Bedah Buku, Bamsoet Akan Paparkan Alasan Negara Butuh Peta Jalan Model GBHN
Ada lima alternatif pedoman pengaturan PPHN dalam prinsip-prinsip Good Government Policy of Indonesi...
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Ada lima alternatif pedoman pengaturan PPHN dalam prinsip-prinsip Good Government Policy of Indonesi...
Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan Pokok-Pokok Haluan Negara (P...
Feri mengatakan amandemen UUD 1945 amat berbahaya di tengah situasi politik yang sangat tidak demokr...
Rencana amandemen kelima UUD 1945 kembali disinggung pimpinan Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) dal...
Hidayat Nur Wahid membantah tudingan MPR melancarkan langkah untuk menggolkan agenda amandemen UUD 1...
Survei SMRC menyebut 74,7 persen responden menilai jabatan Presiden RI tetap harus dipilih oleh raky...
Syarief Hasan menegaskan bahwa isu perubahan masa jabatan presiden atau presiden 3 periode tidak per...
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan isu masa jabatan presiden 3 periode hanya skenario halu dari p...
"Sudah saatnya kita memiliki arah pembangunan yang jelas dan berkelanjutan berupa pokok-pokok haluan...
Wakil Ketua MPR menyebut lembaganya sedang mengkaji wacana amandemen UUD 1945 untuk menghidupkan lag...
Dokter Kartono Mohamad tak hanya menulis soal isu kesehatan tapi juga pandangan terkait politik di I...
MPR telah bertemu sejumlah kelompok masyarakat dalam terkait rencana amandemen UUD 1945 dan GBHN.
Pakar hukum tata negara Juanda, menyetujui wacana menghidupkan lagi garis-garis besar haluan negara...
NasDem akan melakukan konvensi untuk calon presiden pada Pilpres 2024. Partai mencari calon pemimpin...
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hanya ingin amandemen UUD 1945 hanya terbatas pada menghidupk...
Menghidupkan lagi GBHN dengan amandemen UUD 1945, atau melalui UU? "Kami gelar semua di meja, kami t...
Bamsoet menyebut, MPR tidak mau tergesa-gesa dalam agenda menghidupkan GBHN.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro angkat bicara so...
PDIP hanya ingin menghidupkan lagi GBHN dalam amandemen UUD 1945. Tak sampai membahas mekanisme Pilp...
Ketua Fraksi Demokrat di MPR, Benny Kabur Harman, mengatakan Indonesia sebenarnya juga sudah memilik...
Yenny Wahid mengatakan MPR seharusnya membuat peraturan yang sesuai kebutuhan zaman.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid meny...
Feri mengatakan amandemen UUD 1945 ini sangat berbahaya terutama di era kemunduran demokrasi seperti...
MPR periode 2014-2019 telah merekomendasikan amandemen UUD 1945 untuk mengembalikan Garis-garis Besa...
Johnny G. Plate berpendapat amandemen Undang-undang Dasar 1945 harus dilakukan secara komprehensif.
Jokowi terang menolak rencana amandemen UUD 1945. Sebab, ia khawatir disusupi agenda politik lain.
Cak Imin menganggap agenda amandemen UUD 1945 tak mendesak.
Dengan begitu, presiden hanya akan menjalankan program yang hanya sesuai dengan GBHN saja.
Jusuf Kalla mengatakan perubahan konstitusi adalah hal yang wajar.
JK mengatakan jika GBHN dihidupkan maka presiden tak bisa sembarang membuat program kerja.
PDIP merupakan salah satu partai yang paling getol menyuarakan amandemen UUD 1945.
Prabowo malah berharap amandemen akan mengembalikan kontitusi ke UUD 1945 asli.
Hasto mengatakan PDIP dan Jokowi sudah senafas soal amandemen dan GBHN.
Hasto mengatakan PDIP akan tetap ngotot mengegolkan amandemen terbatas UUD 1945 sehingga memunculka...
Ketua MPR menyebut fraksi-fraksi di DPR sudah sepakat ide menghidupkan lagi GBHN lewat amandemen ter...
Zulkifli Hasan mengatakan amandemen terbatas dan GBHN telah mendapat kesepakatan bersama dari MPR.
Membuka sidang tahunan MPR, Ketua MPR Zulkifli Hasan menyinggung soal amandemen terbatas UUD 1945 da...
Jokowi menolak rencana amandemen UUD 1945 seperti yang diinginkan PDIP. Menurut dia, GBHN tak diperl...
Kembalinya GBHN dianggap berimplikasi pada keharusan presiden bertanggung jawab terhadap MPR.
PKS beranggapan ide amandemen UUD 1945 seperti membuka kotak pandora.
PDIP mengatakan akan menjadikan kepemimpinan Jokowi sebagai dasar menyusun GBHN dalam amandemen terb...
Tjahjo Kumolo, juga kader PDIP, menegaskan bahwa GBHN berbeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Panj...
Dokumen haluan negara yang nantinya ditetapkan MPR akan menjadi pedoman bagi presiden untuk dijabark...
Belakangan, wacana amandemen UUD 1945 menguat. Salah satu isu yang muncul adalah melahirkan kembali ...
Partai-partai politik di DPR berbeda pendapat menyikapi wacana amandemen UUD 1945 untuk menghidupkan...
Feri Amsari mengatakan di era Orde Baru PDIP dikerdilkan, sehingga janggal bila mereka ingin menghid...
Ahli tata negara menganggap amandemen terbatas UUD 1945 merupakan langkah mundur.
Sejumlah kalangan mengkritik rencana amandemen UUD 1945. PDIP ngotot.
Wakil Ketua MPR dari PDIP menjelaskan amandemen terbatas UUD 1945 versi kongres V PDIP.
Wakil Ketua MPR RI asal PDIP, Ahmad Basarah merinci konsep GBHN yang diusulkan PDIP.