Iklan
TEMPO Interaktif, Serang:Kapala Kepolisian Wilayah Banten Komisaris Besar Abdulrachim mengatakan daerah ini menjadi tenpat penjualan sepeda motor hasil curian. Buktinya, hasil pendataan Polwil menemukan 8.623 motor yang dimiliki masyarakat Banten tanpa dokumen resmi alias bodong. Dari jumlah itu, kata dia, sebagian besar ada di Kabupaten Lebak yakni 5.807 unit, disusul Pandeglang 1.391 unit, Serang 1.130 unit, dan Kota Cilegon sebanyak 295 unit. Sedangkan jumlah motor yang dilengkapi surat-surat resmi di Banten sebanyak 79.910 unit. Di Kabupaten Lebak, daerah yang paling banyak beredar motor bodong di Kecamatan Malimping. “Hasil pendataaan kami di kecamatan ini terdapat 4.000 unit motor bodong yang kami duga diperoleh dari hasil kejahatan," kata Abdulrachim kepada Tempo News Room, Kamis (27/6). Motor-motor bodong tersebut kebanyakan dijadikan alat mencari nafkah, misalnya diojekkan oleh pemiliknya. Untuk menertibkan motor-motor bodong itu, kata Kapolwil, pihaknya merazia dan mengajukan ke pengadilan sehingga kepemilikan motor itu bisa dilihat dari latar belakang memperolehnya. "Setelah ada keputusan hakim, motor-motor itu bisa dirampas untuk negara kemudian dilelang dengan memrioritaskan pada pemegang motor tersebut. Setelah itu baru diurus surat-suratnya," katanya. Polwil Banten bersama Pemerintah Kabupaten Serang belum lama ini menggelar seminar untuk mencari solusi dalam mengurangi jumlah motor-motor bodong. Di tempat terpisah, praktisi hukum Aris Suhadi mengatakan motor bodong merupakan barang bergerak yang diperoleh dari kejahatan seperti pencurian, penyelundupan, dan penadahan. “Implikasi hukumnya sudah jelas merugikan,” katanya. Pertama, kerugian bagi pemerintah karena pemiliknya tidak membayar pajak kendaraan; kedua kerugian dialami korban secara perorangan. Ketiga, kerugian bagi ketertiban umum karena peredaran motor bodong itu menyebabkan rusaknya tertib hukum serta tata kehidupan. Atas dasar itu, Aris minta polisi segera melakukan kampanye dan sosialisasi bahwa memiliki motor bodong adalah tindakan yang merugikan bagi negara dan masyarakat. Selain itu, ia menyarankan polisi memutuskan mata rantai jaringan pencuri, penggelapan, penipu, penyelundup, penadah, serta pembeli lanjutan termasuk pemakai akhir motor bodong. (Faidil Akbar)
Iklan
