atau cari berdasarkan hari
Etnis Rohingya menuntut diberikan kewarganegaraan oleh Myanmar dalam peringatan dua tahun pembantaian terhadap etnis itu.
Dua tahun sejak krisis Rohingya dimulai, janji demi janji repatriasi gagal memulangkan pengungsi yang takut dibunuh jika kembali ke Myanmar.
Panel ahli PBB menemukan adanya hubungn bisnis sejumlah perusahaan asing dengan konglomerasi terkait militer Myanmar.
Tim pencari fakta PBB menemukan aset bisnis asing dan dalam negeri menyumbang militer Myanmar untuk operasi pelanggaran HAM terhadap Rohingya.
Myanmar dinilai HRW belum cukup meyakinkan para pengungsi etnis Rohingya agar mau kembali, khususnya menyangkut keamanan mereka.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pemerintah Myanmar harus dapat memberi jaminan keamanan sebelum repatriasi.etnis Rohingya dilakukan.
Militer Myanmar menolak penyelidikan penuh Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang terhadap Muslim Rohingya.
Pemerintah Thailand diduga mencegah pengungsi Rohingya menyampaikan aspirasi kepada anggota negara ASEAN selama KTT ASEAN ke-34 di Bangkok.
Human Right Watch (HRW) meminta para pemimpin Asia Tenggara pada KTT ASEAN ke-34 agar memikirkan kembali penilaian terhadap kondisi etnis Rohingya
PM Malaysia Mahathir mengatakan akan menerima pengungsi Rohingya, yang datang ke Malaysia.
PBB mengakui ada kegagalan sistemik saat mengatasi kasus pembantaian terhadap etnis minoritas Rohingya di Myanmar.
Di akhir KTT OKI di Mekkah, Arab Saudi, sejumlah isu disuarakan di antaranya soal Palestina, Sudan, Dataran Tinggi Golan, Islamfobia, dan Rohingya.
Tujuh tentara yang diduga terlibat dalam pembunuhan 10 laki-laki etnis Rohingya di Myanmar, dibebaskan setelah menjalani hukuman kurang dari setahun
Komunitas HAM di Indonesia diminta untuk terus menyuarakan dugaan genosida yang dialami etnis minoritas Muslim Rohingya di Myanmar.
Dua wartawan Myanmar yang bekerja untuk Reuters mendapat pengampunan dari Presiden Win Myint sehingga keduanya sudah keluar dari penjara.
OKI mengeluarkan resolusi untuk menempuh jalur hukum di Pengadilan Internasional atau ICJ untuk menggugat pelanggaran HAM etnis Rohingya oleh Myanmar.
Dihadapan Dewan Keamanan PBB, Bangladesh menolak menerima lagi pengungsi Rohingya, Myanmar. Jumlah pengungsi sudah terlalu banyak di negara itu.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte kembali menawarkan niat baiknya untuk menampung dan memberikan kewarganegaraan pada pengungsi Rohingya.
Ramos Horta memuji Indonesia yang aktif menyelesaikan konflik di Myanmar.
Aktivis HAM Nay San Lwin mengatakan warga etnis Rohingya ini bisa tinggal di Arab Saudi karena memiliki izin tinggal.
