Iklan
TEMPO Interaktif, Nusa Dua:Delegasi pemerintah Indonesia dan UNTAET/Timor Loro Sae tengah membahas perlu tidaknya pas lintas batas bagi mereka yang keluar masuk wilayah kedua negara. Muncul perbedaan pendapat kedua pihak. Informasi yang dihimpun Tempo News Room dari pertemuan tertutup di Ruang Bali, Hotel Mulia, kawasan wisata Nusa Dua, Bali, Senin (25/2), menyebutkan pihak Indonesia bersikeras perlunya pas bagi pelintas batas. Namun, pihak UNTAET/Timor Loro Sae. Hingga saat ini, masalah tersebut masih dibahas kedua delegasi hingga pukul 17.00 wita. Selain itu, saat ini kedua pihak juga hampir merampungkan pembicaran mengenai pengungsi Timor Timur yang pergi ke Indonesia menyusul pertikaian pasca jajak pendapat. Mayjen TNI Sudarajat, yang ikut pertemuan itu, menyatakan tidak ada masalah krusial. “Masalah pengungsi mendekati penyelesaian final karena tidak ada masalah jika mereka itu ingin kembali ke Timor Timur,” ujar Dirjen Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan itu kepada wartawan. Pertemuan bilateral Indonesia-UNTAET/Timor Loro Sae dimulai pukul 10.00 wita. Dari pemerintah Indonesia hadir Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Deputi Gubernur Bank Indonesia Miranda S. Goeltom, Mayjen TNI Sudrajat, Pangdam Udayana Mayjen TNI William Theodorus da Costa dan sejumlah petinggi TNI lain. Dari UNTAET diwakili Sergio Vierra de Mello, Wakil Pemerintahan Transisi Timor Loro Sae Marie Al Katiri dan Jose Ramos Horta selaku Menteri Senior Kerjasama Luar Negeri Pemerintahan Transisi Timor Loro Sae. Sudrajat juga mengutip pernyataan Ramos Horta perihal terjadinya kesalahpahaman pada para pengungsi terhadap situasi di Timor Loro Sae akibat pemberitaan media massa yang keliru menyangkut kebijakan-kebijakan yang bakal diterapkan pemerintahan negara barub tersebut. “Misal mengenai keberadaan Gereja Katolik,” ujar Sudrajat. Yang benar, jelasnya, terjadianya pemisahan antara pemerintah Timor Loro Sae dan Gereja Katolik yang tunduk pada pimpinan tertinggi di Vatikan. Tapi, pemberitaan yang muncul menyebutkan, seolah-olah ada pemisahan antara gereja dengan rakyat. (Jalil Hakim/Alit Kertaraharja)
Iklan
