atau cari berdasarkan hari
Elfin masih terus melanjutkan rencana pemberian uang kepada Firli. Namun ia keburu ditangkap oleh penyidik KPK.
Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani sebelumnya didakwa menerima suap dari kontraktor terkait 16 proyek jalan.
Pemberi suap kepada Bupati Muara Enim, Robi Pahlevi sebelumnya dituntut dengan hukuman 3 tahun penjara.
Jaksa KPK mengatakan tak akan memanggil Firli ke sidang kasus suap Bupati Muara Enim, Ahmad Yani.
Terdakwa mengakui telah memberikan uang senilai Rp 12,5 miliar kepada Kabid Jalan PUPR untuk selanjutnya diserahkan kepada Bupati Muara Enim.
KPK menangkap Bupati Muara Enim Ahmad Yani, bersama Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR , Elfin MZ Muchtar, serta kontraktor Robi Okta Fahlevi
Nama Firli Bahuri sempat disebut dalam sidang eksepsi Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani. Yani sempat berencana memberi uang ke Firli.
Nama Firli Bahuri sempat muncul dalam sidang eksepsi terdakwa kasus suap Bupati Muara Enim Ahmad Yani.
Nama Ketua KPK Firli Bahuri muncul dalam persidangan kasus dugaan suap untuk Bupati Muara Enim Ahmad Yani.
Nama Firli Bahuri muncul ketika KPK diduga menyadap salah satu terdakwa dalam kasus suap yang menyeret Bupati Muara Enim nonaktif, Ahmad Yani.
Ali mengatakan dalam surat dakwaan, jaksa KPK juga tak menyebut ada pemberian kepada Firli yang saat itu masih menjabat sebagai Kapolda Sumsel.
Ketua KPK Firli Bahuri membantah menerima suap. Nama Firli muncul dalam sidang suap Bupati Muara Enim.
Nama Ketua KPK Firli Bahuri muncul dalam sidang Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani. Ada terdakwa yang diduga mencoba menyuap Firli.
Harta Bupati Muara Enim Ahmad Yani didominasi tanah dan bangunan yang berjumlah 9 bidang.
KPK menetapkan ketiga sebagai tersangka suap dalam proyek pembangunan jalan. Diduga Bupati Muara Enim terima suap Rp 13.4 miliar.
Demokrat memecat Bupati Muara Enim yang menjadi tersangka di KPK.
Bupati Muara Enim diduga memasang commitment fee sebesar 10 persen kepada calon kontraktor yang ingin mendapatkan proyek di kabupaten itu.
KPK menduga Bupati Muara Enim menerima Rp 13,4 miliar dari proyek lain di Kabupaten tersebut.
KPK menemukan ada kode suap lima kosong kosong dalam kasus suap yang menyeret Bupati Muara Enim.
