atau cari berdasarkan hari
Inpex masih menjajaki calon pembeli gas di Blok Masela.
Menteri Jonan menyebutkan Blok Masela adalah investasi asing terbesar sejak 1968 yang berskala global setelah Freeport Indonesia.
Jokowi meminta agar pengembangan Blok Masela ini tetap menggunakan konten lokal dan mempekerjakan masyarakat setempat.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menerima laporan revisi Rencana Pengembangan (PoD) Proyek Minyak dan Gas Blok Masela
Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan nilai investasi Blok Masela telah disepakati INPEX Corporation dan Shell Upstream Overseas.
Menteri ESDM Ignasius Jonan telah menandatangani revisi Rencana Pengembangan (PoD) Proyek Minyak dan Gas Blok Masela.
SKK Migas menyetujui perpanjangan kontrak Blok Masela yang seharusnya berakhir pada 2028 menjadi tahun 2055.
Revisi plan of development (POD) Blok Masela sudah diteken Menteri ESDM Ignasius Jonan sejak Jumat, 5 Juli 2019.
Inpex Corporation telah menyerahkan proposal final rencana pengembangan Blok Masela kepada SKK Migas.
Dari pengembangan Blok Masela ini, Indonesia juga akan mendapatkan bagi hasil dari produksi Lapangan Abadi antara 50-59 persen.
Perjanjian Blok Masela ditandatangani di sela-sela pertemuan tingkat menteri negara anggota G20 yang digelar sejak Sabtu, 15 Juni 2019.
Kesepakatan pokok Blok Masela antara SKK Migas dan Inpex akan diteken Minggu, 16 Juni 2019.
Kedua pihak berhasil mencapai win-win solution dengan skema bagi hasil Blok Masela, di mana pemerintah sekurangnya mendapat bagian 50 persen.
Menteri ESDM Ignasius Jonan mengunjungi Jepang untuk membahas rencana pengembangan Blok Masela.
SKK Migas menyatakan beberapa perusahaan menawar harga gas Blok Masela terlalu rendah.
Pemerintah akan melelang ulang wilayah kerja blok migas (minyak dan gas bumi).
Gas Lapangan Abadi Blok Masela di Laut Arafura, Maluku, akan dipakai untuk kebutuhan dalam negeri.
SKK Migas kaji kemungkinan penurunan investasi di Blok Masela terkait penerapan skema pembangunan kilang darat gas alam cair membutuhkan biaya tinggi.
Perubahan skema Blok Masela dari rencana pengembangan yang disetujui sebelumnya, menjadikan investasi lebih mahal, sehingga butuh jaminan pemerintah.
Kabinet dinilai tak solid dan tak memiliki visi yang sepaham. Hal tersebut tercermin jelas dalam kisruh Blok Masela.
