atau cari berdasarkan hari
Pasangan Beny Kabur Harman dan Beny A. Litelnoni (Harmoni) siap menerima apa pun hasil akhir dari Pilgub NTT 2018.
Benny Kabur Harman telah tiga periode menjadi anggota DPR RI dengan daerah pemilihan NTT.
Deklarasi bakal calon Gubernur NTT, Benny K Harman berjanji memberantas human trafficking.
Wakil Ketua Fraksi Demokrat Benny K. Harman memprediksi tiga skenario rekomendasi Pansus Hak Angket KPK.
Partai Demokrat menyesalkan pernyataan Ketua DPP Partai NasDem Viktor Laiskodat yang menuduh partai SBY ini pendukung radikalisme dan intoleransi.
Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman mengatakan KPK harus tetap independen dan jangan terpengaruh keberadaan Pansus Hak Angket KPK.
Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman mengatakan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam RUU Pemilu tak relevan.
KPK tetap menolak delik tindak pidana korupsi masuk ke dalam RUU KUHP meski pemerintah dan DPR sepakat memasukkannya dalam rapat pembahasan di DPR.
Wakil Komisi III DPR Benny K. Harman mengatakan masuknya beberapa ketentuan tindak pidana korupsi di KUHP bakal melengkapi Undang-Undang Tipikor.
Dalam rapat pembahasan Revisi KUHP hari ini, dua fraksi dengan suara terbesar PDI Perjuangan dan Golkar tidak hadir.
"Tak ada hubungan antara kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki seseorang membuatnya dilarang menjadi pembina organisasi,"kata Ketua Setara Institute.
DPR hanya menyetujui 3 orang dari lima calon hakim agung.
Sebelas perusahaan dinyatakan tidak memiliki bukti kuat karena kebakaran lahan terjadi di lahan sengketa. "Tidak jelas siapa yang membakarnya."
Menurut anggota Komisi III DPR, Benny K. Harman, temuan hasil audit investigasi BPK sudah jelas bahwa ada kerugian negara dalam pembelian lahan itu.
Benny mengatakan tak perlu membentuk komisi kepresidenan untuk mengungkap fakta-fakta yang ada jika rekonsiliasi terjadi.
Pemilihan pimpinan KPK paling lama selesai Kamis pagi.
Busyro Muqoddas tak hadir dalam tes makalah calon pemimpin KPK di DPR.
Setya Novanto harus menjelaskan apakah pertemuannya dengan petinggi Freeport itu sepengetahuan Presiden atau tidak
Laporan yang disampaikan Pansel tidak lengkap dan hanya menyerahkan laporan proses seleksi.
Dalam pembuatan Undang-undang, seharusnya pemerintahlah yang beronsultasi dengan DPR
