atau cari berdasarkan hari
Bank Indonesia meminta masyarakat mewaspadai tawaran fintech melakukan transfer gratis.
AFPI mendesak RUU Perlindungan Data Pribadi masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk segera dibahas tahun depan.
Perusahaan teknologi finansial (tekfin) atau fintech dianggap tak akan menggantikan peran bank sebagai lembaga keuangan utama.
Fintech diminta melindungi kerahasiaan data nasabahnya.
Satgas Waspada Investasi hingga awal Oktober menemukan dan langsung memblokir 133 entitas yang melakukan kegiatan financial technology (fintech)
Telah beroperasi penuhnya palapa ring atau infrastuktur dasar serat optik internet di seluruh kabupaten yang ada di Indonesia akan jadi modal baik
OJK juga menyebutkan ada 10 penyelenggara layanan fintech di bidang equity crowd funding yang belum memiliki izin operasi.
OJK mengatakan kredit macet pinjaman online masih dalam batas wajar.
Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi menyarankan Asegera membangun komunikasi kepada parlemen selaku legislator.
Ada enam penyelenggara financial technology (fintech) peer to peer (P2P) lending memeroleh izin usaha tetap dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sebanyak 10 penyelenggara layanan finansial berbasis teknologi atau fintech di bidang urun dana belum dapat izin dari OJK.
Dengan makin banyaknya fintech ilegal dan kian meresahkan, masyarakat juga dituntut semakin cermat, kritis, dan bijaksana dalam melakukan transaksi.
LinkAja masih belum siap mengadopsi Quick Response (QR) Code Indonesian Standard (QRIS).
Ketua Harian AFPI Kuseryansyah mengatakan, mayoritas peminjam financial technology (fintech) peer-to-peer lending adalah dari sektor UKM.
Asosiasi Fintech menyatakan terdapat kekurangan pendanaan sebesar Rp 1.000 triliun yang tidak bisa dipenuhi oleh perbankan.
AFPI menyatakan UU Perlindungan Data Pribadi dan UU Fintech sudah mendesak karena pertumbuhan usaha di sektor tersebut begitu besar.
Manisnya potensi ekonomi digital di Indonesia dari tahun ke tahun makin besar.
Presiden Direktur PT Visionet Indonesia alias Ovo Karaniya Dharmasaputra mengatakan perusahaannya membidik kemitraan dengan pemerintah.
Presiden Direktur Ovo Karaniya Dharmasaputra mengatakan target pertumbuhan pengguna layanan perusahaannya akan mengikuti target inklusi keuangan
"Inisiatif-inisiatif yang sedang dilakukan Bank Indonesia disusun untuk mendukung perkembangan ekonomi digital tersebut."
