atau cari berdasarkan hari
Pasal 170 dalam draf RUU Cipta Kerja menyebut bahwa pemerintah bisa mengubah undang-undang melalui peraturan pemerintah (PP).
Mabes Polri mengakui ikut dalam pertemuan antar kementerian dengan buruh terkait omnibus law.
Tiga serikat buruh menyebut namanya dicatut dalam tim omnibus law yang dibentuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga.
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah membenarkan BIN dan Polri ikut dalam pertemuan dengan buruh membahas omnibus law.
Menko Perekonomian Airlangga membentuk tim omnibus law. Dianggap mencatut nama buruh.
Pemerintah menghapus syarat minimum luas lahan untuk investasi dalam draf omnibus law RUU Cipta Kerja.
Pemerintah menawarkan bonus sebesar lima kali gaji untuk buruh dalam draf omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja.
Pemerintah mengubah penyebutan Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja menjadi Cipta Kerja atau disingkat RUU Ciptaker.
Pemerintah menggagas tiga omnibus law, yakni omnibus law terkait Cipta Kerja, Perpajakan, dan Ibu Kota Negara.
Pemerintah mengubah penyebutan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menjadi Cipta Kerja.
Rancangan Undang-Undang (RUU) omnibus law cipta lapangan kerja tak akan menghapus ketentuan pemberian pesangon bagi pekerja.
Airlangga menyerahkan draf omnibus law Cipta Lapangan Kerja kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang akan mengantarkan langsung surpres dan draf omnibus law Cipta Lapangan Kerja ke DPR.
KSPSI menyesalkan sikap pemerintah yang tidak mengajak buruh dalam menyusun draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Pemerintah akan menyerahkan surat presiden atau surpres dan naskah akademik omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja ke DPR.
Luhut meminta investor datang kepadanya jika investasi mereka di Indonesia menemui hambatan.
pemerintah sudah merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan akan diproses di DPR RI.
DPR menyatakan akan menerima Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja pada Senin mendatang.
Luhut mengatakan pemerintah tak ingin menyakiti rakyat dengan penerbitan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Menteri Luhut menyatakan Omnibus Law bisa menyerap banyak tenaga kerja.
