Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden DPP Partai Keadilan Hidayat Nurwahid menilai, Pansus Buloggate II tetap perlu diupayakan. “Agar hukum ditegakkan,” kata Hidayat usai menemui Pimpinan DPR di gedung DPR/MPR, Senin (1/4) siang. Seperti diketahui, keputusan pembentukan Pansus Bulog, untuk menyelidiki kasus yang melibatkan Akbar Tandjung, beberapa kali tertunda. Penyalahgunaan dana Bulog senilai Rp 40 miliar itu terjadi ketika Akbar, yang kini Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar, menjadi Menteri Sekretaris Negara era Presiden Habibie. Menurut Hidayat, permasalahan Pansus Buloggate II yang sudah sampai di DPR seharusnya bisa menjadikan DPR untuk membersihkan diri. “Kalau Pansus Buloggate tertunda di DPR, itu menjadi tanda tanya,” ungkapnya. Menurut dia, saat ini tidak ada aturan formal yang menyebutkan bahwa seorang anggota DPR harus mengundurkan diri jika dirinya diduga terlibat dalam sebuah kasus korupsi. “Tapi jika bertanya kepada nurani, beliau seharusnya sepenuhnya nonaktif dan konsentrasi kepada masalahnya,” kata Hidayat. Ia berharap DPR bisa menggunakan prinsip-prinsip nurani. Sebelumnya, ketika bertemu dengan pimpinan DPR, Hidayat juga sempat menyinggung posisi Ketua DPR Akbar Tanjung. ( Multazam- Tempo News Room)
Iklan
