Mula-mula muncul Inpres tentang otomotif, yang menyatakan perlunya diproduksi mobil nasional, lengkap dengan syarat-syaratnya, diumumkan akhir Februari lalu. Ketika itu dinyatakan juga bahwa yang memenuhi syarat memproduksi mobil nasional adalah PT Timor Putra Nasional. yang bekerjasama dengan Kia Motors Corporation itu. (Lihat profil: Kia Motors Corporation, - link ke webpage Kia di Korea) Waktu itu pihak Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) menduga, asal persyaratan dipenuhi, mereka pun bisa menjadi produssen mobil nasional. Artinya, mendapat pembebasan impor komponen, dan juga pembebasan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBm) sebagaimana dinikmati oleh si Timor itu. Kini, jelas sudah, dugaan itu salah. Setidaknya untuk tiga tahun ini, sampai tahun 1998, pemerintah, melalui Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tunky Ariwibowo, sudah memutuskan hanya PT Timor yang berhak menjadi pelaksana proyek mobil nasional.
Maka Bimantara, ATPM Hyundai, misalnya, yang sudah berniat mengajukan proposal untuk menjadi produsen mobil nasional, harus menunggu tiga tahun lagi. (Lihat profil: Hyundai Motor Company, - link ke webpage Hyundai di Korea) Demikian pula para anggota Gaikindo yang lain. "Mau bagaimana lagi, sudah telanjur menjadi keputusan. Ya, kita mengambil sikap arif bijaksana sajalah," kata Ketua Gaikindo Herman Latif dalam seminar yang diselenggarakan ISAI (Institut Studi Arus Informasi) di Jakarta, 25 Maret lalu.
Tak berarti para ATPM lalu menyerah. Indomobil, misalnya, ATPM yang antara lain mengageni merek Suzuki, Mazda, dan Volvo, merencanakan membuat mobil mewah sekalian (Rp 100 juta ke atas) atau murah sekalian (Rp 20 juta ke bawah). Itu dikemukakan Direktur Utama Indomobil Soebronto Laras setelah menemui prinsipalnya di Jepang pekan lalu. Itulah cara Indomobil, ATPM yang sebagian besar sahamnya dikuasai oleh Soedono Salim, mengantisipasi pasar setelah si Timor dijual.
Sebetulnya ada satu lagi keistimewaan yang dinikmati si Timor. Yaitu dalam hal audit untuk memeriksa kandungan komponen lokalnya, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Seperti diketahui, disyaratkan di akhir tahun ini si Timor meluncur dengan 20% kandungan komponen lokal. Tahun kedua, 40%, dan tahun ketiga 60%.
Selama ini untuk melaksanakan pemeriksaan atau audit tersebut yang ditugaskan oleh pemerintah adalah PT Sucofindo (Superintending Company of Indonesia), sebuah BUMN yang secara teknis di bawah binaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Tapi dalam hal audit komponen lokal ini, sumber yang bisa dipercaya mengatakan, PT Timor dibolehkan langsung melaporkannya kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Pertanyaannya kemudian, bagaimana menjaga transparansi pemeriksaan itu.
Soalnya,industri komponen dan bahan baku komponen untuk memenuhi kebutuhan mobil sedan yang sudah ada, menurut Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Herman Latif, belum siap benar. (Lihat tulisan terkait: Industri Komponen Kita: Piramida yang Masih Lemah) Sinyalemen ini didukung oleh pengamat industri otomotif Soehari Sargo.
Tentu, bisa saja mobil Timor memenuhi 20% komponen lokal itu. Tapi itu memerlukan usaha ekstra: mengajukan tawaran kepada industri komponen sedan dengan harga lebih menarik, atau mendirikan sendiri pabrik komponen sedan. Yang belakangan itu memerlukan waktu, juga modal, yang agak sulit bisa diadakan untuk memenuhi target akhir tahun ini.
Selain daripada itu semua, dari sisi pendapatan pemerintah, mobil Timor juga mengundang pembahasan. Dibebaskannya PPnBM Timor jelas mengurangi penerimaan negara. (Lihat tulisan terkait: Penerimaan Pajak: Mereka-reka Nilai Yang Hilang) Padahal, karena pembebasan itu, kabarnya belakangan ini ATPM-ATPM mobil sedan akan mengajukan pembebasan juga untuk PPnBMnya. Alasannya, kan sama-sama mobil sedan, jadi mestinya ada perlakukan yang sama.
Tapi tampaknya permintaan para ATPM itu sulit dikabulkan. Menurut dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi UI, Sri Mulyani Indrawati, pengamat industri otomotif, "Pembebasan PPnBM jelas bertentangan dengan target penerimaan pemerintah dari pajak yang ditargetkan sangat tinggi untuk APBN 1996-1997." Dan bukankah untuk menolak permintaan para ATPM itu mudah: Timor mendapatkan banyak pembebasan karena itu mobil nasional. Soal mengapa Timor, dan bukan yang lain, itu soal lain. []
(Suwardi)
