dari seorang petinggi TNI di Jakarta. Hubungan kedua negara pun tegang dan penuh amarah.

Rupanya, saling sadap itu berlanjut. Pada 2013, Sydney Morning Herald memberitakan laporan intelijen yang mengungkap penyadapan telepon Ibu Negara Kristiani Herawati dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY kemudian memutus hubungan diplomatik dengan menarik Duta Besar Indonesia di Canberra.

Rezim berganti di kedua negara dan hubungan hangat kembali. Artinya, pemutusan hubungan kerja sama militer di antara kedua negara merupakan hal lumrah. Sikap Jenderal Gatot merupakan sinyal kuat dan tegas bahwa Indonesia selalu bisa keras terhadap Australia. Permintaan maaf Menteri Pertahanan Australia adalah cara elegan tak memperpanjang masalah.

Alangkah bijak, memang, jika kedua institusi membicarakannya lebih dulu tanpa pengumuman kepada pers. Karena berita ini mula-mula muncul di media Australia, seharusnya pejabat ADF lebih menahan diri menimbang dampaknya jika hal yang masih samar-samar dibuka ke media sehingga menimbulkan spekulasi.

Hubungan diplomatik sangat rentan pergolakan dan salah paham. Pernyataan pemutusan kerja sama membuat pejabat kedua negara jadi rusuh sendiri mengklarifikasinya. Untuk memulihkannya, TNI dan ADF perlu duduk bersama dan mengumumkan hasil investigasi pelesetan Pancasila itu, lalu menyatakan bahwa masalah selesai.

Bagaimanapun, sebagai dua negara bertetangga, Indonesia memerlukan Australia terutama dalam hal investasi dan hubungan dagang. Australia memerlukan Indonesia karena pasar terbesar komoditasnya ada di sini. Tak elok hubungan jadi tegang gara-gara masalah yang seharusnya bisa diselesaikan di meja musyawarah.