atau cari berdasarkan hari
Wakil Sekjen PPP mengusulkan agar dana bantuan parpol dialihkan untuk penanganan Covid-19.
KPK akan mengirimkan surat ke Jokowi untuk mengusulkan kenaikan dana parpol tersebut.
KPK pernah membuat kajian pada 2016 ihwal dana partai politik yang bersumber dari APBN.
Akan tetapi Giri menekankan kenaikan dana parpol ini harus diiringi dengan revisi Undang-undang Partai Politik.
ICW mendukung dana Partai Politik ditambah. Asalkan parpol memperbaiki sistem.
ICW mewanti-wanti jangan sampai dana bantuan parpol dinaikkan tapi kelembagaan partai tak dibenahi secara utuh.
Dari riset tiga tahun lalu itu, Kemendagri merekomendasikan dana partai politik sebesar Rp 5.400 per surat suara.
Kajian KPK menunjukan akar masalah korupsi politik adalah pendanaan partai.
Baru Partai NasDem dan Perindo yang menyumbangkan dana kampanye untuk pasangan Jokowi - Ma'ruf.
Dana bantuan partai politik naik dua kali lipat dalam rancangan APBD DKI 2019 menjadi Rp 10,6 miliar.
Dana banpol Rp 121 miliar disiapkan pemerintah untuk 10 partai pada tahun ini.
Aturan baru tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diteken Presiden Jokowi pada 4 Januari lalu.
Data Perludem menyebutkan subsidi dana partai politik dari pemerintah saat ini hanya mampu memenuhi 1,32 persen dari total belanja kebutuhan.
Saat ini dana subsidi yang diberikan untuk partai politik dinilai masih jauh dari jumlah ideal.
Saat ini pemerintah memberikan dana parpol sebesar Rp 1.000 per suara naik dari sebelumnya Rp 108 per suara.
Agung Laksono mengapresiasi langkah pemerintah menaikkan dana partai politik.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kenaikan dana partai politik adalah hal yang wajar.
Agus Rahardjo mengatakan KPK mengusulkan kenaikan dana partai politik diikuti pengawasan, baik internal maupun eksternal.
Pemerintah akhirnya menyetujui permintaan partai-partai politik untuk meningkatkan Dana Partai Politik menjadi Rp 1.000 per suara sah.
Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menegaskan kenaikan ini harus diikuti dengan perbaikan akuntabilitas dan penegakan kode etik di setiap instansi.
