atau cari berdasarkan hari
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal M. Sabrar menjelaskan soal pengangkatan menantu AM Hendropriyono, Andika Perkasa menjadi Pangkostrad.
Penunjukan oleh Panglima TNI menjadikan Andika hanya enam bulan memimpin Kodiklat.
Ketua Umum PKPI AM Hendropriyono tak ambil pusing dengan rencana KPU mengajukan PK atas putusan PTUN.
Mendukung Jokowi di Pilpres 2019, Ketua Umum PKPI AM Hendropriyono mengatakan haram hukumnya partai itu jadi oposisi.
AM Hendropriyono memutuskan berhenti dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI.
Siapa calon presiden Indonesia 2019? Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono meramalkan calon presiden pilihan rakyat adalah yang berikon Nasaeb.
Mobil nasional bermerek Esemka bakal diluncurkan pada 2018.Hendropriyono mengatakan tahapan untuk memproduksi mobil nasional sudah dilakukan.
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)AM Hendropriyono mengirimkan karangan bunga untuk tiga polisi yang meninggal akibat bom Kampung Melayu.
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M. Hendropriyono ikut dalam barisan kubu Ahok-Djarot.
"Saya serahkan kepada mereka yang punya pikiran waras," kata Hendropriyono.
Polisi mendapat tiga laporan terkait kasus buku Jokowi Undercover.
Hendropriyono melaporkan penulis buku Jokowi Undercover ke Polda Metro Jaya pada 21 Desember 2016.
Hendro mengusulkan kepada Kesultanan Banjar agar memberikan gelar juga kepada para kepala daerah di Kalimantan Selatan.
Hendropriyono menampik dugaan keterlibatan dirinya dalam pembunuhan Munir. "Setiap ada orang mati, selalu saya dituduh terlibat."
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendropriyono kembali disebut-sebut sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kematian Munir.
Hendropriyono tak takut dianggap sebagai pengemplang pajak dengan mengikuti program tax amnesty.
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Abdullah Makhmud Hendropriyono akan mengikuti program tax amnesty hari ini.
"Direktur intelijennya orang swasta, dipilih karena dekat Presiden. Jadi seperti political appointee." Menurut dia, ini terjadi di banyak negara.
Meski begitu, Hendro mengakui rencana menghidupkan kembali pasal ini bisa menuai persepsi negatif, terutama soal kebebasan berpendapat.
Kasus Munir tidak boleh diungkap untuk tempo 25 tahun seperti tertera di peraturan.
