atau cari berdasarkan hari
Selama ini, siswa SMAN 21 Bekasi menggunakan gedung sekolah milik SDN Jatimakmur 3 dan SDN Pondok Gede 4 dengan jumlah kuota siswa 324 siswa.
Perpres Nomor 87 Tahun 2017 itu merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah.
Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak bercerita tentang di balik terbitnya Perpres Penguatan Pendidikan Karakter yang diteken Jokowi.
Retno mengatakan Perpres tentang Penguatan Pendidikan Karakter menghapus kewajiban sekolah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengajak kepada seluruh pihak untuk mengakhiri perdebatan tentang full day school.
Ketua PB NU Said Aqil Siradj mengusulkan pemerintah mengalokasikan anggaran kepada madrasah atau pesantren yang melaksanakan pendidikan karakter.
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jimly Asshiddiqie mnilai liarnya polemik full day school akibat pemerintah gagal menjalin komunikasi.
Siswa madrasah meminta DPRD Maluku meninjau ulang peraturan menteri tentang full day school.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi mengatakan, tidak ada keharusan sekolah menerapkan 5 hari belajar.
Muhadjir Effendy mengatakan kegiatan ekstrakulikuler yang ada di dalam Permendikbud bertujuan untuk penguatan karakter bersifat pilihan atau opsional.
Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur melakukan aksi demo menolak penerapan Full Day School.
Menurut Kapolres Lumajang, kasus itu sudah diselidiki.
Kebijakan Full Day School yang menerapkan pendidikan selama lima hari dan delapan jam saban harinya dikhawatirkan memberangus peran Madrasah Diniyah.
Menurut Soleh, penerapan full day school mendapatkan dukungan orang tua karena memiliki sejumlah efek positif bagi siswa.
KMPM khawatir kebijakan yang bersifat opsional tersebut bisa membuat Kemendikbud berbeda perlakuan.
Pramono meminta semua pihak membaca dulu Permendikbud soal full day school.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penerapan full day school adalah pilihan, bukan wajib.
Menurut Nawawi yang juga Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia (AMPPI), video yang viral di media sosial itu hoax.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PPP, Asep Maoshul mengatakan program full day school yang diwacanakan pemerintah terlalu dipaksakan.
Komnas HAM juga mengecam pelibatan anak-anak dalam unjuk rasa menolak wacana sekolah lima hari alias full day school tersebut.
