Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Sebanyak 14 orang wakil warga kota Jakarta, yang terdiri dari penarik becak, ibu rumah tangga, buruh, karyawan, guru dan pengusaha didampingi 32 orang pengacara mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (13/3). Mereka menggugat Presiden RI, Gubernur DKI Jakarta sebagai tergugat I dan II sedangkan Gubernur Propinsi Jawa Barat sebagai turut tergugat. Menurut Azas Tigor Nainggolan, salah seorang pengacara, Gubernur Jawa Barat dijadikan turut tergugat didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. UU tersebut mengharuskan setiap gubernur harus selalu berkoordinasi dengan gubernur lainnya. “Jawa Barat dalam hal ini harus menjadi pelindung wilayah DKI Jakarta. Akibat tidak adanya koordinasi, menyebabkan Jakarta terendam banjir,” kata Azas. Selain gugatan class action, warga kota juga berencana menggelar spanduk sepanjang 1 kilometer yang memuat tanda tangan untuk menggugat pemerintah kota sehubungan dengan banjir. Wardah Hafidz, koordinator Urban Poor Consorsium (UPC) mengatakan bhawa gugatan class action banjir ini tidak ditujukan untuk mempolitisir banjir untuk menjatuhkan penguasa. Gugatan dimaksudkan untuk meneguhkan kembali prinsip dan asas kepemimpinan yang tidak boleh bebas dari tanggung jawab. Dalam selebaran UPC tertera, hujan awal tahun ini yang menyebabkan banjir di hampir seluruh wilayah Jakarta. Namun, banjir adalah ledakan tata kota yang penuh dengan penyimpangan serta manajemen pemerintahan kota yang tidak bertanggung jawab. “Karena itu banjir adalah peristiwa politik,” kata Ahmad Safrudin, Chief Executive WALHI Jakarta. 14 orang wakil kelas (yang terdiri dari 29 orang tiap dua kelas) dari seluruh warga kota Jakarta. Mereka menggugat Presiden Megawati, Gubernur DKI Sutiyoso dan Gubernur Jawa Barat R. Nuriana, secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada para wakil kelas sebesar Rp 133.187.000 membayar ganti rugi materiil komunal sebesar Rp 1,2 triliun, guna perbaikan sarana publik serta membayar ganti rugi imateriil individu para wakil kelas sebesar masing-masing Rp 100 juta. Selain itu, mereka juga menuntut gugatan ini dilaksanakan lebih dulu walaupun ada upaya hukum lanjutan dan menetapkan dibentuknya komisi independen pemantau pelaksanaan eksekusi putusan dan pemberian ganti rugi. Gugatan perwakilan kelas atau class action ini didukung oleh sedikitnya 32 lembaga swadaya masyarakat. Diantaranya, ELSAM, FNPDI, ICW, YLKI, UPC, WALHI Jakarta, LBH Jakarta dan WALHI Eksekutif Nasional. Mereka mendatangi PN Jakarta Pusat setelah berunjuk rasa di depan Balaikota Jakarta. Namun, ketika Forum Betawi Rempug (FBR) mengusir mereka, para perwakilan kelas yang menggugat class action itu meninggalkan balaikota menuju PN Jakarta Pusat. Menurut Wardah Hafidz, FBR datang dengan mengendarai motor dan metromini yang jumlahnya sekitar 100 orang. Mereka mengancam dengan membawa golok dan senjata tajam lainnya dan mencari Wardah Hafidz. FBR menuding Wardah Hafidz sebagai biang kerusakan lingkungan di Jakarta. Mendapat ancaman seperti itu, para aktivis UPC segera membubarkan diri setelah mereka hanya beberapa waktu tiba di PN Jakarta Pusat dan pulang ke rumah masing-masing. “Kami takut mereka membawa golok, anak-anak yang jadi sasaran,” kata seorang ibu dengan berurai air mata yang segera meninggalkan pengadilan bersama anak laki-lakinya. (Bagja Hidayat – Tempo News Room)
Iklan
